Asahan Raih 97,3, Dinilai 'Istimewa' oleh KPK

KISARAN — Kabupaten Asahan meraih nilai 97,3 dan masuk kategori Istimewa dalam penilaian Program Kabupaten/Kota Ber-Aksi 2026 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasil ini diumumkan setelah proses penilaian enam bulan yang melibatkan tim gabungan lintas lembaga negara.

Skor dan proses penilaian

Penilaian berlangsung selama enam bulan terakhir dan melibatkan KPK, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, BPKP, serta Ombudsman RI. Aspek yang diperiksa mencakup penguatan pelayanan publik, tata kelola administrasi, sistem pengawasan, dan peran serta masyarakat.

Respon Pemerintah Kabupaten

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyambut hasil itu dengan optimis dan menyatakan pemerintah daerah berkomitmen mempertahankan serta meningkatkan kinerja pemerintahan. Ia menggambarkan pencapaian sebagai kerja kolektif antara pemerintah, ASN, media, dan masyarakat.

"Kita bersyukur atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan yang telah melaksanakan penilaian Kabupaten Bebas Korupsi dengan poin 97,3. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja sama dan bantuan seluruh masyarakat, rekan-rekan media, serta Aparatur Sipil Negara (ASN),"

Taufik menegaskan capaian ini bukan titik akhir. Pemerintah kabupaten akan memantau kinerja aparat dan terus memperkuat integritas agar hasil ini berkelanjutan.

"Ke depan, kita harus konsisten menjaga keberlanjutan ini agar Asahan menjadi kabupaten yang beraksi. Saya bersama Pak Wakil Bupati akan memantau seluruh ASN untuk memberikan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan masyarakat yang sesuai dengan regulasi dan SOP,"

Catatan dan rekomendasi tim penilai

Meski memperoleh nilai tinggi, tim penilai memberikan sejumlah catatan. Salah satunya adalah kebutuhan penambahan petugas penyuluh antikorupsi di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga kecamatan. Pemerintah kabupaten menyatakan akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut untuk perbaikan layanan dan pengawasan internal.

Pemantauan dan konsekuensi

Pimpinan KPK mengingatkan bahwa predikat Istimewa bukan sekadar gelar. Status percontohan akan dipantau setiap dua tahun dan dievaluasi menyeluruh pada tahun kelima. Jika rekomendasi tak dijalankan atau muncul kasus korupsi, predikat itu dapat dicabut.

"Media diharapkan terus memberikan masukan, kritikan, serta saran yang membangun agar tata pengelolaan pemerintahan di Kabupaten Asahan tetap berada di jalur yang benar,"

Langkah ke depan

Pemkab Asahan membuka diri terhadap masukan dari masyarakat dan media sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk mewujudkan kabupaten yang sejahtera, religius, maju, dan berkarakter. Pemerintah berencana menindaklanjuti rekomendasi penilaian dan memperkuat penyuluhan antikorupsi di tingkat OPD dan kecamatan.