DPR Kritik Anggaran RRI: Prioritaskan Pelayanan Publik

Anggota Komisi VII DPR, Putra Nababan, mengkritik postur anggaran LPP RRI yang dinilai timpang dalam Rapat Dengar Pendapat di DPR RI, Jakarta, Selasa, 9 Juni 2026. Ia menyorot besaran anggaran manajemen sebesar Rp931 miliar berbanding hanya Rp15 miliar untuk program penyiaran, dan meminta agar RRI mengutamakan pelayanan publik dibandingkan beban pegawai.

Kritik DPR terhadap postur anggaran

Putra menilai rasio alokasi anggaran menunjukkan masalah orientasi pengelolaan. Menurutnya, sebagian besar anggaran terserap untuk manajemen dan pegawai sehingga program penyiaran kehilangan prioritas.

“Yang ingin saya stressing adalah, kalau kita melihat dari anggaran yang dipaparkan oleh RRI, ini kita lihat tanggungan dari belanja pegawainya itu luar biasa besar. Rp931 miliar untuk manajemen, sementara untuk programnya Rp15 miliar,”

Ia pun mempertanyakan fungsi RRI jika prioritas anggaran lebih banyak untuk remunerasi ketimbang pelayanan kepada masyarakat.

Tanggapan Direktur Utama RRI

Direktur Utama LPP RRI, Hendrasmo, membalas bahwa postur anggaran tersebut merupakan alokasi yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Meski demikian, ia menegaskan komitmen RRI untuk tetap memaksimalkan pelayanan.

“Ini sebenarnya adalah feedback bagi kami untuk terus melakukan inovasi guna mendongkrak PNBP. Namun kami juga berterima kasih atas apresiasi DPR terhadap transformasi digital RRI,”

Hendrasmo menyatakan kritik DPR menjadi masukan penting untuk meningkatkan pendapatan nonpajak dan efisiensi layanan.

Data capaian dan perkembangan layanan RRI

Untuk mendukung klaim transformasi, RRI memaparkan sejumlah capaian digital yang menunjukkan peningkatan jangkauan dan interaksi publik.

• Sekitar 46% pendengar radio di Indonesia disebut pendengar RRI.
• Jumlah pengunjung layanan streaming RRI mencapai lebih dari 55 juta.
• Pengguna aktif layanan streaming melampaui 20 juta.
• Lebih dari 45% pegawai core business telah mengikuti uji kompetensi.

"Komunitas digital yang dikelola RRI terus bertumbuh setiap tahun. Program pengembangan kompetensi pegawai juga dinilai berjalan cukup efektif,"

Hendrasmo menambahkan bahwa indikator kinerja tata kelola RRI menunjukkan tren perbaikan meski anggaran terbatas.

Implikasi dan langkah ke depan

Pertemuan itu menegaskan harapan DPR agar lembaga penyiaran publik seperti RRI, TVRI, dan ANTARA menempatkan posisi negara di atas kepentingan politik atau birokrasi. DPR meminta alokasi anggaran dievaluasi agar layanan publik menjadi tujuan utama.

RRI menyatakan akan menggunakan masukan untuk mempercepat inovasi dan meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui pengembangan layanan digital. Langkah konkret yang disorot adalah peningkatan kompetensi staf, pengembangan platform streaming, dan upaya efisiensi manajemen.

Masalah alokasi anggaran ini dipandang penting karena menentukan kemampuan LPP RRI menyediakan layanan informasi dan pendidikan publik yang maksimal di masa mendatang.