DPRD Jatim: Dukungan Pemda Dibutuhkan untuk Pembangunan Desa Ngawi

Ngawi — Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono menegaskan perlunya dukungan anggaran dari pemerintah kabupaten dan provinsi untuk mempercepat pembangunan desa di Ngawi. Pernyataan itu disampaikan saat reses di Kantor Desa Jogorogo, Rabu (29/7/2026), dan muncul karena keterbatasan Dana Desa yang menghambat realisasi berbagai kebutuhan infrastruktur dan pertanian.

Reses di Jogorogo dan aspirasi kepala desa

Kegiatan reses dihadiri ratusan kepala desa dari seluruh Kabupaten Ngawi, Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko, anggota DPRD Kabupaten Ngawi, serta jajaran pemerintah daerah. Para kepala desa menyampaikan aspirasi yang beragam dan bersifat mendesak.

• Perbaikan jalan desa
• Pembangunan dan perbaikan saluran irigasi
• Penyediaan sarana dan prasarana pertanian
• Keterbatasan anggaran desa untuk pembiayaan proyek

Deni menyatakan aspirasi tersebut akan menjadi bahan perjuangan di DPRD Jawa Timur untuk diselaraskan dengan kebijakan di tingkat kabupaten dan provinsi.

"Forum seperti ini penting karena kepala desa adalah pihak yang paling memahami kebutuhan riil masyarakat. Aspirasi yang mereka sampaikan akan menjadi bahan perjuangan kami di DPRD Jawa Timur agar program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan," ujarnya.

Kebutuhan infrastruktur dan penguatan pertanian

Mayoritas usulan yang diterima anggota DPRD berkaitan dengan infrastruktur dasar dan penguatan sektor pertanian. Dua aspek itu dinilai krusial untuk menopang perekonomian desa dan ketahanan pangan.

Menurut Deni, pembangunan jalan desa dan pengairan menjadi prioritas karena langsung mempengaruhi akses pasar dan produktivitas pertanian. Penanganan terpadu diharapkan mempercepat manfaat ekonomi bagi warga.

Keterbatasan Dana Desa dan pentingnya sinergi

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu mengakui bahwa ruang fiskal pemerintah desa saat ini masih terbatas, sehingga tidak semua kebutuhan dapat ditutup oleh Dana Desa.

"Kami memahami ruang fiskal desa saat ini sangat terbatas, sementara kebutuhan pembangunan terus bertambah. Karena itu, dukungan dari pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi menjadi penting agar desa tetap mampu memberikan pelayanan dan pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat," tegasnya.

Dia menekankan bahwa pembangunan desa tidak efektif jika dikerjakan parsial tanpa koordinasi antarpemerintah.

"Membangun desa tidak bisa dilakukan secara parsial. Sinergi antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, hingga DPRD harus terus diperkuat agar setiap persoalan bisa diselesaikan bersama," pungkas Deni.

Tindak lanjut dan implikasi

DPRD Jawa Timur berkomitmen menerjemahkan aspirasi desa menjadi usulan kebijakan dan anggaran yang selaras dengan program di kabupaten dan provinsi. Langkah itu dinilai penting untuk memastikan proyek infrastruktur dan dukungan pertanian terealisasi, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan layanan dasar di tingkat desa.

Percepatan dukungan anggaran dari pemerintah daerah akan menjadi kunci agar kebutuhan riil masyarakat desa di Ngawi dapat terpenuhi dalam jangka menengah.