DPRD Soroti Turunnya Anggaran BPBD Jember 2026 di Tengah El Nino

JEMBER — Anggota Komisi D DPRD Jember Wahyu Prayudi Nugroho menyoroti penurunan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember tahun 2026 di tengah ancaman El Nino yang meningkatkan risiko kekeringan. DPRD meminta penjelasan terkait selisih anggaran dan mendorong penguatan mitigasi serta kesiapsiagaan bencana.

Penurunan anggaran dan data pagu

Berdasarkan data yang disampaikan Wahyu, anggaran BPBD Jember pada 2024 tercatat sebesar Rp13 miliar dengan realisasi Rp10,5 miliar. Pada 2025 anggaran naik menjadi Rp14 miliar.

Namun pada 2026 alokasi anggaran turun menjadi Rp8.552.736.168. Angka ini memicu pertanyaan Dewan karena ancaman kekeringan diperkirakan meningkat.

Perbedaan anggaran efektif

Wahyu juga mempertanyakan perbedaan antara pagu dan anggaran efektif yang dapat digunakan. Dari total pagu Rp8,55 miliar, menurut keterangan yang diterimanya, anggaran efektif hanya sekitar Rp7,59 miliar.

“Yang pertama, hilangnya sekitar Rp1 miliar itu ke mana? Tidak ada keterangan yang jelas,” ujar Wahyu pada Selasa (16/6/2026).

Ancaman kekeringan dan daerah rawan

Politisi yang akrab disapa Nuki itu mengingatkan sejumlah kecamatan yang selama ini termasuk rawan kekeringan, seperti Patrang, Sumbersari, Kalisat, Rambipuji, Mayang, dan Tempurejo. Ia menilai risiko akan meningkat jika El Nino menurunkan curah hujan.

Situasi ini menurut DPRD membutuhkan program mitigasi dan kesiapsiagaan yang memadai agar dampak kekeringan terhadap pasokan air dan pertanian bisa diminimalkan.

Dorongan penguatan mitigasi dan koordinasi

DPRD meminta transparansi struktur penganggaran agar penanggulangan bencana berjalan optimal. Selain itu, DPRD mendesak penguatan koordinasi lintas sektor.

Wahyu mendorong sinergi antara BPBD, Destana (Desa Tangguh Bencana), Perhutani, pemerintah kecamatan, dan instansi terkait agar respons terhadap bencana lebih cepat.

Imbauan kepada masyarakat

Selain mengawasi anggaran, DPRD mengimbau masyarakat berperan aktif. Warga diminta menjaga kelestarian lingkungan, merawat sumber mata air, dan menghindari pembukaan lahan dengan pembakaran yang memicu kebakaran hutan dan lahan.

“Masyarakat juga diharapkan segera melaporkan kepada pemerintah kecamatan apabila mulai terjadi kekeringan di wilayahnya sehingga langkah penanganan dapat dilakukan lebih cepat,” kata Wahyu.

Tindak lanjut DPRD

Komisi D memastikan akan terus mengawal kesiapan pemerintah daerah menghadapi musim kemarau termasuk memastikan kebijakan dan alokasi anggaran kebencanaan mendukung perlindungan masyarakat di wilayah rawan terdampak.

Informasi publik terkait rencana dan alokasi anggaran dapat dilihat pada tautan publikasi.