Tantri: Buzzer dan Hoaks Jadi Ancaman Baru Demokrasi

MALANG — Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Tantri Bararoh, memperingatkan bahwa demokrasi Indonesia kini menghadapi ancaman baru melalui jaringan buzzer, hoaks, dan serangan pribadi di media sosial. Pernyataan itu disampaikan saat acara Indonesia Menggugat: Meretas Jalan Demokrasi pada Rabu, 29 Juli 2026, yang digelar untuk memperingati kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli). Tantri menyerukan penguatan literasi politik dan digital untuk generasi muda sebagai upaya merawat persatuan.

Ancaman baru bagi demokrasi

Menurut Tantri, ancaman terhadap demokrasi tidak lagi hanya berupa praktik otoritarianisme. Kini, mereka muncul dalam bentuk disinformasi dan personal attacking yang menyasar opini publik. Ia menekankan bahwa narasi menyesatkan dari buzzer berpotensi memecah belah masyarakat.

"Demokrasi yang kita nikmati hari ini adalah warisan perjuangan. Namun, di era digital saat ini, ancaman demokrasi punya wajah baru. Jaringan buzzer dan disinformasi menciptakan narasi menyesatkan yang berpotensi memecah belah bangsa,"

Etika berpolitik di ruang digital

Tantri menjelaskan pergeseran tantangan demokrasi dari kekuasaan otoriter ke menurunnya etika bermedia dan berpolitik secara daring. Ia menyoroti maraknya sikap arogan yang mengabaikan perbedaan pendapat. Kondisi tersebut menurutnya menjadi sinyal bahaya bagi kualitas debat publik dan kebebasan berpendapat.

"Hanya karena tidak bisa menghargai perbedaan, kini orang begitu mudah melakukan personal attacking dan mendiskreditkan pihak lain. Ini ancaman serius bagi kebebasan berpendapat kita," tegasnya.

Peran generasi muda dan literasi politik

Sebagai solusi, Tantri memandang penguatan literasi digital dan pendidikan politik bagi generasi muda sebagai kebutuhan mendesak. Ia mengajak kaum muda untuk menjadi penjaga nilai-nilai demokrasi yang menghormati supremasi hukum dan keberagaman. Tantri menegaskan bahwa generasi muda harus mendapat pemahaman mendalam tentang esensi demokrasi.

"Generasi muda adalah agen utama. Mereka harus dibekali pemahaman mendalam tentang esensi demokrasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum, kedaulatan rakyat, dan penghormatan atas perbedaan,"

Mengingat Kudatuli untuk mencegah pengulangan

Tantri juga menekankan pentingnya merawat ingatan sejarah, termasuk Peristiwa Kudatuli 1996. Ia mengatakan pengingatan bukan untuk membalas dendam, melainkan sebagai pengingat agar praktik-praktik otoritarianisme tidak kembali muncul, baik di ruang digital maupun kehidupan nyata. Upaya edukasi sejarah menurutnya bagian dari strategi melindungi demokrasi masa depan.

Kesimpulannya, Tantri menyeru agar seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, dilibatkan dalam program literasi politik dan digital. Dengan pemahaman yang kuat, diharapkan ruang publik dapat kembali menjadi arena debat sehat dan konstruktif yang memperkuat, bukan memecah, persatuan bangsa.