PU Alokasikan Rp26,3 T untuk 100 Sekolah Rakyat 2027
Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,30 triliun untuk pembangunan 100 unit Sekolah Rakyat Tahap III pada 2027. Dana itu juga mencakup sebagian uang muka untuk Sekolah Rakyat Tahap IV yang akan dilaksanakan melalui skema multiyears contract (MYC) pada 2027–2028. Pengumuman tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin 6 Juli 2026.
Rincian anggaran dan tujuan program
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Kuswara, menyatakan alokasi ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Pemerintah menempatkan program sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan berkualitas dan investasi pengembangan sumber daya manusia jangka panjang.
"Program Sekolah Rakyat sesuai dengan amanat Inpres Nomor 8 Tahun 2025 dengan alokasi Rp26,30 triliun,"
Skema pelaksanaan dan jadwal
Anggaran 2027 akan dipakai untuk membiayai pembangunan 100 unit Tahap III dan uang muka sebagian Tahap IV. Pelaksanaan Tahap IV direncanakan melalui kontrak tahun jamak agar pekerjaan dapat berlangsung hingga 2028. Skema ini dipilih untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan dan pembayaran proyek.
Target penyelesaian dan hambatan
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, memastikan gedung Sekolah Rakyat Tahap II ditargetkan bisa mulai difungsikan pada Juli 2026. Menurut Dody, progres nasional Tahap II sudah hampir mencapai 81 persen.
"Kementerian PU berjuang habis-habisan agar pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II dapat selesai sepenuhnya,"
Namun, proyek sempat tertekan kenaikan harga material dan BBM akibat ketegangan geopolitik global, termasuk konflik yang disebut memengaruhi pasar. Meski begitu, Kementerian menegaskan hambatan itu tidak mengendurkan upaya penyelesaian.
Persiapan Tahap III
Kementerian PU mempercepat persiapan Tahap III dengan status lokasi yang berbeda-beda. Rinciannya adalah sebagai berikut:
- Tujuh lokasi Tahap IIIA sudah memasuki proses lelang.
- Sebelas lokasi Tahap IIIB dalam tahap persiapan lelang.
- Delapan puluh sembilan lokasi Tahap IIIC masih menunggu pemenuhan readiness criteria sebelum konstruksi.
Dampak dan prospek
Alokasi anggaran ini diharapkan mempercepat pemerataan fasilitas pendidikan dasar di daerah terpencil dan padat penduduk. Realisasi proyek yang tepat waktu juga penting untuk menjaga kualitas dan anggaran tetap efisien.
Ke depan, keberhasilan program bergantung pada kelancaran pengadaan, stabilitas harga bahan, dan koordinasi antarinstansi. Pemerintah menyatakan akan memantau progres secara berkala untuk memastikan target layanan pendidikan tercapai.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Wihaji Mencuat sebagai Kandidat Pengganti Adies Kadir di Mubeslub MKGR
Wihaji muncul sebagai kandidat kuat calon ketua MKGR menjelang Mubeslub 11 Juli 2026; pendaftaran ditutup 10...
KNIU Beralih ke Kemenbud, Diplomasi UNESCO Indonesia Diperkuat
KNIU resmi dialihkan ke Kemenbud per 6 Juli 2026 sesuai Perpres No.31/2026, langkah yang diharapkan memperku...
Kemkomdigi Wajibkan Registrasi SIM Pakai Biometrik Mulai 1 Juli
Kemkomdigi mewajibkan operator seluler menerapkan verifikasi biometrik untuk registrasi pelanggan baru mulai...
OJK Dukung Sensus Ekonomi BPS, Masyarakat Diminta Waspada
OJK dukung Sensus Ekonomi 2026 BPS dan imbau masyarakat waspada modus penipuan; periksa identitas petugas da...
Universitas Bakrie Gelar IYSDGS 2026 Bahas Ketahanan Air dan Pangan
Universitas Bakrie menggelar IYSDGS 2026 di Jakarta, mengangkat ketahanan air dan pangan sebagai fokus kolab...
Prabowo Sambut Hangat PM Singapura Lawrence Wong di Istana
Presiden Prabowo menyambut PM Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka pada 6 Juni 2026; rencana penandatan...