Wartawan Gelar Aksi Damai di Medan Tuntut Prabowo Minta Maaf

Medan — Ratusan perwakilan organisasi wartawan bersama aktivis Kamisan menggelar aksi damai di Lapangan Merdeka, Pos Blok, Medan, Kamis (30/7). Aksi itu menuntut klarifikasi dan permintaan maaf dari Presiden Prabowo Subianto setelah pernyataan tentang keberadaan istilah "Londo Ireng" yang disebut masih ada berkedok jurnalis, LSM, dan pengamat.

Aksi dan tuntutan

Para peserta aksi menilai pernyataan Presiden berpotensi menstigma kelompok yang bekerja mengawasi publik. Mereka meminta agar pernyataan tersebut dicabut dan disertai permintaan maaf resmi.

Pernyataan seperti ini tidak pantas disampaikan oleh pemimpin negara. Diksi-diksi semacam ini hanya menjadi stigma kepada orang-orang yang peduli terhadap Republik ini,

Kalimat di atas disampaikan salah satu perwakilan wartawan, Array A Argus, saat orasi di lokasi. Ia menegaskan bahwa jurnalis tidak layak dikategorikan sebagai "Londo Ireng" sebagaimana yang diungkapkan pemerintah.

Motif pernyataan menurut wartawan

Selain menuntut permintaan maaf, para pendemo juga menduga pernyataan itu memiliki tujuan politik. Array A Argus menyampaikan kekhawatiran bahwa pernyataan tersebut bisa jadi upaya mengalihkan perhatian publik dari isu besar lain.

Jangan-jangan apa yang disampaikan Presiden merupakan bentuk kesengajaan untuk mengalihkan isu-isu besar, seperti dugaan korupsi MBG/Febrie Ardiansyah,

Argumen ini mengemuka untuk menjelaskan reaksi kuat di kalangan organisasi masyarakat dan pers yang hadir.

Organisasi yang hadir

Aksi damai di Pos Blok dihadiri berbagai organisasi pers dan lembaga hak asasi serta lingkungan. Rangkaian lembaga yang tercatat hadir antara lain:

• Forwakum Sumut
• KKJ
• AJI Medan
• FJP
• PFI
• IJTI
• LBH Medan
• Walhi Sumut
• KontraS
• Bakumsu
• SIEJ

Makna dan implikasi

Para pekerja media menilai pernyataan pejabat tinggi yang menempelkan label negatif pada profesi mereka berpotensi melemahkan peran pengawasan pers dalam demokrasi. Aksi damai ini sekaligus menjadi peringatan agar kata-kata pejabat publik lebih berhati-hati.

Ke depan, para organisasi peserta menyatakan akan memantau respons resmi dari pihak Istana serta menyiapkan langkah lanjutan jika tidak ada klarifikasi dan permintaan maaf. Mereka menekankan pentingnya perlindungan terhadap kebebasan pers dan kebebasan berekspresi sebagai unsur penting kehidupan berbangsa dan bernegara.