AHY: Proyek Infrastruktur Harus Beri Dampak Ekonomi ke Rakyat

Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan setiap proyek infrastruktur harus memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan AHY dalam keterangan resmi pada Kamis, 20 Agustus 2026. Ia meminta pembangunan tidak berhenti pada penyelesaian fisik proyek, melainkan harus mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penekanan pada manfaat ekonomi dan tata kelola

AHY menilai proyek infrastruktur perlu dirancang agar berdampak luas bagi komunitas lokal. Ia menekankan pentingnya good governance agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan publik.

"Pembangunan yang berdampak membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik. Karena itu, Kemenko Infrastruktur terus memperkuat sinkronisasi dan kolaborasi dengan kementerian teknis serta pemerintah daerah,"

Menurut AHY, tata kelola itu mencakup transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Koordinasi lintas kementerian

Kemenko Infrastruktur saat ini mengoordinasikan lima kementerian teknis untuk menyelaraskan program dan proyek. Tujuannya memastikan target pembangunan dalam RPJMN hingga 2029 tercapai dan mendukung RPJPN 2045 serta visi Asta Cita Presiden.

• Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
• Kementerian Pekerjaan Umum (PU)
• Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)
• Kementerian Perhubungan
• Kementerian Transmigrasi

Koordinasi ini juga diarahkan untuk menyesuaikan program pusat dengan kebutuhan daerah. Dengan sinkronisasi, proyek diharapkan membawa manfaat sosial-ekonomi yang nyata di level lokal.

Masukan Ombudsman dan perbaikan pelayanan publik

Dalam pertemuan, Ombudsman RI menyampaikan data dan laporan masyarakat terkait pelayanan publik. Laporan mencakup persoalan di sektor infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.

"Kami sepakat untuk mengawal ini dengan serius, karena pada akhirnya yang paling penting bagaimana masyarakat kita merasa dihormati hak-haknya. Kemudian dilayani secara baik oleh negara, oleh pemerintah,"

AHY menyebut masukan Ombudsman menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki layanan dan memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi.

Implikasi dan langkah ke depan

Fokus pada dampak ekonomi menuntut perubahan pendekatan dalam perencanaan proyek. Selain pembangunan fisik, diperlukan indikator manfaat ekonomi dan sosial yang terukur untuk setiap proyek.

AHY menegaskan Kemenko Infrastruktur akan terus memperkuat sinkronisasi dengan kementerian teknis dan pemerintah daerah. Langkah ini diharapkan mempercepat pencapaian target pembangunan nasional sekaligus memaksimalkan manfaat bagi masyarakat.