ABU Mendesak Perlindungan Hak Cipta di Era AI Generatif
ABU mendesak kepastian hukum perlindungan hak cipta seiring maraknya AI generatif dalam industri penyiaran. Pernyataan itu disampaikan oleh Indra Singh, Director of News ABU, saat membuka Konferensi ke-32 ABU Intellectual Property and Legal Committee (IPLC) di Auditorium Yusuf Ronodipuro, Jakarta, Rabu, 22 Juli 2026. Ia menekankan kebutuhan beradaptasi tanpa mengabaikan etika dan hak kreator.
AI makin menyentuh seluruh proses produksi media
Indra menjelaskan bahwa teknologi AI kini digunakan di berbagai ranah industri media. Contohnya mencakup otomatisasi ruang redaksi, produksi konten berbasis AI, hingga media sintetis. Teknologi ini membuka peluang efisiensi dan format baru dalam penyiaran.
Namun, menurut Indra, transformasi tersebut juga menghadirkan tantangan hukum yang kompleks. Ia mengingatkan perlunya langkah strategis agar inovasi tidak mengorbankan integritas jurnalistik dan hak cipta.
Kebutuhan kepastian hukum dan kompensasi
Salah satu titik perhatian utama adalah pemanfaatan materi media sebagai data pelatihan AI. Indra menyebutkan berbagai jenis karya yang kerap dipakai:
- Berita dan naskah redaksional
- Arsip siaran
- Gambar dan foto
- Rekaman audio
Ia mengatakan kerangka hukum untuk pemanfaatan data tersebut masih dalam proses perkembangan. Oleh sebab itu, dibutuhkan kepastian hukum terkait perlindungan hak cipta dan mekanisme kompensasi yang adil bagi para kreator.
"Kita harus terus berinovasi. Pada saat yang sama, juga harus melindungi integritas konten, hak para kreator, serta keberlanjutan organisasi media kita,"
Etika, akurasi, dan kepercayaan publik
Haruyuki Ichinohashi, Chairperson ABU IPLC, menegaskan bahwa perkembangan digital dan AI membawa perubahan besar pada penyiaran. Ia mengingatkan bahwa lembaga penyiaran memiliki tanggung jawab menjaga akurasi informasi dan menghormati hak cipta.
"Sebagai lembaga media, broadcaster memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi yang akurat, adil, dan dapat dipercaya,"
Menurutnya, menjaga kepercayaan publik harus menjadi prioritas saat media mengadopsi teknologi baru.
Langkah ke depan: kolaborasi dan kerangka internasional
Indra menuturkan ABU sedang mempelajari berbagai pendekatan internasional untuk merumuskan kebijakan yang seimbang. Ia mengakui belum semua jawaban tersedia, namun menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor.
Dengan sinergi antara pembuat kebijakan, pelaku industri, dan pemilik karya, ABU berharap dapat membangun aturan yang melindungi kreator sekaligus memungkinkan inovasi berkelanjutan di era AI generatif.
Editor teknologi yang mengulas gadget, kecerdasan buatan, startup, dan inovasi digital.
Berita Terkait
Peringatan 50 Tahun Enterprise, Cikal Bakal Pesawat Ulang-Alik
NASA memperingati 50 tahun Enterprise OV-101, pesawat prototipe yang membuka jalan bagi teknologi pesawat ul...
Indonesia Butuh Verifikasi Identitas dan Perlindungan Data yang Kuat
Ahli mendesak penguatan verifikasi identitas dan perlindungan data pribadi seiring layanan publik beralih ke...
iPhone 18 Pro, Pro Max dan Duo Kantongi 40% TKDN
Tiga model iPhone — 18 Pro, 18 Pro Max, dan iPhone Duo — tercatat memiliki 40% TKDN, langkah awal menuju pen...
Evaluasi Pemerintah: Roblox Paling Progresif Lindungi Anak, X dan Meta Kritis
Pemerintah nilai kemajuan perlindungan anak di platform digital tak merata; Roblox paling progresif, X dan M...
IHCBS 2026 Dorong AI Berpusat pada Manusia untuk Produktivitas
IHCBS 2026 di Tangerang menekankan kebijakan dan praktik AI berpusat pada manusia untuk meningkatkan produkt...
BRIN Pantau Anak Krakatau: Tidak Ditemukan Potensi Tsunami
BRIN: peningkatan aktivitas Anak Krakatau awal Sept 2026 belum memicu anomali muka air yang menunjukkan pote...