ABU Mendesak Perlindungan Hak Cipta di Era AI Generatif
ABU mendesak kepastian hukum perlindungan hak cipta seiring maraknya AI generatif dalam industri penyiaran. Pernyataan itu disampaikan oleh Indra Singh, Director of News ABU, saat membuka Konferensi ke-32 ABU Intellectual Property and Legal Committee (IPLC) di Auditorium Yusuf Ronodipuro, Jakarta, Rabu, 22 Juli 2026. Ia menekankan kebutuhan beradaptasi tanpa mengabaikan etika dan hak kreator.
AI makin menyentuh seluruh proses produksi media
Indra menjelaskan bahwa teknologi AI kini digunakan di berbagai ranah industri media. Contohnya mencakup otomatisasi ruang redaksi, produksi konten berbasis AI, hingga media sintetis. Teknologi ini membuka peluang efisiensi dan format baru dalam penyiaran.
Namun, menurut Indra, transformasi tersebut juga menghadirkan tantangan hukum yang kompleks. Ia mengingatkan perlunya langkah strategis agar inovasi tidak mengorbankan integritas jurnalistik dan hak cipta.
Kebutuhan kepastian hukum dan kompensasi
Salah satu titik perhatian utama adalah pemanfaatan materi media sebagai data pelatihan AI. Indra menyebutkan berbagai jenis karya yang kerap dipakai:
- Berita dan naskah redaksional
- Arsip siaran
- Gambar dan foto
- Rekaman audio
Ia mengatakan kerangka hukum untuk pemanfaatan data tersebut masih dalam proses perkembangan. Oleh sebab itu, dibutuhkan kepastian hukum terkait perlindungan hak cipta dan mekanisme kompensasi yang adil bagi para kreator.
"Kita harus terus berinovasi. Pada saat yang sama, juga harus melindungi integritas konten, hak para kreator, serta keberlanjutan organisasi media kita,"
Etika, akurasi, dan kepercayaan publik
Haruyuki Ichinohashi, Chairperson ABU IPLC, menegaskan bahwa perkembangan digital dan AI membawa perubahan besar pada penyiaran. Ia mengingatkan bahwa lembaga penyiaran memiliki tanggung jawab menjaga akurasi informasi dan menghormati hak cipta.
"Sebagai lembaga media, broadcaster memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi yang akurat, adil, dan dapat dipercaya,"
Menurutnya, menjaga kepercayaan publik harus menjadi prioritas saat media mengadopsi teknologi baru.
Langkah ke depan: kolaborasi dan kerangka internasional
Indra menuturkan ABU sedang mempelajari berbagai pendekatan internasional untuk merumuskan kebijakan yang seimbang. Ia mengakui belum semua jawaban tersedia, namun menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor.
Dengan sinergi antara pembuat kebijakan, pelaku industri, dan pemilik karya, ABU berharap dapat membangun aturan yang melindungi kreator sekaligus memungkinkan inovasi berkelanjutan di era AI generatif.
Editor teknologi yang mengulas gadget, kecerdasan buatan, startup, dan inovasi digital.
Berita Terkait
SWITCH 2026: Singapura Dorong Perusahaan Siapkan Pekerja Hadapi AI
SWITCH 2026 dibuka di Marina Bay Sands; pemerintah Singapura mengimbau perusahaan menyiapkan pekerja menghad...
ITSEC Asia Gandeng SGCI Bawa Keamanan Siber ke Pantai Gading
ITSEC Asia menggandeng SGCI menyediakan layanan keamanan siber berkelanjutan bagi institusi publik dan infra...
Bali Tech Week 2026 Targetkan 5.000 Peserta untuk Tarik Investasi Digital
Bali Tech Week 2026 digelar 19–23 Okt di Sanur, Bali, menargetkan 5.000 peserta dari 37 negara untuk menarik...
Perusahaan RI Risau Kehilangan Manfaat AI jika Hanya Jalankan Pilot
Perusahaan Indonesia berisiko kehilangan manfaat produktivitas AI jika hanya menjalankan pilot; butuh pelati...
Adopsi AI Melonjak, Ancaman Kebocoran dan Kedaulatan Data
Adopsi AI di Indonesia meningkat pesat, namun risiko kebocoran data dan kedaulatan informasi menguat akibat...
Gerhana Matahari Total 2027: Siang Terbenam 6 Menit di Luxor
Gerhana Matahari Total 2 Agustus 2027 akan menggelapkan siang hingga 6 menit di beberapa wilayah daratan, te...