Sumut Bentuk 6.100 Koperasi Desa Merah Putih, 98% Terintegrasi

Medan — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Koperasi dan UKM mempercepat program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh provinsi. Plt Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut, Ady Putra Parlaungan, menyatakan hingga Senin (25/5) telah terbentuk 6.100 badan hukum KDKMP yang tersebar di 33 kabupaten/kota.

Data kunci KDKMP

Dari sisi digitalisasi dan infrastruktur, program ini menunjukkan kemajuan pesat. Sebanyak 98 persen koperasi sudah terintegrasi dalam sistem digital SIMKOPDES. Pemerintah juga sedang membangun puluhan gerai dan fasilitas pendukung di desa-desa.

Infrastruktur dan layanan

Ady menjelaskan pembangunan fisik dan gerai menjadi prioritas agar koperasi tidak hanya sebagai lembaga simpan pinjam. Gerai akan menyediakan kebutuhan pokok, layanan kesehatan, dan layanan lain yang menunjang ekonomi desa.

Sebanyak 1.685 titik lahan sedang dalam proses pembangunan dan 353 gerai sudah selesai 100 persen dan siap melayani masyarakat,

Hingga kini ada 337 gerai sembako, apotek, dan klinik desa yang sudah berjalan. Beberapa daerah, seperti Labuhanbatu Selatan, menunjukkan progres lebih cepat dari target.

Penguatan kelembagaan dan SDM

Pemprov Sumut tidak hanya membangun fisik. Mereka juga fokus memperkuat kelembagaan dan kapasitas pengurus koperasi. Program pelatihan teknis, pendampingan kelembagaan, dan penguatan kemitraan usaha menjadi bagian dari rencana kerja.

Kami terus mendorong agar koperasi yang sudah dibangun dapat segera beroperasi dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,

Pembinaan intensif ditujukan agar modal kolektif dari simpanan anggota dikelola profesional. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui unit usaha dan layanan keuangan yang berkelanjutan.

Dampak dan prospek

Dengan kombinasi infrastruktur, digitalisasi SIMKOPDES, dan pengembangan SDM, Pemprov Sumut berharap KDKMP menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat desa. Keberhasilan program ini dinilai akan memperkuat ekosistem simpan pinjam serta mendorong layanan ekonomi lainnya di wilayah pedesaan.