Aceh Raih WTP ke-11 dari BPK untuk Laporan Keuangan 2025
Pemerintah Aceh kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Penyerahan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan pada Sidang Paripurna DPR Aceh, Senin (22/6), dan menandai capaian WTP ke-11 secara berturut-turut.
Penyerahan LHP dan hadirin sidang
Dokumen LHP diserahkan oleh Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko BPK RI, Hery Subowo, kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf di hadapan unsur pimpinan DPR Aceh, Sekretaris Daerah Muhammad Nasir, dan para kepala SKPA. Penyerahan berlangsung dalam forum resmi DPR Aceh sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas pelaporan keuangan daerah.
Respons Pemerintah Aceh
Gubernur Muzakir Manaf menyambut capaian itu dengan syukur dan menilai opini WTP merupakan buah kerja kolektif aparatur Pemerintah Aceh dalam memperbaiki tata kelola keuangan.
Alhamdulillah tahun 2025 BPK RI kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2025. Ini merupakan capaian opini WTP ke-11 secara berturut-turut. Semoga capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di masa yang akan datang, serta menjadi bagian dari ikhtiar bersama menuju pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Muzakir, yang akrab disapa Mualem, juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK sesuai ketentuan dan batas waktu yang berlaku. Ia menyatakan tindak lanjut itu penting bagi penyempurnaan tata kelola dan mencegah implikasi negatif di kemudian hari.
Kami akan menindaklanjuti rekomendasi BPK RI sesuai batas waktu dan tata cara yang ditentukan. Kami berharap BPK RI dapat terus membimbing dan mengarahkan kami sehingga hasil tindak lanjut yang dilakukan tepat sebagaimana yang diharapkan dan tidak menimbulkan implikasi yang dapat merugikan kita semua.
Penjelasan BPK RI
Staf Ahli BPK RI Hery Subowo menjelaskan tujuan pemeriksaan adalah menilai kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan kepatuhan pada peraturan, efektivitas pengendalian internal, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan kecukupan pengungkapan. Hery menekankan bahwa opini WTP adalah pernyataan profesional mengenai kewajaran penyajian, bukan jaminan bebasnya sepenuhnya risiko fraud.
Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2025, termasuk implementasi atas rencana aksi yang akan dilaksanakan Pemerintah Aceh untuk menindaklanjuti rekomendasi, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2025.
Dampak dan tindak lanjut
BPK juga memberikan apresiasi atas kerja sama selama proses pemeriksaan. Pemerintah Aceh diminta terus meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan memperkuat tata kelola program pembangunan, termasuk yang dibiayai melalui Dana Otonomi Khusus Aceh.
Dengan opini WTP ke-11 ini, fokus berikutnya adalah pelaksanaan rencana aksi atas rekomendasi BPK untuk menjaga konsistensi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Polisi Tangkap Dua Pelaku Pemberangkatan CPMI Ilegal di Batubara
Polres Batubara menangkap dua tersangka yang diduga mengurus pemberangkatan CPMI ilegal ke Malaysia dan meny...
Polda Sumut Ungkap Perdagangan Bayi, 7 Pelaku Diamankan
Polda Sumut mengungkap perdagangan bayi di Medan; tujuh orang diamankan setelah ibu melaporkan kehilangan ba...
IKA SMAN 7 Medan Konsolidasi Jelang Rakernas dan Sarasehan 2027
IKA SMAN 7 Medan menggelar konsolidasi dengan tokoh alumni menjelang Rakernas dan Sarasehan Nasional pada 16...
Bulog dan Dinas Pangan Cek Stok Bantuan Beras Aceh Besar
Dinas Pangan Aceh Besar dan Bulog cek stok beras untuk alokasi Okt–Des 2026; penyaluran dijadwalkan awal Des...
Polda Aceh Tangani Empat Laporan Perdagangan Orang, 8 Korban
Polda Aceh menangani empat laporan TPPO: tiga naik penyidikan, satu penyelidikan; tercatat 8 korban dan 8 te...
Gubernur Dorong RSU Haji Medan Layani Seluruh Warga Sumut
Gubernur Sumut mendorong RSU Haji Medan layani seluruh warga Sumut dan pertahankan layanan nyaman serta akre...