Tokoh Sumut Minta Porsi DBH Sawit Ditingkatkan di Era B50

MEDAN — Tokoh pemuda Sumatera Utara dan pendiri Masyarakat Melek Energi, Nugra Ferdino, mendesak pemerintah agar meningkatkan porsi Dana Bagi Hasil DBH Sawit bagi daerah penghasil sawit. Desakan itu disampaikan di Medan, Selasa 23 Juni, seiring dukungan terhadap program B50 yang digulirkan pemerintah sebagai upaya penguatan ketahanan energi nasional.

Dukung B50, namun tuntut keadilan fiskal

Nugra menyatakan mendukung penuh kebijakan B50 karena dinilai mampu mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat kemandirian energi. Namun ia memperingatkan agar manfaat kebijakan itu tidak terkonsentrasi pada pemerintah pusat dan industri saja.

Pemuda Sumatera Utara mendukung penuh program B50 karena mampu memperkuat kemandirian energi Indonesia. Tetapi pemerintah juga harus memperhatikan keadilan bagi daerah penghasil sawit.

Ia menyoroti besaran DBH Sawit yang saat ini hanya 4 persen, dan menilai angka tersebut belum mencerminkan kontribusi nyata daerah penghasil terhadap program nasional.

Beban daerah penghasil dan kebutuhan kompensasi

Nugra mengurai sejumlah konsekuensi yang ditanggung daerah penghasil sawit. Infrastruktur lokal, seperti jalan, mengalami kerusakan akibat mobilitas angkutan hasil perkebunan yang tinggi.

Daerah penghasil sawit menanggung berbagai konsekuensi pembangunan. Infrastruktur jalan rusak akibat tingginya mobilitas angkutan hasil perkebunan, kebutuhan layanan publik meningkat, tetapi manfaat fiskal yang diterima daerah masih sangat terbatas.

Selain itu, daerah juga menjadi basis hilirisasi sawit yang diarahkan sebagai sumber energi alternatif. Meski demikian, manfaat fiskal yang sampai ke daerah masih dianggap kurang proporsional.

Desakan evaluasi formula DBH

Nugra meminta pemerintah pusat dan DPR RI segera mengevaluasi formula pembagian DBH Sawit. Tujuannya agar porsi yang diterima daerah penghasil lebih layak dan sebanding dengan kontribusinya terhadap pembangunan nasional.

Kalau sawit menjadi tulang punggung program B50, maka daerah penghasil sawit harus mendapatkan manfaat yang lebih adil. Jangan sampai daerah hanya menjadi penonton ketika sawit menjadi instrumen strategis energi nasional.

Ia menegaskan bahwa tuntutan ini bukan sekadar soal anggaran, melainkan penghargaan negara terhadap daerah yang menopang agenda ketahanan energi nasional.

Ukuran keberhasilan B50 harus menyeluruh

Menurut Nugra, indikator keberhasilan B50 tidak cukup diukur dari pengurangan impor atau peningkatan serapan biodiesel. Harus ada penilaian sejauh mana manfaat ekonomi dapat dirasakan di daerah penghasil sawit.

Keberhasilan B50 harus menjadi keberhasilan bersama. Negara diuntungkan, industri diuntungkan, dan daerah penghasil sawit juga harus merasakan manfaat yang nyata.

Dengan begitu, kebijakan energi nasional dapat dinilai adil dan berkelanjutan bagi seluruh pihak yang terlibat.