PDI Perjuangan Tulungagung Perketat Pengawasan Pilih Wakil Bupati

Tulungagung — DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung berkomitmen memperketat fungsi pengawasan dan seleksi untuk posisi Wakil Bupati. Pernyataan itu disampaikan Ketua DPC, Erma Susanti, saat diskusi publik bertajuk Di Balik Plt Bupati: Siapa Mengincar Kursi Wakil Bupati? pada Kamis, 14 Mei 2026, di sebuah warung kopi setempat.

Langkah ini diambil untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan pasca-OTT KPK dan memastikan layanan publik tidak terganggu. Partai menegaskan akan mempertimbangkan urgensi kepemimpinan saat menentukan calon Wakil Bupati.

Alasan pengawasan diperketat

Erma mengatakan pengawasan yang lebih ketat diperlukan agar praktik tata kelola yang tidak benar tidak terulang. Ia menilai perbaikan internal dan pengawasan politik penting untuk memulihkan kepercayaan publik.

PDI Perjuangan akan meningkatkan pengawasan agar tidak lagi terjadi tata kelola pemerintahan yang tidak benar

Menurutnya, penguatan pengawasan juga untuk memantau kinerja birokrasi dan mencegah penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat.

Kriteria Wakil Bupati yang dicari

Partai akan memprioritaskan kandidat yang mampu memperbaiki tata kelola dan mengkonsolidasikan birokrasi. Kriteria ini dirumuskan untuk memastikan kepala daerah mampu menjaga kelangsungan pelayanan publik.

• Memiliki kemampuan membenahi tata kelola pasca-OTT KPK
• Mampu mengkonsolidasikan birokrasi untuk perbaikan layanan
• Mengerti tantangan ekonomi daerah dan mampu mengoptimalkan potensi lokal

Erma juga menyoroti tantangan makro ekonomi yang harus dijawab pejabat daerah, seperti pelemahan nilai rupiah dan pengurangan subsidi BBM.

Tantangan pemda ke depan adalah menghadapi pengurangan sumber dana dari pusat atau efisiensi TKD, maka kepala daerah harus mengoptimalkan potensi lokal untuk membiayai pembangunan daerah

Seruan konsolidasi dan pengawalan publik

Erma mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyingkirkan kepentingan pribadi dan golongan. Tujuannya agar proses pemilihan Wakil Bupati berlangsung transparan dan menghasilkan pemimpin yang pro-rakyat.

Mari kita kawal proses ini, karena bukan sekadar memilih dan memiliki Wakil Bupati Tulungagung. Tapi untuk menjadikan Tulungagung lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Siapa yang hadir

Diskusi dihadiri perwakilan organisasi mahasiswa, organisasi kepemudaan, LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, pengamat politik, serta pengurus partai. Pertemuan itu menjadi wadah dialog publik terkait kepemimpinan daerah.

Ke depan, PDI Perjuangan akan menimbang urgensi kepemimpinan dan kompetensi calon sebelum mengajukan atau mendukung nama untuk posisi Wakil Bupati. Publik diharapkan terus mengawal agar proses berlangsung akuntabel dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Informasi terkait PDI Perjuangan Jawa Timur dapat dibuka melalui Google News.