UNDP: Uji Tuntas HAM Kini Wajib bagi Perusahaan Global
UNDP menyebut penerapan uji tuntas HAM kini bersifat mengikat secara hukum dan menjadi tuntutan investor internasional. Pernyataan ini disampaikan Sagita Adesywi, Business and Human Rights Specialist UNDP Indonesia, dalam Diskusi Pepres Bisnis dan HAM di Bandung, Rabu, 3 Juni 2026. Menurutnya, perusahaan Indonesia harus menyesuaikan praktik bisnis agar tetap kompetitif di pasar global.
Uji tuntas HAM jadi syarat investor
Sagita menjelaskan beberapa negara dan kawasan sudah mewajibkan penerapan uji tuntas HAM melalui regulasi yang mengikat. Kondisi ini mendorong standar bisnis bertanggung jawab menjadi prasyarat bagi investor luar negeri. Dengan demikian, perusahaan yang tidak memenuhi standar internasional berisiko kehilangan akses pasar dan modal.
“Perkembangan global menunjukkan uji tuntas HAM kini bersifat wajib, mengikat secara hukum, serta menjadi tuntutan investor. Perusahaan perlu bersiap memenuhi standar tersebut agar tetap kompetitif dan dipercaya pasar internasional,” kata Sagita Adesywi.
Apa itu HRDD dan bagaimana penerapannya
Sagita menegaskan penerapan Human Rights Due Diligence (HRDD) merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM sesuai prinsip-prinsip UNGPs. Melalui mekanisme ini, perusahaan harus mengidentifikasi risiko, menyusun mitigasi, memantau pelaksanaan, dan melaporkan hasilnya kepada pemangku kepentingan.
“HRDD itu proses dan kalau proses berarti continue. Bukan cuma sekali dilakukan selesai. Jadi habis dilakukan, punya roadmap-nya,” ujarnya.
Tahapan implementasi dan kelompok terdampak
Penerapan HRDD dapat dilakukan bertahap, dimulai dari kantor pusat hingga menjangkau seluruh rantai pasok. Sagita mendorong perusahaan melibatkan kelompok rentan yang berpotensi terdampak selama proses penilaian dan mitigasi.
- Perempuan
- Disabilitas
- Masyarakat adat
- Pekerja
Regulasi internasional dan langkah Indonesia
Sagita menyebut beberapa regulasi internasional, termasuk di Inggris dan Uni Eropa, telah mewajibkan uji tuntas HAM. Di tingkat nasional, pemerintah Indonesia kini menyusun Perpres Bisnis dan HAM sebagai tindak lanjut strategi nasional di bidang bisnis dan HAM.
“UNGPs dibangun atas tiga pilar utama, yakni melindungi, menghormati, dan menyediakan akses pemulihan bagi pihak terdampak. Pilar pertama menegaskan kewajiban negara melindungi HAM melalui kebijakan, regulasi, perizinan, serta pengawasan,” ujarnya.
Sagita juga mengingatkan bahwa penerapan prinsip bisnis dan HAM kian relevan seiring upaya Indonesia memperkuat posisi ekonomi global sebagai anggota G20 dan dalam upaya keanggotaan OECD. Perusahaan yang segera menyesuaikan praktiknya akan lebih siap menghadapi tuntutan regulasi dan investor.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...