Jaksa Tuntut 5 Tahun Penjara Terkait Korupsi Medan Fashion Festival
Medan — Mantan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, Benny Iskandar Nasution, dituntut hukuman 5 tahun penjara dalam perkara korupsi penyelenggaraan Medan Fashion Festival (MFF) Tahun Anggaran 2024 yang disebut merugikan negara lebih dari Rp1 miliar. Pembacaan tuntutan berlangsung di Pengadilan Negeri Medan pada 30 Juli.
Tuntutan dan kewajiban pembayaran
Jaksa Penuntut Umum Suryanta Desy menuntut Benny dengan pidana penjara 5 tahun dan denda Rp100 juta subsider 90 hari kurungan. Selain itu, jaksa meminta pengembalian kerugian negara sebesar Rp879 juta. Jika tidak dibayar dalam satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda terdakwa akan disita dan dilelang. Bila nilai aset tidak mencukupi, sisa tuntutan digantikan dengan pidana penjara selama dua tahun.
Terdakwa lain dan tuntutan
Selain Benny, jaksa juga menuntut beberapa pihak lain yang terlibat dalam pengadaan MFF 2024:
- Direktur CV Global Mandiri, Mhd Hamdani: 3 tahun penjara, denda Rp100 juta subsider 90 hari kurungan, dan uang pengganti sekitar Rp152 juta (subsider 1 tahun penjara).
- Anwar Syarif, mantan Kabid Usaha UKM: 2 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider 30 hari kurungan.
- Erwin Saleh: 2 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider 30 hari kurungan.
Dakwaan dan temuan penyidik
Jaksa menyatakan para terdakwa terbukti melakukan penyimpangan dalam pengadaan MFF 2024 yang total anggarannya sekitar Rp4,85 miliar. Dalam dakwaan disebutkan CV Global Mandiri ditetapkan sebagai pemenang tender meski diduga tidak memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan teknis.
Penyidik menemukan sejumlah ketidaksesuaian dokumen, termasuk surat dukungan dari desainer nasional dan beberapa item pekerjaan. Dari total anggaran yang dicairkan, hanya sekitar Rp3,37 miliar yang dapat ditelusuri kepada vendor, sedangkan sekitar Rp1,47 miliar dinyatakan belum dapat dipertanggungjawabkan secara rinci.
Keterangan jaksa dan pembelaan
"Menuntut terdakwa Benny Iskandar Nasution dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp100 juta subsider 90 hari kurungan,"
demikian pernyataan JPU Suryanta Desy saat membacakan tuntutan. Jaksa juga menyebut ada hal yang meringankan.
"Hal yang meringankan, para terdakwa bersikap sopan selama persidangan serta mengakui perbuatannya,"
Proses persidangan selanjutnya
Usai pembacaan tuntutan, majelis hakim yang diketuai Sulhanuddin menunda sidang dan memberi waktu kepada penasihat hukum masing-masing terdakwa untuk menyusun nota pembelaan (pledoi). Pembelaan dijadwalkan disampaikan pada sidang pekan depan.
Perkembangan kasus ini akan menentukan langkah penegakan hukum terkait pengadaan publik di lingkungan pemerintahan kota, serta menjadi rujukan dalam upaya pencegahan praktik serupa di masa mendatang.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Turunkan Bunga PNM Mekar menjadi 8% Flat per Tahun
Pemerintah menargetkan suku bunga PNM Mekar diturunkan menjadi 8% flat per tahun, didukung subsidi Rp2,6 tri...
Golkar Labura Terima SK Kepengurusan 2025–2030, Fokus Konsolidasi
DPD Golkar Labuhanbatu Utara menerima SK kepengurusan 2025–2030 dan menargetkan konsolidasi serta regenerasi...
Razia di Rutan Banda Aceh, Senjata Tajam dan Benda Terlarang Ditemukan
Razia gabungan di Rutan Kelas IIB Banda Aceh menemukan senjata tajam dan barang terlarang, namun tidak menem...
Wali Kota: Sabang Potensial Jadi Gerbang Ekonomi dan Hub Maritim
Wali Kota Sabang hadir di seminar IKAL Aceh dan sebut Sabang berpotensi jadi hub maritim serta butuh kepasti...
Reses DPRK Subulussalam: Warga Keluhkan Lampu Jalan, Usulkan BLK Kecamatan
Warga Penanggalan keluhkan lampu jalan padam, usulkan BLK kecamatan, air bersih, dan penambahan kursi DPRK p...
Tuntutan 3 Tahun untuk Dua PSK Terkait Pemerasan ASN BPN di Medan
Dua PSK, Fajar dan Junia, dituntut tiga tahun penjara atas pemerasan terhadap ASN BPN Nias, Apriaman Lase, y...