DPRD Sumut Minta Penundaan Eksekusi Lahan di Jalan Aluminium I

Medan — Komisi A DPRD Sumatera Utara mendesak Pengadilan Negeri menunda rencana eksekusi lahan di Jalan Aluminium I, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Desakan itu muncul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi A dan warga pada Rabu, 11 November, setelah puluhan warga berunjuk rasa menolak eksekusi.

RDP dan tuntutan warga

RDP digelar di Ruang Musyawarah (Bamus) DPRD Sumut untuk menampung keluhan warga Lingkungan 16, 17, dan 20. Hadir sejumlah anggota Komisi A, antara lain Landen Marbun, Hermansyah Lubis, dan Pantur Banjarnahor, dengan Landen memimpin rapat.

Warga yang telah bermukim sejak 1982 mendapat surat pemberitahuan eksekusi untuk sebuah gudang. Mereka menolak karena eksekusi berpotensi meluas ke area permukiman.

Ketidakjelasan batas lahan

Permasalahan utama yang dikemukakan dalam RDP adalah ketidakjelasan batas objek lahan yang akan dieksekusi. Tanpa peta atau penjelasan teknis, warga khawatir tindakan pengosongan menyentuh rumah-rumah mereka.

Menurut pernyataan warga, ketidakpastian itu bisa berdampak pada sekitar 17 sektor permukiman di kawasan tersebut. Komisi A menilai hal ini memerlukan klarifikasi sebelum langkah hukum dilanjutkan.

Permintaan penundaan dan pengamanan

Politikus PDI Perjuangan, Landen Marbun, secara tegas meminta agar pengadilan menunda pelaksanaan eksekusi. Ia menegaskan masyarakat perlu kesempatan menempuh upaya hukum dan mendapatkan kepastian status tanah.

"Penegakan hukum itu harus berkeadilan. Jangan sampai dalam pelaksanaannya justru masyarakat yang menjadi korban,"

Selain meminta penundaan eksekusi, Landen juga meminta kepada Kapolda Sumatera Utara untuk menahan diri dalam memberikan pendampingan pengamanan eksekusi sebelum persoalan warga jelas. Ia berharap kepolisian memberi ruang bagi warga memperjuangkan hak melalui jalur hukum.

Dampak sosial dan harapan warga

RDP mengungkap beban emosional yang dirasakan warga. Landen mencatat ada warga yang meninggalkan suami yang sedang sakit stroke demi datang memperjuangkan tempat tinggalnya di DPRD. Kejadian ini menunjukkan tingkat kecemasan yang tinggi dalam masyarakat.

Komisi A meminta solusi yang mengedepankan kepastian hukum, rasa keadilan, dan perlindungan bagi warga yang telah puluhan tahun bermukim. Mereka mendesak langkah verifikasi batas lahan dan klarifikasi teknis sebelum ada tindakan eksekusi lebih lanjut.

Kasus ini akan menjadi perhatian lembaga terkait dan masyarakat menanti tindak lanjut serta keputusan Pengadilan Negeri atas permintaan penundaan eksekusi.