Warga Medan Tolak Eksekusi Lahan 17 Hektare, Tuduh Mafia Tanah

MEDAN — Puluhan warga Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, mendatangi Gedung DPRD Sumatera Utara pada Rabu (11/11). Mereka menuntut pembatalan eksekusi lahan seluas 17 hektare yang dijadwalkan Kamis (12/11). Warga menilai ada praktik mafia tanah dan meminta dewan turun tangan sebelum rumah mereka dirobohkan.

Aksi dan tuntutan warga

Aksi diikuti warga dari Jalan Aluminium I, Lingkungan 16, 17, dan 20. Eksekusi yang dimaksud berdasarkan surat Pengadilan Negeri Medan tertanggal 29 Oktober 2026. Warga menyatakan kawasan itu telah ditempati secara turun-temurun sejak 1942.

Koordinator aksi, Wahid, mempertanyakan dasar hukum eksekusi. Menurutnya sengketa hanya melibatkan dua pihak, yakni Ibnu Yamin dan seseorang bermarga Parinduri, sementara masyarakat yang tinggal di atas lahan tidak dilibatkan.

"Yang bersengketa itu siapa, yang digugat siapa, tetapi kenapa masyarakat yang sudah puluhan tahun tinggal di sana justru harus keluar? Tanah itu bukan tanah kosong, di sana sudah berdiri rumah-rumah warga,"

Klaim kepemilikan dan dugaan manipulasi dokumen

Warga menyebut ada putusan Mahkamah Agung yang menyatakan pembelian oleh pihak bernama Rinduri pada 1987. Mereka mempertanyakan riwayat penguasaan dan lokasi pasti tanah yang diklaim.

Wahid memaparkan dugaan penyalahgunaan dokumen kependudukan. Menurutnya, sejumlah warga pernah diminta menyerahkan KTP dan KK dengan alasan pendataan bantuan beras. Belakangan, warga menduga dokumen itu dipakai untuk membuat akta notaris yang seolah-olah berisi pengakuan bahwa tanah tersebut milik Rinduri.

"Awalnya warga diminta KTP dan KK dengan alasan untuk mendapatkan bantuan beras. Tetapi belakangan kami menduga dokumen itu digunakan untuk membuat akta notaris..."

Wahid menyebut sekitar 50 warga diduga terkait pembuatan dokumen tersebut. Beberapa dari mereka enggan bersaksi karena takut.

Riwayat konflik dan peran pemerintahan

Tidak kali pertama ancaman penggusuran muncul. Pada 17 Juli 2025, upaya eksekusi serupa batal setelah warga menghadang. Namun insiden itu berujung pada proses hukum terhadap dua warga yang dituduh melakukan penganiayaan.

Persoalan sempat dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat DPRD Sumut pada 12 Agustus 2025. DPRD menjanjikan akan meneruskan kasus ke pemerintah pusat dan merekomendasikan pendampingan dari Polda Sumut. Hingga aksi Rabu, warga menilai belum ada tindak lanjut yang memberi kepastian.

Tuntutan tertulis

Dalam unjuk rasa, warga menyampaikan lima tuntutan resmi:

1. Membatalkan eksekusi lahan seluas 17 hektare.
2. Mendesak DPRD Sumut memberi perhatian serius.
3. Menghentikan dugaan keberpihakan aparat kepada mafia tanah.
4. Mengusut oknum pemerintah setempat yang diduga terlibat.
5. Melindungi hak atas tanah warga sesuai prinsip keadilan agraria dan UU Nomor 5 Tahun 1960.

Apa yang diharapkan warga

Warga menegaskan tidak menolak penyelesaian melalui jalur hukum. Namun mereka menuntut proses yang transparan dan tidak mengorbankan masyarakat yang telah bermukim puluhan tahun.

Wahid menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar sengketa kepemilikan, melainkan soal mempertahankan rumah dan warisan leluhur. Warga menuntut agar penyelesaian memberi kepastian hukum dan melindungi hak-hak mereka.