Tata Kelola Danantara Transparan Perkuat Stabilitas Ekonomi
Pengelolaan Dana Kekayaan Negara atau Danantara harus transparan dan mendukung stabilitas ekonomi nasional. Komisaris PT PELINDO (Persero) Arief Poyuono menegaskan hal ini pada Rabu, 29 Juli 2026. Menurutnya, pengelolaan yang baik membutuhkan kebijakan makro ekonomi yang kuat dan akuntabilitas publik.
Prinsip kebijakan makro dan cadangan devisa
Arief menilai bahwa dasar pengelolaan Danantara harus selaras dengan kebijakan makroekonomi. Cukupnya cadangan devisa menjadi syarat utama sebelum memperkuat pengelolaan dana investasi negara. Tanpa landasan makro yang memadai, risiko stabilitas keuangan meningkat.
Keterkaitan dengan kebijakan fiskal dan moneter
Menurut Arief, hubungan antara Danantara dan kebijakan fiskal serta moneter sangat erat. Setiap keputusan investasi harus mempertimbangkan inflasi, nilai tukar, dan stabilitas sistem keuangan. Hal ini penting agar langkah investasi tidak justru menimbulkan tekanan makroekonomi.
Batasan wewenang dan mekanisme anggaran
Arief menekankan bahwa Danantara tidak sebaiknya diberikan kewenangan besar untuk membelanjakan dana secara langsung. Ia mendorong agar semua pengeluaran berpijak pada mekanisme anggaran yang transparan dan akuntabel. Praktik semacam itu membantu menjaga fleksibilitas keuangan publik pada saat kondisi ekonomi berubah.
"Pengalokasian dana khusus dari Danantara harus dihindari,"
Risiko investasi domestik dan koordinasi antarlembaga
Investasi Danantara di pasar domestik harus dilakukan dengan kehati-hatian tinggi. Arief mengingatkan potensi pengaruh terhadap suku bunga, nilai tukar, dan harga aset keuangan. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah, otoritas fiskal, dan bank sentral menjadi syarat penting operasional yang efektif.
Transparansi, akuntabilitas, dan tujuan jangka panjang
Arief menegaskan bahwa tata kelola yang baik tidak hanya soal keuntungan investasi. Transparansi dan akuntabilitas publik menjadi penentu keberlanjutan pengelolaan dana kekayaan negara. Menurutnya, seluruh aset, kewajiban, pendapatan, dan pengeluaran harus tercermin dalam laporan keuangan pemerintah.
"Transparansi mendasari akuntabilitas dan kepercayaan publik,"
Dengan prinsip tersebut, Danantara diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mendukung investasi strategis yang berkelanjutan, sekaligus menjaga kesehatan neraca negara dalam jangka panjang.
Koresponden internasional yang mengikuti perkembangan geopolitik dan isu global terkini.
Berita Terkait
Ekspor Industri Pengolahan Jan–Agu 2026 Tembus USD159,55 Miliar
Ekspor industri pengolahan Januari–Agustus 2026 mencapai USD159,55 miliar (Rp2.855,48 triliun), tumbuh 7,87%...
OJK Minta Perbankan Perkuat IT, Kebijakan Dividen Disesuaikan
OJK minta bank perkuat keamanan IT; dividend payout akan disesuaikan agar bank punya ruang investasi teknolo...
OJK Luncurkan Roadmap Perbankan 2026-2030, Lima Prioritas Utama
OJK meluncurkan RP3I 2026–2030 di Bali untuk memperkuat perbankan dengan lima prioritas, empat enabler, dan...
APBN 2027: Target Pertumbuhan 6% Jadi Tantangan Utama
Target 6% pada APBN 2027 jadi tantangan; investasi harus tumbuh 10-12% untuk mendorong ekonomi, kata Kepala...
Ekspor Manufaktur Agustus 2026 Tumbuh 12,48%, Topang Surplus
Manufaktur naik 12,48% pada Agustus 2026, dorong ekspor USD26,61 miliar dan neraca perdagangan surplus USD3,...
Briket Kayu Indonesia Dilirik Buyer Spanyol untuk Restoran Profesional
Calon buyer Spanyol menunjukkan minat pada briket serbuk kayu heksagonal Indonesia untuk restoran profesiona...