Tata Kelola Danantara Transparan Perkuat Stabilitas Ekonomi
Pengelolaan Dana Kekayaan Negara atau Danantara harus transparan dan mendukung stabilitas ekonomi nasional. Komisaris PT PELINDO (Persero) Arief Poyuono menegaskan hal ini pada Rabu, 29 Juli 2026. Menurutnya, pengelolaan yang baik membutuhkan kebijakan makro ekonomi yang kuat dan akuntabilitas publik.
Prinsip kebijakan makro dan cadangan devisa
Arief menilai bahwa dasar pengelolaan Danantara harus selaras dengan kebijakan makroekonomi. Cukupnya cadangan devisa menjadi syarat utama sebelum memperkuat pengelolaan dana investasi negara. Tanpa landasan makro yang memadai, risiko stabilitas keuangan meningkat.
Keterkaitan dengan kebijakan fiskal dan moneter
Menurut Arief, hubungan antara Danantara dan kebijakan fiskal serta moneter sangat erat. Setiap keputusan investasi harus mempertimbangkan inflasi, nilai tukar, dan stabilitas sistem keuangan. Hal ini penting agar langkah investasi tidak justru menimbulkan tekanan makroekonomi.
Batasan wewenang dan mekanisme anggaran
Arief menekankan bahwa Danantara tidak sebaiknya diberikan kewenangan besar untuk membelanjakan dana secara langsung. Ia mendorong agar semua pengeluaran berpijak pada mekanisme anggaran yang transparan dan akuntabel. Praktik semacam itu membantu menjaga fleksibilitas keuangan publik pada saat kondisi ekonomi berubah.
"Pengalokasian dana khusus dari Danantara harus dihindari,"
Risiko investasi domestik dan koordinasi antarlembaga
Investasi Danantara di pasar domestik harus dilakukan dengan kehati-hatian tinggi. Arief mengingatkan potensi pengaruh terhadap suku bunga, nilai tukar, dan harga aset keuangan. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah, otoritas fiskal, dan bank sentral menjadi syarat penting operasional yang efektif.
Transparansi, akuntabilitas, dan tujuan jangka panjang
Arief menegaskan bahwa tata kelola yang baik tidak hanya soal keuntungan investasi. Transparansi dan akuntabilitas publik menjadi penentu keberlanjutan pengelolaan dana kekayaan negara. Menurutnya, seluruh aset, kewajiban, pendapatan, dan pengeluaran harus tercermin dalam laporan keuangan pemerintah.
"Transparansi mendasari akuntabilitas dan kepercayaan publik,"
Dengan prinsip tersebut, Danantara diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mendukung investasi strategis yang berkelanjutan, sekaligus menjaga kesehatan neraca negara dalam jangka panjang.
Koresponden internasional yang mengikuti perkembangan geopolitik dan isu global terkini.
Berita Terkait
Rupiah Tembus Rp18.000, BI Optimalkan Bauran Kebijakan Moneter
BI memperkuat bauran kebijakan moneter setelah rupiah menembus Rp18.000 per dolar AS, dengan mengoptimalkan...
Mulai 17 Oktober 2026: Kosmetik, Obat dan Produk Lain Wajib Bersertifikat Halal
Sejak 17 Oktober 2026, kosmetik, obat, dan berbagai produk lain wajib memiliki sertifikat halal sebagai bagi...
UMKM Jadi Penopang Utama Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
UMKM menjadi penopang utama ekonomi Indonesia, menyumbang 60% PDB dan menyerap 97% tenaga kerja; tantanganny...
DPMK Kutai Barat Hentikan Penyaluran Pinjaman UEM Sejak 2017
DPMK Kutai Barat menghentikan penyaluran pinjaman Program UEM sejak 2017 karena dinilai tumpang tindih denga...
Kios di Engkuni Pasek: Bukti Keberhasilan Program UEM Kubar
Victoria Market di Engkuni Pasek jadi bukti keberhasilan Program UEM DPMK Kubar; pemilik naik dari kios ke t...
Pinjaman UKM Kubar Beralih ke UPT Dana Bergulir
Pelayanan pinjaman UKM di Kutai Barat dipindahkan ke UPT Dana Bergulir di bawah Disdagkop; plafon pinjaman h...