Tata Kelola Danantara Transparan Perkuat Stabilitas Ekonomi
Pengelolaan Dana Kekayaan Negara atau Danantara harus transparan dan mendukung stabilitas ekonomi nasional. Komisaris PT PELINDO (Persero) Arief Poyuono menegaskan hal ini pada Rabu, 29 Juli 2026. Menurutnya, pengelolaan yang baik membutuhkan kebijakan makro ekonomi yang kuat dan akuntabilitas publik.
Prinsip kebijakan makro dan cadangan devisa
Arief menilai bahwa dasar pengelolaan Danantara harus selaras dengan kebijakan makroekonomi. Cukupnya cadangan devisa menjadi syarat utama sebelum memperkuat pengelolaan dana investasi negara. Tanpa landasan makro yang memadai, risiko stabilitas keuangan meningkat.
Keterkaitan dengan kebijakan fiskal dan moneter
Menurut Arief, hubungan antara Danantara dan kebijakan fiskal serta moneter sangat erat. Setiap keputusan investasi harus mempertimbangkan inflasi, nilai tukar, dan stabilitas sistem keuangan. Hal ini penting agar langkah investasi tidak justru menimbulkan tekanan makroekonomi.
Batasan wewenang dan mekanisme anggaran
Arief menekankan bahwa Danantara tidak sebaiknya diberikan kewenangan besar untuk membelanjakan dana secara langsung. Ia mendorong agar semua pengeluaran berpijak pada mekanisme anggaran yang transparan dan akuntabel. Praktik semacam itu membantu menjaga fleksibilitas keuangan publik pada saat kondisi ekonomi berubah.
"Pengalokasian dana khusus dari Danantara harus dihindari,"
Risiko investasi domestik dan koordinasi antarlembaga
Investasi Danantara di pasar domestik harus dilakukan dengan kehati-hatian tinggi. Arief mengingatkan potensi pengaruh terhadap suku bunga, nilai tukar, dan harga aset keuangan. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah, otoritas fiskal, dan bank sentral menjadi syarat penting operasional yang efektif.
Transparansi, akuntabilitas, dan tujuan jangka panjang
Arief menegaskan bahwa tata kelola yang baik tidak hanya soal keuntungan investasi. Transparansi dan akuntabilitas publik menjadi penentu keberlanjutan pengelolaan dana kekayaan negara. Menurutnya, seluruh aset, kewajiban, pendapatan, dan pengeluaran harus tercermin dalam laporan keuangan pemerintah.
"Transparansi mendasari akuntabilitas dan kepercayaan publik,"
Dengan prinsip tersebut, Danantara diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mendukung investasi strategis yang berkelanjutan, sekaligus menjaga kesehatan neraca negara dalam jangka panjang.
Koresponden internasional yang mengikuti perkembangan geopolitik dan isu global terkini.
Berita Terkait
Bunga Utang Capai Rp394,1 T, APBN Agustus 2026 Defisit
Pembayaran bunga utang mencapai Rp394,1 triliun hingga Agustus 2026, membuat APBN tercatat defisit Rp240,1 t...
Pembiayaan Utang Capai Rp506 T hingga Agustus 2026
Realisasi pembiayaan utang neto Rp506 triliun hingga 31 Agustus 2026, setara 60,8% dari target APBN 2026; SB...
IHSG Melemah 0,33% ke 6.441,15 pada Penutupan Jumat
IHSG turun 0,33% ke 6.441,15 pada penutupan Jumat; volume 32,6 miliar saham dan nilai transaksi Rp19,2 trili...
Penerbitan SBN 2026 Tetap Sesuai Rencana, Defisit APBN 2,85%
Kemenkeu: penerbitan SBN hingga akhir 2026 on track untuk penuhi pembiayaan dan jaga outlook defisit APBN 2,...
Sharp Indonesia Raih Dua Penghargaan PR Pilihan Jurnalis 2026
Sharp Indonesia dan Andry Adi Utomo meraih dua penghargaan Journalists’ Choice di Indonesia PR of the Year 2...
AXA dirikan AXA Sharia Life untuk perluas proteksi syariah
AXA mendirikan AXA Sharia Life Insurance dan mendapat izin OJK untuk memperkuat layanan asuransi syariah di...