DKI Siapkan Tarif Transjabodetabek Berbasis Jarak Tempuh

Pemprov DKI Jakarta menyiapkan skema tarif baru untuk layanan Transjabodetabek yang akan memperhitungkan jarak tempuh dan karakteristik layanan. Gubernur Pramono Anung menyatakan kebijakan itu diperlukan untuk menyesuaikan biaya operasional dan menjaga kualitas layanan. Pernyataan ini disampaikan dalam keterangan pers, Rabu, 10 Juni 2026.

Skema tarif berbasis jarak

Pemprov mengusulkan tarif antarkota tidak disamakan dengan layanan perkotaan biasa. Penyesuaian akan melihat jarak perjalanan dan fasilitas yang diterima penumpang. Tujuannya agar tarif mencerminkan biaya operasional nyata tanpa mengorbankan mutu layanan.

"Tarif layanan jarak jauh tidak memungkinkan disamakan dengan layanan reguler yang memiliki karakteristik berbeda. Pemerintah sedang menyusun skema tarif baru yang akan diumumkan setelah seluruh kajian teknis selesai."

Gubernur menegaskan penyesuaian juga mempertimbangkan kemampuan finansial masyarakat. Pemerintah berkomitmen menjaga keterjangkauan sambil meningkatkan standar layanan.

Pertimbangan sosial dan subsidi

Diskusi tarif tidak hanya soal biaya. Pakar menilai ada dimensi keadilan sosial yang harus dijaga. Djoko Setijowarno dari Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia mengingatkan pentingnya peran subsidi selama ini.

"Penentuan tarif transportasi publik harus mempertimbangkan keseimbangan antara keberlangsungan layanan dan kebutuhan masyarakat pengguna. Subsidi yang diberikan pemerintah selama ini berperan penting menjaga aksesibilitas transportasi massal bagi warga."

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2026, Pemprov DKI mengalokasikan subsidi besar untuk moda massal. Dana itu mendukung operasional beberapa layanan utama.

• Transjakarta
• MRT Jakarta
• LRT Jakarta

Alokasi subsidi menunjukkan komitmen fiskal untuk membuat transportasi umum tetap terjangkau dan dapat diandalkan.

Dampak operasional dan rute strategis

Saat ini Transjakarta telah mengoperasikan rute Transjabodetabek yang menghubungkan Blok M dengan Bandara Soekarno-Hatta. Rute ini dinilai strategis untuk mendukung mobilitas antarwilayah di kawasan aglomerasi.

Dengan skema baru, operator dan pemerintah daerah diharapkan dapat menyesuaikan tarif sesuai jarak dan layanan tambahan, seperti ruang bagasi atau layanan khusus penumpang.

Prospek dan langkah selanjutnya

Pemprov berencana mengumumkan kebijakan setelah kajian teknis selesai. Evaluasi akan mencakup aspek operasional, dampak sosial, dan mekanisme subsidi. Langkah ini diharapkan mendorong lebih banyak warga memilih transportasi umum dalam aktivitas sehari-hari.

Perumusan tarif yang seimbang dianggap kunci untuk menjaga keberlanjutan layanan publik dan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat.