79 CPNS Banyuwangi Terima SK PNS, 17 Tenaga Kesehatan Disertakan

Banyuwangi — Sebanyak 79 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Banyuwangi resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan menjadi PNS. Penyerahan SK dilakukan oleh Bupati Ipuk Fiestiandani pada Rabu, 12 Juli 2026, di Ruang Rempeg Jogopati.

Penyerahan SK dan latar belakang

Upacara penyerahan SK menyusul proses seleksi CPNS formasi 2024. Dari 81 peserta yang lolos seleksi, sebanyak 79 orang memenuhi persyaratan administratif dan pelatihan dasar sehingga berhak menerima SK dari Bupati.

Komposisi PNS baru

Penerima SK terdiri atas pegawai dari berbagai bidang. Kepala BKPP Kabupaten Banyuwangi menyebutkan rincian penerima sebagai berikut:

• 3 dokter spesialis
• 7 dokter umum
• 2 tenaga fungsional kesehatan
• 7 apoteker
• 6 auditor
• 54 fungsional teknis lainnya

Pesan Bupati: Perkuat pelayanan kesehatan dan adaptasi

Bupati Ipuk Fiestiandani menekankan bahwa sektor kesehatan menjadi prioritas pemerintah daerah. Ia menyebut program peningkatan kompetensi, seperti PAS Puskesmas Asuhan Spesialistik, sebagai upaya memperkuat layanan kesehatan di fasilitas primer.

"Dengan adanya tambahan tenaga dokter spesialis dan dokter umum serta tenaga kesehatan lainnya ini, bisa memperkuat pelayanan kesehatan pada masyarakat," kata Bupati Ipuk.

Ipuk juga mengingatkan bahwa menjadi PNS bukan sekadar jaminan masa depan pribadi, melainkan amanah untuk melayani masyarakat dan menyelesaikan tantangan daerah. Ia meminta aparatur negara lebih adaptif terhadap perubahan dan memanfaatkan teknologi secara bijak.

"PNS harus lebih adaptif terhadap perubahan. Manfaatkan teknologi untuk mempermudah pekerjaan, namun jangan sampai ketergantungan. Terus belajar, dan jangan malas meng-upgrade diri," ujar Ipuk.

Keterangan BKPP

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Banyuwangi, Ilzam Nuzuli, memastikan jumlah penerima SK kali ini berjumlah 79 orang dan berasal dari formasi 2024. Ia menyampaikan data rincian penerima pada acara penyerahan SK.

Implikasi dan tindak lanjut

Penambahan 79 PNS, termasuk 17 tenaga kesehatan, diharapkan mampu meningkatkan capaian layanan publik, khususnya kesehatan primer di tingkat puskesmas. Ke depan, pemerintah daerah perlu memastikan integrasi tenaga baru dalam program pembinaan dan distribusi tenaga untuk menjawab kebutuhan wilayah.