Komisi II DPRD Ngawi Sidak SPMB 2026: Temukan Penumpukan Pendaftar

Ngawi — Komisi II DPRD Kabupaten Ngawi melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SMP Negeri pada Selasa, 9 Juni 2026. Kunjungan itu dimaksudkan untuk memantau pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 sekaligus meninjau pengumuman hasil seleksi jalur prestasi.

Temuan sidak: penumpukan di beberapa sekolah

Anggota dewan memantau proses pendaftaran untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai ketentuan. Dari pemantauan ditemukan adanya penumpukan pendaftar di beberapa sekolah favorit, sementara sekolah lain masih longgar.

"Hasil sidak fokus pada SPMB. Beberapa sekolah jumlah peminatnya lebih banyak dari kuota. Ada juga yang masih longgar," kata Tri Suprih Wardoyo, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan dan anggota Komisi II, saat dikonfirmasi Rabu (10/6/2026).

Kesenjangan minat pendaftar

Komisi II mencatat SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Ngawi tetap menjadi tujuan utama pendaftar. Kondisi itu membuat antrean dan konsentrasi calon peserta didik menumpuk di sekolah-sekolah tersebut.

Sementara itu, beberapa sekolah lain seperti SMP Negeri 5 Ngawi dilaporkan menerima jumlah pendaftar yang relatif normal dan merata. Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan persepsi masyarakat terhadap kualitas sekolah negeri di wilayah tersebut.

Dorongan untuk pemerataan mutu pendidikan

Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Ngawi mendorong adanya upaya percepatan pemerataan mutu pendidikan. Dorongan meliputi peningkatan sarana-prasarana dan penguatan kualitas tenaga pendidik di seluruh satuan pendidikan.

Komisi II berharap perbaikan tersebut dapat mengurangi konsentrasi pendaftar pada beberapa sekolah dan meningkatkan daya tarik sekolah lain secara merata.

Jalur dan jadwal pendaftaran SPMB

Proses pendaftaran SPMB Kabupaten Ngawi berjalan sejak 2 Juni dan dijadwalkan berakhir 18 Juni 2026. Pada pelaksanaannya diterapkan empat jalur penerimaan dengan kuota sebagai berikut:

• Domisili: 40%
• Prestasi: 35%
• Afirmasi: 20%
• Mutasi: 5%

Komisi II mengimbau sekolah dan dinas terkait untuk menyiapkan mekanisme transparan dan akurat dalam proses seleksi. Langkah ini dianggap penting agar distribusi siswa baru lebih merata dan mencegah penumpukan di sekolah-sekolah tertentu ke depan.