Abidin Fikri Usulkan Rekonstruksi UU untuk Pemerataan Tenaga Medis
Jakarta — Dr. Abidin Fikri resmi meraih gelar doktor Ilmu Hukum pada Sidang Terbuka Program Pascasarjana Universitas Borobudur, Selasa (9/6/2026). Ia lulus dengan predikat Cumlaude dan IPK 3,97 setelah studi selama 2 tahun 3 bulan. Dalam disertasinya, Abidin menawarkan rekonstruksi hukum untuk mengatasi ketimpangan distribusi tenaga medis di Indonesia.
Sidang Terbuka dan Pengakuan Publik
Sidang terbuka dihadiri sejumlah tokoh nasional, termasuk Wakil Ketua MPR RI dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI beserta beberapa anggota DPR. Kehadiran mereka memberi apresiasi terhadap kontribusi pemikiran hukum yang ditawarkan Abidin.
Abidin mempertahankan disertasi berjudul “Rekonstruksi Pengaturan Pemerataan Tenaga Medis Menuju Kesehatan Masyarakat yang Berkemanfaatan dan Berkeadilan”. Ia dibimbing oleh Promotor Prof. Dr. Faisal Santiago dan Ko-promotor Dr. Ahmad Redi.
Soroti Ketimpangan Tenaga Medis
Dalam penelitian berjenis yuridis empiris, Abidin menyoroti kesenjangan distribusi tenaga kesehatan antardaerah. Ia memaparkan data terbaru yang menunjukkan masalah nyata di lapangan.
- Dari total 10.195 Puskesmas di Indonesia (data 2024), terdapat 345 Puskesmas tanpa dokter.
- Pemenuhan standar sembilan jenis tenaga kesehatan baru tercatat pada 6.133 Puskesmas.
Menurut Abidin, ketimpangan ini terutama terlihat antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil, perbatasan, serta pulau terluar (DTPK). Ia menilai kondisi tersebut menghasilkan akses layanan kesehatan yang tidak adil dan berpotensi melanggar mandat hak atas kesehatan dalam konstitusi.
Rekonstruksi UU Kesehatan: Usulan Konkrit
Untuk mengatasi masalah struktural itu, Abidin mengusulkan perubahan terhadap Pasal 231 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan menambah Ayat (1a). Tujuannya mempertegas peran pemerintah pusat dalam pengelolaan distribusi tenaga medis.
Rekonstruksi yang diusulkan berfokus pada empat pilar utama:
- Rekrutmen terpusat berbasis data digital untuk penempatan tenaga secara akurat.
- Insentif afirmatif untuk menarik tenaga medis ke daerah terpencil.
- Jaminan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah berisiko.
- Jaminan kesejahteraan untuk mendukung keberlangsungan tugas medis di DTPK.
Dengan penataan norma, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia, rancangan regulasi ini diharapkan menciptakan sistem kesehatan yang lebih terintegrasi dan berkeadilan. Abidin merujuk kepada amanat Pasal 28H dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 sebagai landasan konstitusional untuk kebijakan tersebut.
Respons Akademik
Rektor Universitas Borobudur menyampaikan apresiasi atas dedikasi akademis Abidin. Menurut rektor, kontribusi ilmiah ini memperkuat jaringan alumni doktor dan diharapkan memberi dampak di berbagai sektor, termasuk akademia, birokrasi, dan legislatif.
Langkah legislasi yang diusulkan Abidin membuka ruang diskusi kebijakan publik lebih luas terkait pemerataan layanan kesehatan. Implementasi rekomendasi itu akan bergantung pada pembahasan lebih lanjut antara pihak akademik, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan kesehatan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Surabaya Dorong Teba di Kampung untuk Redam Sampah Organik
RT/RW dan aparatur diminta aktif terapkan teba di kampung-kampung Surabaya untuk mengolah hampir 950 ton sam...
DPRD Sidoarjo Dorong Anggaran Tebus Ijazah Tertahan
Fraksi PDI-P DPRD Sidoarjo mendorong alokasi APBD 2027 untuk menebus ijazah siswa yang ditahan agar tidak me...
Probolinggo Tingkatkan Insentif Guru Ngaji: PDI Perjuangan Minta Keadilan
PDI Perjuangan dukung kenaikan insentif guru ngaji menjadi Rp1 juta, namun minta standar penerima, penyalura...
Diana Sasa Tampung Aspirasi Pendidik PAUD di Magetan
Diana A.V. Sasa menampung aspirasi guru PAUD di Magetan soal sarana, kesejahteraan, dan perlindungan anak se...
Petani Tuban Keluhkan Pupuk Bersubsidi: eRDKK dan Kuota Tak Sesuai
Petani Tuban mengeluh soal eRDKK dan kuota pupuk bersubsidi yang tak sesuai luas lahan; DPRD Jatim janji men...
Rumah Kayu Reyot di Ngawi Ambruk, Penghuni Selamat tanpa Luka
Rumah kayu reyot di Desa Dempel, Ngawi, ambruk pada 19 Nov 2026; seluruh penghuni selamat dan BPBD serta Din...