Wabup Bener Meriah Pimpin Pencanangan Sensus Ekonomi 2026

REDELONG, 15 Juni 2026 — Wakil Bupati Bener Meriah Ir. H. Armia memimpin Apel Pencanangan Komitmen Bersama Sensus Ekonomi 2026 di Kantor BPS Kabupaten Bener Meriah pada Senin, 15 Juni 2026. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menunjukkan dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan sensus yang akan memetakan seluruh aktivitas usaha nonpertanian guna menghasilkan data ekonomi yang lengkap dan akurat.

Tujuan dan cakupan Sensus Ekonomi 2026

Sensus Ekonomi 2026 akan mendata usaha mikro, kecil, menengah, hingga perusahaan besar di seluruh sektor nonpertanian. Pelaksanaan sensus berlangsung secara nasional pada periode Mei hingga Agustus 2026. Hasilnya diharapkan menjadi dasar perencanaan dan kebijakan pembangunan yang berbasis bukti.

Dalam amanatnya, Wabup Armia menekankan pentingnya kualitas data sebagai fondasi pengambilan keputusan. Ia menyatakan bahwa pembangunan yang berkualitas harus didukung oleh data yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Kita memahami bahwa pembangunan daerah yang berkualitas harus didasarkan pada data yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di era yang penuh dinamika ekonomi seperti saat ini, pemerintah dituntut mengambil keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis fakta."

Potensi ekonomi lokal dan ajakan dukungan

Armia memaparkan potensi ekonomi Kabupaten Bener Meriah meliputi pertanian, perkebunan, perdagangan, UMKM, industri rumah tangga, dan ekonomi kreatif. Ia menilai potensi tersebut perlu dipetakan secara rinci agar kebijakan pembangunan lebih tepat sasaran.

Untuk itu, ia mengajak jajaran pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat luas memberikan dukungan penuh saat sensus berlangsung. Dukungan ini penting agar data yang dikumpulkan mencerminkan kondisi riil lapangan.

"Mari kita pastikan bahwa ketika petugas sensus datang, masyarakat memberikan data yang benar, jujur, dan lengkap. Melalui pencanangan komitmen bersama ini, saya ingin menegaskan bahwa pemerintah daerah mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan membangun sinergi antara pemerintah daerah dan BPS agar pelaksanaan sensus berjalan lancar."

Implikasi dan tindak lanjut

Wabup menutup apel dengan menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan bukan hanya soal anggaran atau program, tetapi sangat bergantung pada kualitas data dasar. Oleh karena itu, hasil sensus harus dimanfaatkan untuk menyusun kebijakan yang lebih adil dan efektif.

Pencanangan komitmen ini menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan BPS. Selama periode sensus, diharapkan partisipasi aktif masyarakat sehingga data yang dihasilkan dapat menjadi acuan perencanaan daerah ke depan.

Penutup: keberhasilan sensus akan menentukan arah kebijakan ekonomi lokal, sehingga kolaborasi seluruh elemen masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan data yang akurat dan terpercaya.