Wamen HAM: Negara Harus Segera Selesaikan Hak Sipil Sunda Wiwitan

Wakil Menteri HAM Mugiyanto menegaskan negara harus segera menghadirkan solusi untuk pemenuhan hak sipil masyarakat adat Sunda Wiwitan. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta, Minggu, 7 Juni 2026, menyusul keluhan panjang terkait pengakuan dokumen adat dan pencatatan perkawinan.

Kesenjangan antara konstitusi dan pelaksanaan

Mugiyanto menyatakan masih ada jurang antara jaminan konstitusional dan realisasi hak di lapangan. Ia menilai persoalan administratif kerap menghambat pengakuan hak-hak warga negara.

"Kami hadir di sini untuk menunjukkan bahwa KemenHAM RI membersamai perjuangan masyarakat adat. Apa yang menjadi harapan dan keresahan masyarakat adat Sunda Wiwitan adalah bagian dari pekerjaan yang harus kami selesaikan,"

Menurutnya, proses administratif tidak boleh menjadi alasan berlarut-larut. Negara harus turun tangan untuk memberi kepastian hukum dan administratif.

Tindak lanjut: rapat koordinasi lintas lembaga

Sebagai langkah konkret, Kementerian HAM akan menginisiasi rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Pertemuan ini akan melibatkan pemerintah daerah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.

• Memetakan persoalan administrasi yang menghambat pengakuan dokumen adat.
• Merumuskan mekanisme pengakuan bagi dokumen perkawinan adat yang terdokumentasi.
• Menyepakati jadwal implementasi tanpa menunggu RUU Masyarakat Adat rampung.

Mugiyanto menekankan bahwa dokumen perkawinan adat sejak 1936 harus diakui oleh negara sebagai bagian pemenuhan hak sipil. Ia menyatakan isu ini menjadi prioritas penyelesaian kementerian.

Tuntutan komunitas Sunda Wiwitan

Perwakilan AKUR Sunda Wiwitan, Dewi Kanti, menguraikan berbagai kendala yang dihadapi komunitasnya, terutama soal pengakuan dokumen perkawinan adat yang sudah ada sejak tahun 1936.

"Konstitusi sebenarnya sudah memberikan landasan yang kuat bagi negara untuk mengakui dan memenuhi hak masyarakat adat. Karena itu kami berharap sarasehan ini menghasilkan rekomendasi konkret yang tidak berhenti sebagai diskusi, tetapi menjadi langkah nyata bagi pemajuan dan pemulihan hak masyarakat adat,"

Implikasi dan langkah ke depan

Rencana rapat koordinasi diharapkan mempercepat penyusunan solusi administratif yang praktis. Jika berjalan, langkah ini dapat membuka jalan pengakuan dokumen adat tanpa harus menunggu penyelesaian RUU Masyarakat Adat.

Proses selanjutnya akan terlihat dari hasil rapat lintas lembaga dan tindak lanjut pemerintah daerah. Masyarakat adat menanti kepastian hukum dan pengakuan hak sipil yang selama ini tertunda.