Wamen HAM: Negara Harus Segera Selesaikan Hak Sipil Sunda Wiwitan
Wakil Menteri HAM Mugiyanto menegaskan negara harus segera menghadirkan solusi untuk pemenuhan hak sipil masyarakat adat Sunda Wiwitan. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta, Minggu, 7 Juni 2026, menyusul keluhan panjang terkait pengakuan dokumen adat dan pencatatan perkawinan.
Kesenjangan antara konstitusi dan pelaksanaan
Mugiyanto menyatakan masih ada jurang antara jaminan konstitusional dan realisasi hak di lapangan. Ia menilai persoalan administratif kerap menghambat pengakuan hak-hak warga negara.
"Kami hadir di sini untuk menunjukkan bahwa KemenHAM RI membersamai perjuangan masyarakat adat. Apa yang menjadi harapan dan keresahan masyarakat adat Sunda Wiwitan adalah bagian dari pekerjaan yang harus kami selesaikan,"
Menurutnya, proses administratif tidak boleh menjadi alasan berlarut-larut. Negara harus turun tangan untuk memberi kepastian hukum dan administratif.
Tindak lanjut: rapat koordinasi lintas lembaga
Sebagai langkah konkret, Kementerian HAM akan menginisiasi rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Pertemuan ini akan melibatkan pemerintah daerah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.
- Memetakan persoalan administrasi yang menghambat pengakuan dokumen adat.
- Merumuskan mekanisme pengakuan bagi dokumen perkawinan adat yang terdokumentasi.
- Menyepakati jadwal implementasi tanpa menunggu RUU Masyarakat Adat rampung.
Mugiyanto menekankan bahwa dokumen perkawinan adat sejak 1936 harus diakui oleh negara sebagai bagian pemenuhan hak sipil. Ia menyatakan isu ini menjadi prioritas penyelesaian kementerian.
Tuntutan komunitas Sunda Wiwitan
Perwakilan AKUR Sunda Wiwitan, Dewi Kanti, menguraikan berbagai kendala yang dihadapi komunitasnya, terutama soal pengakuan dokumen perkawinan adat yang sudah ada sejak tahun 1936.
"Konstitusi sebenarnya sudah memberikan landasan yang kuat bagi negara untuk mengakui dan memenuhi hak masyarakat adat. Karena itu kami berharap sarasehan ini menghasilkan rekomendasi konkret yang tidak berhenti sebagai diskusi, tetapi menjadi langkah nyata bagi pemajuan dan pemulihan hak masyarakat adat,"
Implikasi dan langkah ke depan
Rencana rapat koordinasi diharapkan mempercepat penyusunan solusi administratif yang praktis. Jika berjalan, langkah ini dapat membuka jalan pengakuan dokumen adat tanpa harus menunggu penyelesaian RUU Masyarakat Adat.
Proses selanjutnya akan terlihat dari hasil rapat lintas lembaga dan tindak lanjut pemerintah daerah. Masyarakat adat menanti kepastian hukum dan pengakuan hak sipil yang selama ini tertunda.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...