Bupati Kediri Instruksikan Satgas Kesehatan di Setiap Kecamatan
KEDIRI — Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, meminta seluruh camat membentuk Satgas Kesehatan di tiap kecamatan untuk memastikan program prioritas sektor kesehatan berjalan sesuai rencana dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Arahan itu disampaikan pada Senin, 3 Agustus 2026, di Ruang Joyoboyo, Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri.
Pembentukan satgas untuk memperkuat koordinasi
Mas Dhito menekankan pembentukan satgas lintas sektor sebagai langkah strategis memperkuat koordinasi antarlembaga di tingkat kecamatan. Tujuannya mempercepat penanganan masalah kesehatan seperti stunting, tuberkulosis (TBC), dan demam berdarah dengue (DBD), sekaligus mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Saya minta untuk dibentuk satgas di tiap kecamatan, tidak hanya bicara (mengatasi persoalan) stunting, tapi juga TBC dan demam berdarah,” ujar Mas Dhito.
Data akurat sebagai dasar kebijakan
Bupati menginstruksikan agar setiap kecamatan memiliki data kesehatan yang akurat dan diperbarui secara berkala. Data tersebut harus menjadi dasar pengambilan kebijakan dan evaluasi program di lapangan.
“Stunting 2025 bulan Agustus di angka 8,07, di Bulan Timbang Februari 2026 di angka 7,54 artinya ada penurunan. Saya minta camat wajib tahu dan secara aktual dihitung betul,” tegas bupati yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kediri itu.
Fokus penanganan: stunting, lansia, TBC, dan DBD
Untuk stunting, Mas Dhito meminta para camat memahami perkembangan kasus di wilayah masing-masing secara rinci. Selain itu, ia meminta puskesmas meningkatkan layanan kesehatan bagi lanjut usia (lansia) dan memastikan kelompok yang belum terjangkau memperoleh pendampingan segera.
Sebagai bagian dari upaya pencegahan, Bupati juga menginstruksikan peningkatan pelacakan (tracing) terhadap kasus TBC dan demam berdarah untuk menekan risiko penularan di masyarakat.
Sinergi camat dan puskesmas kunci keberhasilan
Menurut Bupati, keberhasilan program kesehatan sangat bergantung pada sinergi antara camat dan kepala puskesmas. Koordinasi yang harmonis diperlukan untuk memperbarui data, memantau perkembangan, dan melakukan evaluasi berkala.
“Camat sama Kepala Puskesmas komunikasinya harus harmonis, saling koreksi boleh karena ini urusan kesehatan,” pungkasnya.
Instruksi pembentukan satgas ini menjadi langkah awal untuk mempercepat penanganan masalah kesehatan di tingkat kecamatan dan memastikan intervensi yang lebih terukur serta berkelanjutan.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
PDI Perjuangan: Pemkab Malang Harus Peka, RAPBD 2027 Konsisten
Fraksi PDI Perjuangan minta Pemkab Malang tangani masalah sejak dini dan pastikan RAPBD 2027 konsisten dari...
Puan Dorong Medali Asian Games 2026 Jadi Modal Perkuat Pembinaan
Puan Maharani minta setiap medali Asian Games 2026 dijadikan modal memperkuat pembinaan olahraga nasional se...
DPRD Dukung Pemberdayaan Gen Z Berbasis Kampung di Surabaya
DPRD Surabaya dukung program pemberdayaan Gen Z berbasis kampung; tekan kebutuhan pendampingan agar usaha ri...
PDI Perjuangan Minta Raperda Desa di Madiun Beri Kepastian
Fraksi PDI Perjuangan minta Raperda Desa Madiun beri kepastian kewenangan, anggaran, pengawasan, dan kesejah...
Novita Dorong Trenggalek Jadi Rumah Jaranan Dunia
Novita Hardini dorong FJTT ke-30 dan status KEN 2026 dijadikan momentum menjadikan Trenggalek rumah jaranan...
KONI Dorong Mini Soccer Trenggalek Jadi Sumber Talenta Porprov 2027
KONI Trenggalek mendorong mini soccer jadi sumber talenta Porprov Jatim 2027 lewat Turnamen Piala Dispora 20...