Bupati Kediri Instruksikan Satgas Kesehatan di Setiap Kecamatan
KEDIRI — Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, meminta seluruh camat membentuk Satgas Kesehatan di tiap kecamatan untuk memastikan program prioritas sektor kesehatan berjalan sesuai rencana dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Arahan itu disampaikan pada Senin, 3 Agustus 2026, di Ruang Joyoboyo, Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri.
Pembentukan satgas untuk memperkuat koordinasi
Mas Dhito menekankan pembentukan satgas lintas sektor sebagai langkah strategis memperkuat koordinasi antarlembaga di tingkat kecamatan. Tujuannya mempercepat penanganan masalah kesehatan seperti stunting, tuberkulosis (TBC), dan demam berdarah dengue (DBD), sekaligus mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Saya minta untuk dibentuk satgas di tiap kecamatan, tidak hanya bicara (mengatasi persoalan) stunting, tapi juga TBC dan demam berdarah,” ujar Mas Dhito.
Data akurat sebagai dasar kebijakan
Bupati menginstruksikan agar setiap kecamatan memiliki data kesehatan yang akurat dan diperbarui secara berkala. Data tersebut harus menjadi dasar pengambilan kebijakan dan evaluasi program di lapangan.
“Stunting 2025 bulan Agustus di angka 8,07, di Bulan Timbang Februari 2026 di angka 7,54 artinya ada penurunan. Saya minta camat wajib tahu dan secara aktual dihitung betul,” tegas bupati yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kediri itu.
Fokus penanganan: stunting, lansia, TBC, dan DBD
Untuk stunting, Mas Dhito meminta para camat memahami perkembangan kasus di wilayah masing-masing secara rinci. Selain itu, ia meminta puskesmas meningkatkan layanan kesehatan bagi lanjut usia (lansia) dan memastikan kelompok yang belum terjangkau memperoleh pendampingan segera.
Sebagai bagian dari upaya pencegahan, Bupati juga menginstruksikan peningkatan pelacakan (tracing) terhadap kasus TBC dan demam berdarah untuk menekan risiko penularan di masyarakat.
Sinergi camat dan puskesmas kunci keberhasilan
Menurut Bupati, keberhasilan program kesehatan sangat bergantung pada sinergi antara camat dan kepala puskesmas. Koordinasi yang harmonis diperlukan untuk memperbarui data, memantau perkembangan, dan melakukan evaluasi berkala.
“Camat sama Kepala Puskesmas komunikasinya harus harmonis, saling koreksi boleh karena ini urusan kesehatan,” pungkasnya.
Instruksi pembentukan satgas ini menjadi langkah awal untuk mempercepat penanganan masalah kesehatan di tingkat kecamatan dan memastikan intervensi yang lebih terukur serta berkelanjutan.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
Doa Bersama Jelang Soekarno Run di Makam Bung Karno
Tiga DPC PDI Perjuangan menggelar doa bersama di Makam Bung Karno, Jumat malam, untuk memohon kelancaran Soe...
Bupati Bangkalan Lepas Atlet ke POPDA 2026, Target Pertahankan Peringkat
Bupati Bangkalan melepas 98 atlet ke POPDA 2026; Pemkab siapkan fasilitas dan beasiswa untuk pertahankan pos...
Ijen Geopark Raih Green Card UNESCO, Tantangan ke Arah Kesejahteraan
Ijen Geopark kembali meraih Green Card UNESCO; pengakuan harus diikuti langkah konservasi dan pemberdayaan u...
Inflasi Banyuwangi Terendah di Jatim, 2,69% per September 2026
Inflasi Banyuwangi tercatat 2,69% per September 2026, terendah di Jatim berkat kolaborasi TPID dan forum HLM...
Jalan Usaha Tani 200 m di Pasuruan Ditinjau, Permudah Akses Petani
Arifin meninjau pembangunan jalan usaha tani 200 m di Dusun Kedungturi, Pasuruan, sebagai upaya perbaikan ak...
Ketua DPRD Malang Dorong Penguatan Ekosistem Seni dan Urban Farming
Ketua DPRD Malang dorong KIK lebih bermanfaat, permudah perizinan seni, dan kembangkan urban farming untuk k...