Yahya: Said Iqbal Jadi Jembatan Suara Buruh ke Istana
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, menyambut positif penunjukan Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan buruh. Pernyataan itu disampaikan saat berbicara kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 9 Juni 2026. Menurut Yahya, langkah ini berpeluang memperkuat saluran komunikasi antara pemerintah dan kalangan pekerja serta memberikan masukan yang lebih mendasar terkait persoalan ketenagakerjaan.
Fungsi jembatan antara buruh dan istana
Yahya menilai kehadiran Said Iqbal di lingkaran istana akan menghadirkan perspektif yang lebih dekat dengan kondisi riil di lapangan. Ia berharap Presiden mendapat masukan yang lebih otoritatif dan orisinal dari tokoh yang selama ini aktif di dunia buruh.
"Karena Presiden akan mendapat masukan yang orisinal terkait dengan masalah ketenagakerjaan. Khususnya, masalah buruh atau pekerja,"
— Yahya Zaini, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Jakarta, 9 Juni 2026
Tugas dan tantangan yang menanti
Yahya mengingatkan bahwa tugas penasihat khusus tidak ringan. Ia menyebut beberapa isu strategis yang harus menjadi fokus awal konsolidasi kebijakan ketenagakerjaan.
- Keberadaan tenaga kerja asing;
- Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT);
- Persoalan sistem pengupahan;
- Maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menurut Yahya, penanganan isu-isu tersebut membutuhkan solusi yang tepat dan segera, agar kebijakan ketenagakerjaan lebih berkeadilan bagi pekerja dan pelaku usaha.
Harapan terhadap peran dalam perubahan regulasi
Sebagai legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII dan kader partai Golkar, Yahya berharap Said Iqbal dapat memberi masukan komprehensif terkait rencana perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ia menekankan kebutuhan masukan yang seimbang dari sisi pekerja dan dunia usaha agar revisi undang-undang menjawab persoalan di lapangan.
Implikasi kebijakan ke depan
Yahya meyakini pengalaman panjang Said Iqbal sebagai tokoh buruh nasional menjadi modal penting untuk menyampaikan aspirasi pekerja langsung ke Presiden. Namun ia juga menegaskan bahwa efektivitas peran penasihat akan diuji melalui kemampuan merumuskan rekomendasi yang konkret dan dapat diimplementasikan.
Dengan posisi baru ini, ekspektasi publik kini tertuju pada kemampuan Said Iqbal menghubungkan realitas pekerja dengan pembuat kebijakan, sehingga kebijakan ketenagakerjaan ke depan lebih responsif dan berkeadilan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...