Yahya: Said Iqbal Jadi Jembatan Suara Buruh ke Istana

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, menyambut positif penunjukan Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan buruh. Pernyataan itu disampaikan saat berbicara kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 9 Juni 2026. Menurut Yahya, langkah ini berpeluang memperkuat saluran komunikasi antara pemerintah dan kalangan pekerja serta memberikan masukan yang lebih mendasar terkait persoalan ketenagakerjaan.

Fungsi jembatan antara buruh dan istana

Yahya menilai kehadiran Said Iqbal di lingkaran istana akan menghadirkan perspektif yang lebih dekat dengan kondisi riil di lapangan. Ia berharap Presiden mendapat masukan yang lebih otoritatif dan orisinal dari tokoh yang selama ini aktif di dunia buruh.

"Karena Presiden akan mendapat masukan yang orisinal terkait dengan masalah ketenagakerjaan. Khususnya, masalah buruh atau pekerja,"

— Yahya Zaini, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Jakarta, 9 Juni 2026

Tugas dan tantangan yang menanti

Yahya mengingatkan bahwa tugas penasihat khusus tidak ringan. Ia menyebut beberapa isu strategis yang harus menjadi fokus awal konsolidasi kebijakan ketenagakerjaan.

• Keberadaan tenaga kerja asing;
• Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT);
• Persoalan sistem pengupahan;
• Maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut Yahya, penanganan isu-isu tersebut membutuhkan solusi yang tepat dan segera, agar kebijakan ketenagakerjaan lebih berkeadilan bagi pekerja dan pelaku usaha.

Harapan terhadap peran dalam perubahan regulasi

Sebagai legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII dan kader partai Golkar, Yahya berharap Said Iqbal dapat memberi masukan komprehensif terkait rencana perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ia menekankan kebutuhan masukan yang seimbang dari sisi pekerja dan dunia usaha agar revisi undang-undang menjawab persoalan di lapangan.

Implikasi kebijakan ke depan

Yahya meyakini pengalaman panjang Said Iqbal sebagai tokoh buruh nasional menjadi modal penting untuk menyampaikan aspirasi pekerja langsung ke Presiden. Namun ia juga menegaskan bahwa efektivitas peran penasihat akan diuji melalui kemampuan merumuskan rekomendasi yang konkret dan dapat diimplementasikan.

Dengan posisi baru ini, ekspektasi publik kini tertuju pada kemampuan Said Iqbal menghubungkan realitas pekerja dengan pembuat kebijakan, sehingga kebijakan ketenagakerjaan ke depan lebih responsif dan berkeadilan.