Korlantas Perpanjang Moratorium 'Tot-Tot Wuk-Wuk' Setelah Aspirasi Publik
Korlantas Polri memperpanjang pembekuan penggunaan sirene, rotator, dan pengawalan kendaraan yang dikenal sebagai tot-tot wuk-wuk setelah menerima masukan dari masyarakat. Keputusan itu diumumkan Kepala Korps Lalu Lintas, Irjen Pol Agus Suryonugroho, pada Selasa, 9 Juni 2026, dan berlaku khususnya untuk kawasan perkotaan.
Alasan perpanjangan moratorium
Menurut Agus, aspirasi publik menjadi bahan evaluasi penting dalam penyusunan kebijakan Korlantas. Oleh karena itu, kebijakan pembekuan pengawalan kendaraan serta penggunaan sirene dan rotator tetap diberlakukan.
"Tot tot wuk wuk juga kami dengar dari masyarakat. Saya perpanjang moratorium untuk kebijakan itu,"
Agus menegaskan larangan itu berlaku terutama di dalam kota, karena praktik pengawalan kerap menuai sorotan publik dan berpotensi mengganggu ketertiban lalu lintas.
Fokus petugas: patroli keselamatan di jalan tol
Meskipun pengawalan kendaraan dibekukan, Korlantas tetap menempatkan personel di sejumlah ruas jalan tol. Kehadiran petugas dimaksudkan untuk patroli keselamatan dan pelayanan kepada pengguna jalan.
"Khusus di jalan tol memang untuk patroli penugasan, bukan pengawalan. Pengawalan pun juga masih kita bekukan,"
Langkah ini didasari hasil analisis dan evaluasi kecelakaan lalu lintas yang menunjukkan risiko lebih tinggi di jalan tol, terutama karena kecepatan kendaraan dan frekuensi kendaraan berat.
Tugas petugas dan upaya pencegahan kecelakaan
Petugas lalu lintas di tol tidak melakukan pengawalan kendaraan tertentu. Mereka fokus pada beberapa tugas utama:
- Patroli keselamatan untuk memantau kecepatan dan kondisi lalu lintas;
- Mengawasi keberadaan kendaraan berat yang dapat meningkatkan risiko tabrakan;
- Mengimbau pengemudi kelelahan agar berhenti dan beristirahat di rest area.
Upaya pengingat untuk beristirahat ditujukan mencegah penurunan konsentrasi dan kecelakaan akibat mengantuk atau kelelahan.
Kapan moratorium akan dicabut?
Korlantas menyatakan kebijakan pembekuan tot-tot wuk-wuk tetap berlaku hingga waktu yang belum ditentukan. Evaluasi akan terus dilakukan dengan mempertimbangkan masukan masyarakat dan kebutuhan keselamatan lalu lintas.
Ke depan, keputusan pencabutan moratorium akan bergantung pada hasil kajian serta perubahan pola keselamatan di jalan. Sementara itu, masyarakat diimbau tetap mematuhi aturan lalu lintas dan mendukung upaya pencegahan kecelakaan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...