RRI Pangkas Pagu 2026 jadi Rp997,71 M, Fokus Layanan Publik & Digital
Direktur Utama LPP RRI, I Hendrasmo, menyampaikan RRI menghadapi penurunan pagu anggaran 2026 akibat kebijakan efisiensi APBN. Pengumuman itu disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 9 Juni 2026. Meski pagu turun, RRI berkomitmen memprioritaskan layanan publik dan percepatan digitalisasi dengan penguatan efektivitas belanja.
Penurunan pagu dan angka kunci
Hendrasmo menyebut pagu tertinggi RRI terjadi pada 2021 sebesar Rp1,4 triliun. Namun pelaksanaan anggaran pada masa itu juga terdampak kebijakan efisiensi dan refocusing akibat pandemi COVID-19.
"Pagu tertinggi kami capai di tahun 2021, itu sebesar Rp1,4 triliun. Namun pada saat itu pelaksanaan anggaran terdampak kebijakan efisiensi dan refocusing akibat pandemi COVID-19,"
Untuk 2026, pagu ditetapkan Rp997,71 miliar. Selanjutnya ada penajaman anggaran dan pemenuhan prioritas direktif Presiden senilai Rp50,7 miliar, sehingga pagu efektif yang dapat digunakan menjadi Rp946,93 miliar.
| Periode | Pagu (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|
| 2021 | 1.400.000.000.000 | Pagu tertinggi, terdampak refocusing |
| 2026 (ditetapkan) | 997.710.000.000 | Bagian kebijakan efisiensi APBN |
| 2026 (efektif) | 946.930.000.000 | Setelah penajaman Rp50,7 miliar |
Alasan dan dampak pengurangan
Hendrasmo menjelaskan penurunan pagu mengikuti arahan efisiensi pemerintah pusat. Menurutnya, tren pagu pada 2022–2025 relatif stabil dengan kenaikan bertahap untuk mendukung transformasi digital dan penguatan layanan siaran publik.
Dengan anggaran yang lebih ketat, RRI harus lebih selektif dalam program. Fokusnya adalah mempertahankan layanan inti kepada publik dan mempercepat digitalisasi platform siaran agar jangkauan tetap terjaga meski dana terbatas.
Strategi optimalisasi anggaran
RRI merespons penurunan pagu melalui penguatan efektivitas penggunaan anggaran dan penyusunan prioritas program. Hendrasmo menekankan pentingnya memaksimalkan setiap rupiah demi kelangsungan layanan publik dan proyek transformasi digital.
"Tahun 2026, pagu kami turun menjadi Rp997,71 miliar sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN sesuai arahan Presiden. Kami menyikapi ini dengan optimalisasi program prioritas, penguatan efektivitas setiap rupiah yang kami gunakan,"
Prospek dan implikasi
Penurunan pagu memaksa RRI menata ulang prioritas tanpa mengurangi komitmen pelayanan. Ke depan, efektivitas belanja dan pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci agar misi siaran publik tetap terpenuhi. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan anggaran juga diperkirakan meningkat untuk memastikan alokasi berjalan sesuai prioritas nasional.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Beasiswa BPDDI 2026 Dibuka, Dosen Berkesempatan Kuliah S3 Gratis
Kemdiktisaintek membuka Beasiswa BPDDI 2026 untuk dosen perguruan tinggi, menyediakan dana hidup, transporta...
15 Siswa Sekolah Rakyat Tampil di JFC 2026 dengan Karya Daur Ulang
15 siswa Sekolah Rakyat Jember tampil di JFC 2026 (24–26 Juli) memamerkan kostum daur ulang dan mengasah kre...
Uskup Asia Puji Masjid Istiqlal sebagai Simbol Persaudaraan
Kardinal dan uskup FABC menutup Sidang Pleno ke-12 dengan mengunjungi Masjid Istiqlal, simbol persaudaraan l...
Delegasi FABC Kagumi Masjid Istiqlal: Simbol Persaudaraan
Penutupan FABC ke-12 berakhir dengan kunjungan 154 delegasi ke Masjid Istiqlal, menegaskan persaudaraan dan...
Menlu Sugiono Dorong Revitalisasi ARF untuk Hadapi Tantangan Keamanan
Menlu Sugiono mendorong revitalisasi ARF agar lebih responsif terhadap tantangan keamanan kawasan dan menged...
MUI Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung
MUI mengusulkan zakat diakui sebagai tax credit (pengurang pajak langsung) untuk mencegah beban ganda dan me...