Reses DPRD Jatim di Senori: Krisis Air dan Alih Fungsi Lahan
Senori, Tuban — Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Fraksi PDI Perjuangan, Ony Setyawan, menggelar masa reses Persidangan III tahun 2026 di Desa Rayung, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Kegiatan ini dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi warga terkait dua persoalan utama: krisis air untuk pertanian dan kekhawatiran alih fungsi lahan garapan. Forum dihadiri Kepala Desa Rayung Utomo, pengurus PAC PDI Perjuangan Senori, dan ratusan warga dari beberapa desa sekitar.
Krisis air irigasi dan ancaman gagal panen
Sesi dialog berlangsung interaktif dan menyorot kebutuhan air untuk lahan pertanian saat musim kemarau. Warga Desa Malo menyampaikan keluhan serius tentang pasokan air yang tidak memadai untuk musim tanam.
"Di Desa Malo, kami sangat membutuhkan pasokan air untuk pertanian. Kami mohon solusi agar pertanian warga tidak mengalami gagal panen,"
Menanggapi keluhan tersebut, Ony Setyawan berjanji akan mengupayakan langkah teknis. Ia menyatakan akan membentuk tim dan membantu melengkapi keanggotaan kelompok tani sebagai syarat pengajuan bantuan irigasi ke tingkat provinsi.
"Segera kita bentuk tim dan lengkapi keanggotaan kelompok tani. Pengajuannya akan kami dorong ke tingkat provinsi agar mendapat perhatian dan program bantuan irigasi,"
Janji tersebut memberi harapan bahwa persoalan air, yang berpotensi menyebabkan gagal panen, akan mendapatkan perhatian dari pemerintah provinsi.
Kekhawatiran alih fungsi lahan garapan
Selain masalah irigasi, warga juga mengeluhkan rencana perubahan fungsi lahan yang selama ini mereka sewa dan garap. Menurut perwakilan PAC, rencana dari pihak kehutanan akan mengubah lahan sewa menjadi area perkebunan tebu, dengan alasan mendukung ketahanan pangan.
"Jika lahan yang sudah disewa warga ini diambil alih untuk perkebunan tebu perusahaan, masyarakat akan kehilangan mata pencaharian. Kami mohon Pak Ony mengomunikasikan hal ini dengan Kementerian Kehutanan,"
Sukarno, Ketua PAC PDI Perjuangan Senori, meminta agar aspirasi ini segera disampaikan dan dikawal agar tidak merugikan petani lokal.
Tindak lanjut legislasi dan harapan warga
Kepala Desa Rayung, Utomo, mengajak warga memanfaatkan forum tatap muka untuk mengemukakan masalah mereka. Ia berharap pertemuan itu menghadirkan solusi nyata bagi warga.
"Semoga pertemuan ini membawa manfaat dan solusi nyata bagi persoalan yang dihadapi warga,"
Ony menegaskan bahwa reses berfungsi bukan sekadar seremonial, melainkan momen penting untuk mendengar dan memperjuangkan aspirasi rakyat di parlemen. Ia memastikan aspirasi soal irigasi, lahan, dan perekonomian akan menjadi catatan prioritas untuk dikawal di tingkat legislatif maupun kementerian terkait.
"Reses bukan sekadar seremonial, melainkan kewajiban kami untuk mendengar, mencatat, dan memperjuangkan aspirasi rakyat di parlemen. Baik soal irigasi, lahan, maupun perekonomian, akan terus kami kawal,"
Kegiatan diakhiri dengan diskusi terbuka dan foto bersama. Warga berharap janji-janji tindak lanjut dari DPRD Jawa Timur segera diuji lewat langkah konkret dan program bantuan.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
DPRD Jatim: Perkuat Pelatihan Pemuda untuk Dorong Wirausaha Baru
Anggota DPRD Jatim Hari Yulianto minta pelatihan berkelanjutan bagi pemuda Sidoarjo untuk lahirkan wirausaha...
DPRD Tantang Klaim PT KAI atas Jalan Wijaya Kusuma Jember
DPRD Jember mempersoalkan klaim PT KAI Daop 9 atas Jalan Wijaya Kusuma karena pembangunan parkir diduga meng...
PDI Perjuangan Desak Pemkot Batu Susun Perwali Perlindungan Korban
Fraksi PDI Perjuangan minta Pemkot Batu segera menyusun Perwali sebagai pedoman teknis pelaksanaan Perda Per...
Fuad Benardi Kawal Aspirasi Penambahan SMA dan Status Aset di Surabaya
Fuad Benardi janji mengawal penambahan SMA/SMK negeri, kepastian status aset BTKD, perbaikan jalan, dan eval...
Deputi PM Kamboja Dukung Penerapan Pancasila untuk Keharmonisan Dunia
Hun Many mendukung penerapan nilai Pancasila sebagai inspirasi keharmonisan global setelah bertemu Megawati...
DPRD Ponorogo Desak Evaluasi Dapur MBG: Fokus Sanitasi & IPAL
DPRD Ponorogo mendesak BGN evaluasi dapur MBG terkait sanitasi, IPAL, dan penggunaan AMDK; sidak dan sanksi...