Reses DPRD Jatim di Senori: Krisis Air dan Alih Fungsi Lahan
Senori, Tuban — Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Fraksi PDI Perjuangan, Ony Setyawan, menggelar masa reses Persidangan III tahun 2026 di Desa Rayung, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Kegiatan ini dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi warga terkait dua persoalan utama: krisis air untuk pertanian dan kekhawatiran alih fungsi lahan garapan. Forum dihadiri Kepala Desa Rayung Utomo, pengurus PAC PDI Perjuangan Senori, dan ratusan warga dari beberapa desa sekitar.
Krisis air irigasi dan ancaman gagal panen
Sesi dialog berlangsung interaktif dan menyorot kebutuhan air untuk lahan pertanian saat musim kemarau. Warga Desa Malo menyampaikan keluhan serius tentang pasokan air yang tidak memadai untuk musim tanam.
"Di Desa Malo, kami sangat membutuhkan pasokan air untuk pertanian. Kami mohon solusi agar pertanian warga tidak mengalami gagal panen,"
Menanggapi keluhan tersebut, Ony Setyawan berjanji akan mengupayakan langkah teknis. Ia menyatakan akan membentuk tim dan membantu melengkapi keanggotaan kelompok tani sebagai syarat pengajuan bantuan irigasi ke tingkat provinsi.
"Segera kita bentuk tim dan lengkapi keanggotaan kelompok tani. Pengajuannya akan kami dorong ke tingkat provinsi agar mendapat perhatian dan program bantuan irigasi,"
Janji tersebut memberi harapan bahwa persoalan air, yang berpotensi menyebabkan gagal panen, akan mendapatkan perhatian dari pemerintah provinsi.
Kekhawatiran alih fungsi lahan garapan
Selain masalah irigasi, warga juga mengeluhkan rencana perubahan fungsi lahan yang selama ini mereka sewa dan garap. Menurut perwakilan PAC, rencana dari pihak kehutanan akan mengubah lahan sewa menjadi area perkebunan tebu, dengan alasan mendukung ketahanan pangan.
"Jika lahan yang sudah disewa warga ini diambil alih untuk perkebunan tebu perusahaan, masyarakat akan kehilangan mata pencaharian. Kami mohon Pak Ony mengomunikasikan hal ini dengan Kementerian Kehutanan,"
Sukarno, Ketua PAC PDI Perjuangan Senori, meminta agar aspirasi ini segera disampaikan dan dikawal agar tidak merugikan petani lokal.
Tindak lanjut legislasi dan harapan warga
Kepala Desa Rayung, Utomo, mengajak warga memanfaatkan forum tatap muka untuk mengemukakan masalah mereka. Ia berharap pertemuan itu menghadirkan solusi nyata bagi warga.
"Semoga pertemuan ini membawa manfaat dan solusi nyata bagi persoalan yang dihadapi warga,"
Ony menegaskan bahwa reses berfungsi bukan sekadar seremonial, melainkan momen penting untuk mendengar dan memperjuangkan aspirasi rakyat di parlemen. Ia memastikan aspirasi soal irigasi, lahan, dan perekonomian akan menjadi catatan prioritas untuk dikawal di tingkat legislatif maupun kementerian terkait.
"Reses bukan sekadar seremonial, melainkan kewajiban kami untuk mendengar, mencatat, dan memperjuangkan aspirasi rakyat di parlemen. Baik soal irigasi, lahan, maupun perekonomian, akan terus kami kawal,"
Kegiatan diakhiri dengan diskusi terbuka dan foto bersama. Warga berharap janji-janji tindak lanjut dari DPRD Jawa Timur segera diuji lewat langkah konkret dan program bantuan.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
Inflasi Banyuwangi Terendah di Jatim, 2,69% per September 2026
Inflasi Banyuwangi tercatat 2,69% per September 2026, terendah di Jatim berkat kolaborasi TPID dan forum HLM...
Jalan Usaha Tani 200 m di Pasuruan Ditinjau, Permudah Akses Petani
Arifin meninjau pembangunan jalan usaha tani 200 m di Dusun Kedungturi, Pasuruan, sebagai upaya perbaikan ak...
Ketua DPRD Malang Dorong Penguatan Ekosistem Seni dan Urban Farming
Ketua DPRD Malang dorong KIK lebih bermanfaat, permudah perizinan seni, dan kembangkan urban farming untuk k...
Surabaya Usul Sumur Resapan untuk Kendalikan Banjir di Kampung
Ketua DPRD Surabaya usul sumur resapan untuk kendalikan banjir kampung, melengkapi bozem dan perbaikan drain...
Sumur Resapan Jadi Solusi Pengendalian Banjir di Surabaya
Ketua DPRD Surabaya usulkan sumur resapan dan bozem kecil sebagai solusi pengendalian banjir di kawasan pada...
DPRD Jember Dorong Aturan Tertulis untuk Pengendalian Sound Horeg
DPRD Jember mendorong aturan tertulis untuk mengatur sound horeg setelah rapat dengan MUI, Polres, Pemkab, d...