Pemerintah Pulihkan 9.931 Hektare Sawah di Sumatra
Pemerintah merehabilitasi 9.931 hektare sawah terdampak bencana hidrometeorologi di tiga provinsi wilayah Sumatra untuk menopang ketahanan pangan nasional. Program ini dipantau langsung oleh Menteri Pertanian dan didukung alokasi dana lebih dari satu triliun rupiah. Upaya pemulihan bertujuan memperbaiki infrastruktur irigasi, mengembalikan produktivitas, dan mendukung swasembada pangan.
Skala pemulihan dan realisasi anggaran
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) melaporkan target pemulihan seluas 42.702 hektare di tiga provinsi. Sampai 8 Juni 2026, rehabilitasi fisik telah mencapai 9.931 hektare.
Dalam aspek pembiayaan, Satgas PRR mencatat realisasi penyaluran dana bantuan sektor pertanian sebesar Rp877,126 miliar. Anggaran itu difokuskan untuk perbaikan jaringan irigasi serta program optimalisasi lahan terdampak.
Koordinasi kementerian dan satgas
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengawal langsung proses pemulihan di lokasi terdampak. Menurutnya, penanganan lahan pertanian merupakan bagian penting dari rekonstruksi ekonomi masyarakat korban bencana.
"Bapak Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh jajaran, mulai dari menteri, gubernur, hingga bupati dan wali kota, agar penanganan lahan pertanian terdampak bencana di tiga provinsi berjalan maksimal,"
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatra Muhammad Tito Karnavian mengatakan dokumen rencana induk menjadi acuan untuk pemulihan permanen. Tito menjelaskan koordinasi lintas daerah dan kementerian menjadi kunci pelaksanaan program.
"Sekarang proses menuju pemulihan permanen atau rehab-rekon. Kuncinya adalah renduk yang direkap dari kabupaten, kota, provinsi terdampak, serta kementerian/lembaga. Dokumen ini kemudian disandingkan oleh Bappenas dan dikawal oleh Satgas PRR,"
Prioritas program dan strategi teknis
Rehabilitasi tidak hanya memperbaiki areal fisik, melainkan juga mengarah pada adaptasi perubahan iklim. Pemerintah menekankan pengembangan komoditas pertanian yang adaptif terhadap kondisi lokal.
- Perbaikan jaringan irigasi dan drainase.
- Optimalisasi lahan serta peningkatan kualitas tanah.
- Pengembangan komoditas tahan iklim dan diversifikasi tanaman.
- Penguatan koperasi dan perluasan akses pasar bagi petani.
Jangka waktu dan dampak bagi petani
Seluruh program rekonstruksi fisik direncanakan selesai dalam waktu tiga tahun ke depan. Selain mempercepat pemulihan produksi, program juga menargetkan peningkatan nilai tambah hasil panen melalui akses pasar dan penguatan kelembagaan petani.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap pemulihan lahan pertanian dapat mempercepat pemulihan ekonomi lokal sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...