Pemerintah Pulihkan 9.931 Hektare Sawah di Sumatra

Pemerintah merehabilitasi 9.931 hektare sawah terdampak bencana hidrometeorologi di tiga provinsi wilayah Sumatra untuk menopang ketahanan pangan nasional. Program ini dipantau langsung oleh Menteri Pertanian dan didukung alokasi dana lebih dari satu triliun rupiah. Upaya pemulihan bertujuan memperbaiki infrastruktur irigasi, mengembalikan produktivitas, dan mendukung swasembada pangan.

Skala pemulihan dan realisasi anggaran

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) melaporkan target pemulihan seluas 42.702 hektare di tiga provinsi. Sampai 8 Juni 2026, rehabilitasi fisik telah mencapai 9.931 hektare.

Dalam aspek pembiayaan, Satgas PRR mencatat realisasi penyaluran dana bantuan sektor pertanian sebesar Rp877,126 miliar. Anggaran itu difokuskan untuk perbaikan jaringan irigasi serta program optimalisasi lahan terdampak.

Koordinasi kementerian dan satgas

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengawal langsung proses pemulihan di lokasi terdampak. Menurutnya, penanganan lahan pertanian merupakan bagian penting dari rekonstruksi ekonomi masyarakat korban bencana.

"Bapak Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh jajaran, mulai dari menteri, gubernur, hingga bupati dan wali kota, agar penanganan lahan pertanian terdampak bencana di tiga provinsi berjalan maksimal,"

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatra Muhammad Tito Karnavian mengatakan dokumen rencana induk menjadi acuan untuk pemulihan permanen. Tito menjelaskan koordinasi lintas daerah dan kementerian menjadi kunci pelaksanaan program.

"Sekarang proses menuju pemulihan permanen atau rehab-rekon. Kuncinya adalah renduk yang direkap dari kabupaten, kota, provinsi terdampak, serta kementerian/lembaga. Dokumen ini kemudian disandingkan oleh Bappenas dan dikawal oleh Satgas PRR,"

Prioritas program dan strategi teknis

Rehabilitasi tidak hanya memperbaiki areal fisik, melainkan juga mengarah pada adaptasi perubahan iklim. Pemerintah menekankan pengembangan komoditas pertanian yang adaptif terhadap kondisi lokal.

• Perbaikan jaringan irigasi dan drainase.
• Optimalisasi lahan serta peningkatan kualitas tanah.
• Pengembangan komoditas tahan iklim dan diversifikasi tanaman.
• Penguatan koperasi dan perluasan akses pasar bagi petani.

Jangka waktu dan dampak bagi petani

Seluruh program rekonstruksi fisik direncanakan selesai dalam waktu tiga tahun ke depan. Selain mempercepat pemulihan produksi, program juga menargetkan peningkatan nilai tambah hasil panen melalui akses pasar dan penguatan kelembagaan petani.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap pemulihan lahan pertanian dapat mempercepat pemulihan ekonomi lokal sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.