Realisasi Pengadaan Sumut Baru 50%, SIRUP Sudah 100%

Medan — Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setdaprov Sumatera Utara menyatakan proses pengadaan terus dipercepat, namun realisasinya baru mencapai 50,34 persen per pertengahan Juni 2026 meski penginputan SIRUP sudah 100 persen sejak April 2026.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Sumut, Yudha Prastya, menyebut total Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pemprov Sumut senilai Rp5,7 triliun dengan nilai belanja pengadaan Rp5,3 triliun. Dari jumlah itu, realisasi tercatat Rp1,8 triliun atau 1.478 paket pekerjaan.

"Total realisasi pengadaan barang/jasa mencapai 1.478 paket dengan nilai Rp1,8 triliun atau sebesar 50,34 persen. Untuk mempercepat pengadaan barang/jasa, kita memonitor mulai dari penginputan SIRUP oleh OPD. Jadi yang kita tunggu adalah eksekusi dari OPD," kata Yudha saat temu pers di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (18/6).

Rincian realisasi dan kendala pelaksanaan

PBJ mengakui terdapat perbedaan kecepatan antar organisasi perangkat daerah (OPD). Beberapa OPD belum mencapai realisasi 75 persen; bahkan ada yang masih di bawah 25 persen. Namun PBJ belum merinci OPD mana saja yang tertinggal atau faktor penyebab lambatnya progres.

Progres tender konstruksi dan jasa konsultasi

Data PBJ menunjukkan sejumlah paket pekerjaan belum memasuki tahap akhir meski anggaran sudah berjalan lebih dari enam bulan. Berikut ringkasan status tender untuk dua sektor utama:

OPD yang telah menyelesaikan tender konstruksi

• Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya: 53 paket
• Dinas Sumber Daya Air: 15 paket
• Dinas Pendidikan: 7 paket
• Dinas Ketenagakerjaan: 2 paket
• Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan: 1 paket
• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan: 1 paket

Beberapa proyek strategis dilaporkan telah selesai, antara lain peningkatan struktur Jalan Provinsi ruas Sipiongot-Batas Labuhanbatu, Sipiongot-Batas Tapanuli Selatan (Tolang), dan Hutaimbaru-Sipiongot di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Implikasi dan langkah ke depan

Meskipun penginputan SIRUP mencapai 100 persen, eksekusi oleh OPD menjadi kendali utama agar serapan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun. PBJ menegaskan pemantauan berlanjut, namun tanpa transparansi OPD yang tertinggal dan penyebab keterlambatan, efektivitas percepatan sulit dievaluasi publik.

Dengan kurang lebih separuh nilai pengadaan belum terealisasi, percepatan pelaksanaan di tingkat OPD menjadi kunci untuk memastikan proyek berjalan sesuai target dan menghindari penundaan penyerapan anggaran pada kuartal akhir.