Realisasi Pengadaan Sumut Baru 50%, SIRUP Sudah 100%
Medan — Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setdaprov Sumatera Utara menyatakan proses pengadaan terus dipercepat, namun realisasinya baru mencapai 50,34 persen per pertengahan Juni 2026 meski penginputan SIRUP sudah 100 persen sejak April 2026.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Sumut, Yudha Prastya, menyebut total Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pemprov Sumut senilai Rp5,7 triliun dengan nilai belanja pengadaan Rp5,3 triliun. Dari jumlah itu, realisasi tercatat Rp1,8 triliun atau 1.478 paket pekerjaan.
"Total realisasi pengadaan barang/jasa mencapai 1.478 paket dengan nilai Rp1,8 triliun atau sebesar 50,34 persen. Untuk mempercepat pengadaan barang/jasa, kita memonitor mulai dari penginputan SIRUP oleh OPD. Jadi yang kita tunggu adalah eksekusi dari OPD," kata Yudha saat temu pers di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (18/6).
Rincian realisasi dan kendala pelaksanaan
PBJ mengakui terdapat perbedaan kecepatan antar organisasi perangkat daerah (OPD). Beberapa OPD belum mencapai realisasi 75 persen; bahkan ada yang masih di bawah 25 persen. Namun PBJ belum merinci OPD mana saja yang tertinggal atau faktor penyebab lambatnya progres.
Progres tender konstruksi dan jasa konsultasi
Data PBJ menunjukkan sejumlah paket pekerjaan belum memasuki tahap akhir meski anggaran sudah berjalan lebih dari enam bulan. Berikut ringkasan status tender untuk dua sektor utama:
| Jenis Pekerjaan | Selesai | Dalam Proses | Belum Ditayangkan |
|---|---|---|---|
| Konstruksi | 79 paket — Rp1,184 triliun | 24 paket (sedang tender) | 22 paket (belum lelang) |
| Jasa Konsultasi | 53 paket — Rp31,104 miliar | 50 paket (proses seleksi) | 5 paket (menunggu penayangan) |
OPD yang telah menyelesaikan tender konstruksi
- Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya: 53 paket
- Dinas Sumber Daya Air: 15 paket
- Dinas Pendidikan: 7 paket
- Dinas Ketenagakerjaan: 2 paket
- Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan: 1 paket
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan: 1 paket
Beberapa proyek strategis dilaporkan telah selesai, antara lain peningkatan struktur Jalan Provinsi ruas Sipiongot-Batas Labuhanbatu, Sipiongot-Batas Tapanuli Selatan (Tolang), dan Hutaimbaru-Sipiongot di Kabupaten Padang Lawas Utara.
Implikasi dan langkah ke depan
Meskipun penginputan SIRUP mencapai 100 persen, eksekusi oleh OPD menjadi kendali utama agar serapan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun. PBJ menegaskan pemantauan berlanjut, namun tanpa transparansi OPD yang tertinggal dan penyebab keterlambatan, efektivitas percepatan sulit dievaluasi publik.
Dengan kurang lebih separuh nilai pengadaan belum terealisasi, percepatan pelaksanaan di tingkat OPD menjadi kunci untuk memastikan proyek berjalan sesuai target dan menghindari penundaan penyerapan anggaran pada kuartal akhir.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Aceh Ajukan Isbat Wakaf Blang Padang setelah Persetujuan Presiden
Pemerintah Aceh akan mengajukan isbat wakaf Blang Padang ke Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah Presiden menyetu...
Titik Balik 40: Prof Armiadi Singgung 3 Jebakan Gaya Hidup Modern
Prof Armiadi menyerukan usia 40 sebagai titik balik: hindari hustle culture, candu digital, dan salah tafsir...
Sembilan Puteri Sumut Raih Gelar di Kompetisi Puteri Nasional 2026
Sembilan wakil Sumatera Utara meraih berbagai gelar di pemilihan puteri nasional 2026, dari budaya hingga bu...
Polda Sumut Tangkap 7 Pelaku Penembakan di Deliserdang
Polda Sumut menangkap tujuh pelaku penembakan di Deliserdang pada 21/11; penangkapan pengembangan dari kasus...
Setahun Pascabencana, Konsorsium Jangkau 357 Ribu Penerima Manfaat di Aceh
Konsorsium Kebaikan Indonesia sudah menjangkau 357.000 penerima manfaat; penanganan darurat berjalan bersama...
Pasangan Suami Istri Tewas Setelah Avanza Tabrak Pohon di Kotapinang
Minibus Avanza menabrak pohon jati di Jalinsum Mampang Kotapinang malam 20/11; pasangan suami istri tewas, j...