Menteri Pariwisata: Realisasi Anggaran 2025 Capai 95,92%

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan realisasi anggaran Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2025 mencapai 95,92%. Pernyataan disampaikan saat rapat bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026. Kementerian mengelola DIPA sebesar Rp1,49 triliun, dengan pagu efektif setelah penyesuaian sebesar Rp1,48 triliun.

Rincian realisasi per satuan kerja

Widiyanti menjelaskan capaian tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga disiplin fiskal dan tata kelola pemerintahan. Ia menekankan penggunaan anggaran harus berdampak pada pengembangan pariwisata dan penggerakan ekonomi daerah.

• Satker Pusat: 97,74%
• Politeknik Pariwisata: 93,66%
• Badan Pelaksana Otorita: 90,66%

Persentase di atas menunjukkan variasi serapan antar unit yang dikelola kementerian. Angka keseluruhan itu muncul setelah penyesuaian anggaran dan periode pelaporan ditutup.

Faktor penyebab perbedaan serapan

Menurut Widiyanti, perbedaan tingkat realisasi dipengaruhi beberapa faktor. Di antaranya efisiensi pengadaan dan penyesuaian jadwal pelaksanaan program. Ia juga menyebut adanya anggaran yang sempat diblokir dan baru dapat digunakan kemudian.

"Kami juga menyadari ukuran keberhasilan tidak berhenti pada tingkatan penyerapan anggaran. Jauh lebih penting bagaimana anggaran tersebut mampu memperkuat daya saing pariwisata sekaligus menggerakkan ekonomi daerah membuka lapangan kerja,"

Dengan kata lain, kementerian menilai efektivitas anggaran dari hasil yang dihasilkan, bukan sekadar persentase serapan. Fokusnya adalah pada penguatan daya saing destinasi dan penyerapan manfaat ekonomi di daerah.

Tanggapan DPR dan penekanan evaluasi program

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, meminta laporan realisasi dilengkapi dengan evaluasi capaian program. Ia menekankan perlunya pengukuran yang tidak hanya berbasis input anggaran tetapi juga pada outcome.

"Evaluasi yang dilakukan itu untuk ke depan sebaiknya tidak hanya berbasis input, anggaran-anggaran saja. Kita juga mau serapan, tapi kita juga mau outcome-nya itu apa untuk pariwisata,"

Evita mengingatkan bahwa pemantauan dampak program terhadap pengembangan sektor pariwisata menjadi krusial untuk memastikan anggaran menghadirkan manfaat nyata.

Implikasi dan langkah ke depan

Kementerian Pariwisata perlu memperkuat mekanisme evaluasi berbasis outcome untuk mendemonstrasikan manfaat belanja publik. Di sisi lain, perbaikan perencanaan pengadaan dan penjadwalan dapat menutup celah serapan antar satuan kerja.

Dengan capaian 95,92%, kementerian menunjukkan disiplin fiskal, namun tantangan berikutnya adalah memastikan anggaran berdampak langsung pada peningkatan daya saing pariwisata dan penciptaan lapangan kerja di daerah.