Rapidin: Kondisi Demokrasi dan Ekonomi Indonesia Terancam

Medan, 27 Juli — Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Rapidin Simbolon, menyampaikan kritik tajam terhadap kondisi demokrasi dan ekonomi nasional saat memimpin peringatan Kudatuli di Kantor DPD PDI Perjuangan Sumut, Jalan Jamin Ginting, Medan, Senin (27/7). Ia menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah serta defisit anggaran yang disebut hampir menyentuh batas 3 persen sesuai aturan.

Kritik terhadap situasi kebangsaan

Rapidin menilai peringatan 30 tahun Peristiwa 27 Juli 1996 justru menunjukkan kemunduran dalam praktik berbangsa dan bernegara. Ia mengkritik maraknya korupsi serta peningkatan kriminalisasi terhadap aktor-aktor demokrasi.

“Sekarang korupsi yang terjadi di mana-mana, maraknya sekarang kriminalisasi yang terjadi para pejuang-pejuang demokrasi,”

Ia juga mengingatkan insiden penyiraman air keras terhadap seorang aktivis demokrasi yang hingga kini masih menjalani perawatan dan dikabarkan harus berobat ke luar negeri. Menurut Rapidin, kasus seperti itu menandai risiko nyata terhadap kebebasan berpendapat.

Tekanan ekonomi dan defisit anggaran

Selain aspek politik, Rapidin memaparkan kekhawatiran atas kondisi ekonomi. Ia menyoroti bahwa nilai tukar rupiah terus merosot terhadap dolar AS dan mata uang negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Rapidin juga menyatakan kekhawatiran atas posisi fiskal negara. Ia menegaskan bahwa defisit anggaran telah mendekati ambang batas yang diatur undang-undang.

“Defisit anggaran kita sudah hampir mencapai 3 persen, sebagaimana batas yang diatur,”

Penggabungan tekanan nilai tukar dan ruang fiskal yang menyempit menurutnya berpotensi menghambat kelanjutan reformasi dan program-program pro-rakyat.

Imbauan kepada kader PDI Perjuangan

Di hadapan kader dan pengurus partai, Rapidin memberi peringatan agar tidak terpengaruh gaya hidup hedonis dan praktik pengelolaan anggaran yang tidak tepat sasaran. Ia mengingatkan banyak kader kini memegang posisi strategis di eksekutif, legislatif, dan struktur partai.

“Jangan pernah kita terbawa arus kepada yang tidak baik, jangan pernah kita terpengaruh kepada gegapnya dunia, hura-hura, gelontoran anggaran yang tidak tepat sasaran,”

Pesan itu disampaikan sebagai upaya menjaga integritas partai dan akuntabilitas publik di tengah tekanan ekonomi dan politik.

Konsekuensi jangka panjang

Rapidin menilai kondisi saat ini ironis, mengingat 30 tahun lalu Peristiwa 27 Juli menjadi titik awal perjuangan menegakkan demokrasi dan reformasi. Ia memperingatkan bahwa kemunduran demokrasi dan tekanan fiskal dapat mengurangi ruang kebebasan sipil dan efektivitas kebijakan publik jika tidak ditangani dengan serius.

Acara peringatan Kudatuli yang dipimpin Rapidin turut dihadiri Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumut, jajaran pengurus DPD, dan anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi PDI Perjuangan.