Rano Karno: 30 Tahun Kudatuli, Ingat dan Jaga Memori Demokrasi

JAKARTA — Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengingatkan pentingnya menjaga ingatan kolektif saat memperingati 30 tahun Tragedi Kudatuli dalam Public Lecture "Jalan Buntu Reformasi" di Taman Ismail Marzuki, Sabtu (18/7/2026). Ia mengaitkan perjalanan politiknya dengan perjuangan para korban 27 Juli 1996 dan menyerukan agar bangsa tidak melupakan sejarah demokrasi.

Pidato dan pengakuan pribadi

Rano membuka sambutan dengan pengakuan sederhana. Ia menyatakan pulang ke rumah kebudayaan yang membesarkan dirinya sekaligus merasa memiliki utang moral kepada mereka yang mempertahankan demokrasi pada 27 Juli 1996.

“Banyak orang mengenal saya sebagai Si Doel. Dulu saya kira itu hanya cerita keluarga. Makin tua saya makin sadar, Si Doel itu cerita politik,”

Ia menegaskan bahwa identitas publiknya tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial-politik yang membentuknya.

Si Doel sebagai cermin rakyat kecil

Rano menjelaskan bahwa tokoh Si Doel bukan sekadar karakter sinetron. Menurutnya, tokoh itu merepresentasikan harapan rakyat kecil: pendidikan, kerja keras, dan harga diri sebagai jalan keluar dari keterbatasan.

Ia juga menyoroti ironi masa itu. Saat sinetronnya populer, banyak warga yang menginginkan perubahan justru menghadapi tekanan kekuasaan.

“Sinetron itu tayang pada tahun-tahun ketika di dunia nyata orang-orang kecil yang percaya pada perubahan sedang dikepung,”

Kudatuli: korban, kehilangan, dan utang moral

Rano membawa audiens kembali ke peristiwa 27 Juli 1996 di Jalan Diponegoro. Ia menyatakan bahwa mereka yang bertahan di kantor DPP PDI bukanlah elite atau orang berkuasa, melainkan warga biasa yang mempertaruhkan keselamatan demi keyakinan politik.

“Orang-orang yang bertahan di dalamnya bukan jenderal, bukan orang kaya, bukan elite. Mereka dipukuli, ada yang hilang, dan sampai hari ini keluarganya masih menunggu keadilan,”

Meski bukan korban langsung, Rano mengaku berutang pada mereka dan percaya karier politiknya tidak lepas dari keberanian mereka.

“Saya tidak berhak memakai penderitaan mereka sebagai jubah. Tapi justru karena itu saya merasa berutang,”

Ancaman terbesar: lupa kolektif

Di bagian penutup, Rano mengingatkan bahwa ancaman paling besar bagi demokrasi kini bukan hanya kekerasan fisik. Ia menyoroti risiko hilangnya memori sejarah sebagai akar munculnya ketidakadilan baru.

“Hari ini mungkin pesan itu perlu kita lengkapi: lawan lupa, lawan jalan buntu, lawan diri sendiri ketika mulai nyaman dengan ketidakadilan,”

Pesan untuk generasi sekarang

Pidato Rano menegaskan bahwa demokrasi lahir dari keberanian orang biasa yang bertahan saat ruang kebebasan dipersempit. Ia menitipkan pesan agar generasi kini menjaga ingatan, sehingga sejarah kelam tidak terulang.

Memelihara memori kolektif menjadi kunci agar perjuangan demokrasi tetap hidup dan menjadi landasan pengambilan keputusan di masa depan.