PDI Perjuangan Resmikan Monumen Kudatuli 27 Juli 2026

PDI Perjuangan akan meresmikan Monumen Kudatuli pada 27 Juli 2026 di kawasan Kantor DPP PDI Perjuangan. Peresmian dilakukan bertepatan dengan peringatan 30 tahun Tragedi Kudatuli dan dimaksudkan sebagai penghormatan kepada pejuang demokrasi serta pengingat agar kekerasan atas nama negara tidak terulang.

Peresmian dan rangkaian peringatan

Peresmian merupakan bagian dari rangkaian kegiatan memperingati tragedi 27 Juli 1996. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan acara ini bukan hanya mengenang tetapi juga memperkuat komitmen menjaga demokrasi dan hak-hak sipil.

"PDI Perjuangan akan mengadakan kegiatan pada 27 Juli 2026 berupa peresmian Monumen Kudatuli untuk mengingatkan bahwa kekerasan atas nama negara tidak bisa dibiarkan dan tidak boleh terjadi lagi,"

Pembangunan monumen telah digagas sejak 2021 atas arahan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Lokasi berada di halaman Kantor DPP sehingga diharapkan menjadi titik refleksi publik dan pengingat sejarah.

Makna, pesan, dan tuntutan reformasi

Hasto menegaskan peringatan ini menuntut otokritik atas praktik kekuasaan yang berpotensi otoriter. Ia memandang tragedi Kudatuli sebagai pelajaran penting untuk memperkuat kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan pendapat, dan kebebasan pers.

"30 tahun Kudatuli menyadarkan bahwa kekuasaan yang otoriter ketika dibiarkan akan melahirkan kekacauan dan kegelapan bagi masa depan. Karena itu, refleksi dan otokritik menjadi sangat penting,"

Menurut Hasto, demokrasi hanya tumbuh bila kontrol masyarakat sipil dan partisipasi publik tetap terjaga. Ia meminta agar suara rakyat selalu diberikan ruang untuk mencegah lahirnya kekuasaan yang oligarkis.

Sejarah singkat Tragedi Kudatuli

Kudatuli merujuk pada penyerangan terhadap Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, pada 27 Juli 1996. Peristiwa ini kemudian memicu kerusuhan di sejumlah wilayah Jakarta dan menyisakan luka dalam perjalanan demokrasi Indonesia.

Data penyelidikan Komnas HAM mencatat korban tersebut dan menegaskan peristiwa itu sebagai salah satu catatan penting demokrasi Indonesia.

Implikasi dan langkah ke depan

Monumen ini diharapkan menjadi pengingat kolektif agar praktik kekerasan negara tidak kembali muncul. Selain itu, peringatan 30 tahun juga dimaksudkan untuk mendorong refleksi di antara seluruh elemen bangsa, termasuk partai politik.

Peresmian pada 27 Juli nanti akan menjadi momen publik untuk menegaskan kembali komitmen melindungi kebebasan sipil, memperkuat kontrol publik terhadap kekuasaan, dan menjaga kedaulatan rakyat sebagai pijakan demokrasi.