PSDKP Libatkan Pemuda dalam Pengawasan Laut Banda

PSDKP menggelar Operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada 5–8 Agustus 2026 di Kepulauan Banda. Operasi ini digelar di wilayah WPP-NRI 714 (Laut Banda) untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, serta melibatkan Kolaborasi Pemuda untuk Banda Naira sebagai bagian dari edukasi lapangan.

Operasi dan target pengawasan

Operasi terpadu berjalan dengan menggunakan Speedboat Pengawas Napoleon 051 milik Satuan Pengawas SDKP Seram Bagian Timur (Satwas SDKP SBT). Tim melaksanakan pemeriksaan harian terhadap kapal perikanan di perairan Banda untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan.

Koordinator Gelar Operasi sekaligus Koordinator Satwas SDKP Seram Bagian Timur, Nardi Rumbawa, menjelaskan tujuan utama operasi adalah meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari pengawasan rutin PSDKP dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan di Laut Banda. Kami melakukan pengawasan terhadap aktivitas di WPP-NRI, kawasan pesisir, ruang laut, maupun kawasan konservasi agar seluruh pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan. Melalui operasi ini kami juga berupaya mencegah sejak dini berbagai bentuk pelanggaran yang dapat mengancam kelestarian sumber daya kelautan,"

Sasaran pengawasan

Menurut Nardi, operasi menitikberatkan pada tujuh sasaran utama. Tim menargetkan minimal satu pemeriksaan kapal setiap hari selama empat hari operasi.

1. Pelanggaran perizinan usaha perikanan
2. Pengoperasian kapal perikanan berizin daerah di atas 12 mil laut
3. Pelanggaran di kawasan konservasi
4. Pelanggaran budidaya laut
5. Pemanfaatan pulau-pulau kecil
6. Pencemaran perairan
7. Pelanggaran pemanfaatan ruang laut

Kolaborasi dengan pemuda

Pelibatan pemuda menjadi bagian edukasi lapangan untuk memperkuat peran generasi muda dalam konservasi. Co-Founder Kawan Alam Indonesia, Wanda Syahputra, menilai pengalaman lapangan memberi wawasan penting tentang proses perlindungan laut.

"Kesempatan ini membuka wawasan kami bahwa konservasi bukan hanya berbicara mengenai penanaman mangrove atau aksi bersih pantai, tetapi juga menyangkut pengawasan kawasan konservasi, kepatuhan hukum, perlindungan ruang laut, hingga pencegahan pencemaran. Pengalaman ini akan kami bawa sebagai materi edukasi kepada lebih banyak anak muda agar semakin peduli terhadap masa depan laut Indonesia,"

Wakil Ketua Umum Kawan Alam Indonesia, Aurelia Arianti Vinton, menambahkan bahwa Banda Naira berfungsi sebagai laboratorium pembelajaran bagi pemuda dan diaspora, serta menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

"Laut Banda mengajarkan bahwa konservasi tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, komunitas, masyarakat lokal, hingga generasi muda,"

Sinergi antar lembaga dan konteks konservasi

Operasi melibatkan Pelabuhan Perikanan Pantai Banda, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, pengelola Kawasan Konservasi Laut Banda, TNI AL, serta Polairud. Sinergi lintas lembaga diharapkan memperkuat pengawasan kawasan yang bernilai ekologis dan ekonomis.

Laut Banda memiliki Taman Wisata Perairan (TWP) seluas sekitar 2.500 hektare yang ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan Nasional. Kawasan ini dikelola melalui sistem zonasi untuk melindungi ekosistem, habitat, dan mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan.

Penutup

Dengan melibatkan generasi muda dan memperkuat kolaborasi antar lembaga, PSDKP berharap kesadaran serta kepatuhan terhadap aturan konservasi meningkat. Upaya gabungan ini ditujukan agar Laut Banda tetap terjaga sebagai aset bahari nasional bagi masa depan perikanan dan keanekaragaman hayati.