Anggota DPR Dorong Program Unggulan Desa Jadi PSN
Anggota Komisi V DPR RI Fadholi mendorong agar program-program unggulan desa diangkat menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk memastikan alokasi anggaran pusat yang memadai. Pernyataan itu disampaikan melalui keterangan resmi pada Sabtu, 27 Juni 2026, terkait inisiatif Kemendes PDT.
Usulan pengangkatan program unggulan desa ke PSN
Fadholi meminta agar program yang langsung menyentuh masyarakat desa dikategorikan sebagai PSN. Contoh yang disebut adalah Pasar Desa dan Desa Wisata. Dengan status PSN, menurut dia, program akan mendapat prioritas anggaran dari pemerintah pusat.
Langkah ini diusulkan agar dana yang tersedia untuk program desa tidak tersedot pada pos lain yang dianggap kurang produktif. Targetnya adalah memperkuat dampak ekonomi dan pelayanan di level desa.
Alasan dan mekanisme pelaksanaan
Fadholi menjelaskan bahwa kendala utama selama ini adalah keterbatasan pagu anggaran di kementerian pelaksana. Oleh sebab itu, pengajuan ke status PSN diperlukan.
Menurut dia, mekanismenya harus melalui koordinasi dengan Bappenas dan mendapat persetujuan untuk ditetapkan sebagai PSN. Setelah status tersebut diperoleh, anggaran dari pusat diperkirakan akan lebih mudah dialokasikan.
"Ini tolong program-program yang memang dianggap baik itu, masukkan sebagai Program Strategis Nasional. Seperti program Pasar Desa, kemudian Desa Wisata, dan lain-lain,"
"Tolong yakinkan kepada Bapak Presiden. Ini penting karena kalau itu sudah menjadi PSN, ini pasti akan dianggarkan,"
Kritik terhadap struktur anggaran Kemendes PDT
Selain gagasan pengangkatan PSN, Fadholi turut mengkritik komposisi anggaran di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). Ia menilai anggaran kementerian saat ini didominasi oleh belanja pegawai dan pembayaran honorer, termasuk di lingkungan Inspektorat.
"Ini catatan yang mesti harus dipenuhi. Saya pikir ini tidak bisa kita pandang sebelah mata, tapi ini harus betul-betul dipikirkan ke depannya,"
Dengan catatan tersebut, Fadholi mengingatkan perlunya penataan ulang prioritas belanja agar program-program pembangunan desa mendapat porsi yang lebih besar.
Implikasi dan prospek ke depan
Jika usulan ini diterima, program-program desa yang telah teruji dapat memperoleh dukungan anggaran lebih kuat. Selanjutnya, seluruh pihak terkait perlu mengawal proses koordinasi dengan Bappenas dan pembicaraan di tingkat eksekutif.
Rencana pengangkatan program unggulan desa menjadi PSN juga membuka peluang peningkatan kualitas layanan dan ekonomi di desa. Namun, keputusan akhir bergantung pada persetujuan perencanaan nasional dan kebijakan alokasi anggaran pemerintah pusat.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...