Anggota DPR Dorong Program Unggulan Desa Jadi PSN

Anggota Komisi V DPR RI Fadholi mendorong agar program-program unggulan desa diangkat menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk memastikan alokasi anggaran pusat yang memadai. Pernyataan itu disampaikan melalui keterangan resmi pada Sabtu, 27 Juni 2026, terkait inisiatif Kemendes PDT.

Usulan pengangkatan program unggulan desa ke PSN

Fadholi meminta agar program yang langsung menyentuh masyarakat desa dikategorikan sebagai PSN. Contoh yang disebut adalah Pasar Desa dan Desa Wisata. Dengan status PSN, menurut dia, program akan mendapat prioritas anggaran dari pemerintah pusat.

Langkah ini diusulkan agar dana yang tersedia untuk program desa tidak tersedot pada pos lain yang dianggap kurang produktif. Targetnya adalah memperkuat dampak ekonomi dan pelayanan di level desa.

Alasan dan mekanisme pelaksanaan

Fadholi menjelaskan bahwa kendala utama selama ini adalah keterbatasan pagu anggaran di kementerian pelaksana. Oleh sebab itu, pengajuan ke status PSN diperlukan.

Menurut dia, mekanismenya harus melalui koordinasi dengan Bappenas dan mendapat persetujuan untuk ditetapkan sebagai PSN. Setelah status tersebut diperoleh, anggaran dari pusat diperkirakan akan lebih mudah dialokasikan.

"Ini tolong program-program yang memang dianggap baik itu, masukkan sebagai Program Strategis Nasional. Seperti program Pasar Desa, kemudian Desa Wisata, dan lain-lain,"

"Tolong yakinkan kepada Bapak Presiden. Ini penting karena kalau itu sudah menjadi PSN, ini pasti akan dianggarkan,"

Kritik terhadap struktur anggaran Kemendes PDT

Selain gagasan pengangkatan PSN, Fadholi turut mengkritik komposisi anggaran di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). Ia menilai anggaran kementerian saat ini didominasi oleh belanja pegawai dan pembayaran honorer, termasuk di lingkungan Inspektorat.

"Ini catatan yang mesti harus dipenuhi. Saya pikir ini tidak bisa kita pandang sebelah mata, tapi ini harus betul-betul dipikirkan ke depannya,"

Dengan catatan tersebut, Fadholi mengingatkan perlunya penataan ulang prioritas belanja agar program-program pembangunan desa mendapat porsi yang lebih besar.

Implikasi dan prospek ke depan

Jika usulan ini diterima, program-program desa yang telah teruji dapat memperoleh dukungan anggaran lebih kuat. Selanjutnya, seluruh pihak terkait perlu mengawal proses koordinasi dengan Bappenas dan pembicaraan di tingkat eksekutif.

Rencana pengangkatan program unggulan desa menjadi PSN juga membuka peluang peningkatan kualitas layanan dan ekonomi di desa. Namun, keputusan akhir bergantung pada persetujuan perencanaan nasional dan kebijakan alokasi anggaran pemerintah pusat.