Muzakkir Minta Presiden Prabowo Sikat Habis Mafia Korupsi
LANGSA — Ketua Umum Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI) Provinsi Aceh, Prof. Dr. Drs. Muzakkir Samidan SH MH MPd, meminta Presiden Prabowo Subianto menjadikan pemberantasan korupsi sebagai agenda serius dan prioritas nasional. Pernyataan itu disampaikan di Langsa, Rabu (5/8), dengan alasan agar Indonesia tidak menjadi tempat nyaman bagi para mafia korupsi.
Kondisi korupsi yang dinilai mengkhawatirkan
Muzakkir menggambarkan praktik korupsi di Indonesia seperti "jamur di musim hujan". Ia menilai sebagian pelaku korupsi sudah kehilangan rasa malu dan berani mempertontonkan kejahatannya kepada publik.
"Penjahat korupsi bahkan mempertontonkan perbuatannya kepada publik. Mereka bisa tersenyum dan melambaikan tangan seolah-olah pahlawan,"
Menurut Muzakkir, fenomena itu makin memperburuk citra penegakan hukum karena tidak ada efek jera nyata bagi pelaku.
Amnesti dan efek jera
Ia menyoroti wacana pemberian amnesti atau abolisi bagi pelaku korupsi yang mengembalikan aset hasil kejahatan. Muzakkir mengingatkan wacana tersebut harus dikaji hati-hati agar tidak memberi kesan pengembalian uang bisa menghapus tanggung jawab pidana.
"Pertanyaannya, apakah penegak hukum mau serius dan sungguh-sungguh melakukan tugas penegakan hukum kalau pada akhirnya pelaku juga diberi ampunan? Siapa yang mau bercapek-capek kalau hasilnya tidak ada?"
Ia menegaskan penegakan harus berdasarkan kepastian hukum, keadilan, dan efek jera.
Tanpa pandang bulu
Muzakkir meminta Presiden Prabowo tegas terhadap siapa pun yang terbukti korupsi, tanpa melihat kedekatan politik atau jabatan. Tindakan tegas termasuk pencopotan pejabat jika terbukti bersalah, kata dia.
"Walau itu teman, saudara, kolega, simpatisan, kroni maupun pendukung, semuanya harus disikat habis jika terbukti melakukan korupsi,"
Tujuannya untuk menjaga kredibilitas pemerintahan dan agar pemberantasan korupsi tidak sekadar slogan.
Dorongan perampasan aset
Muzakkir mendorong pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset hasil tindak pidana korupsi. Menurutnya, perampasan aset penting untuk mengembalikan kerugian negara dan menghilangkan manfaat ekonomi dari hasil kejahatan.
"Saya percaya, jika negara sudah dalam kondisi kritis, Presiden Prabowo akan memaksa legislatif untuk membahas Undang-Undang Perampasan Aset hasil korupsi,"
Penutup: tuntutan transparansi dan prioritas
Muzakkir menegaskan kritik konstruktif penting sebagai kontrol terhadap pemerintah. Ia menolak stigma yang menyamakan kritik dengan tindakan merugikan negara, dan menegaskan bahwa yang harus "keluar" dari Indonesia adalah para mafia korupsi, bukan pengawas atau pengkritik.
Pesan utamanya jelas: agar pemberantasan korupsi efektif, kebijakan harus menegakkan hukum secara tegas, tanpa pengecualian, serta mendukung instrumen seperti perampasan aset untuk memulihkan kerugian negara dan menghentikan impunitas.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Dirut LPH LPPOM MUI Sumut 2026–2031 Perkuat Layanan Halal
Dr. Ricky Andi Syahputra resmi pimpin LPH LPPOM MUI Sumut 2026–2031; fokus pada sinergi kelembagaan, peningk...
Wisuda Sekolah Lansia Tangguh di Taput: Semangat Belajar Tanpa Batas
Wisuda Sekolah Lansia Tangguh digelar di Siborongborong (19/11), diikuti peserta dari empat kecamatan. TP PK...
Wali Kota Tutup PKP Angkatan I, Bapenda Dukung Pengembangan SDM
Wali Kota Medan menutup PKP Angkatan I di Helvetia (18/11), didukung Kepala Bapenda untuk menguatkan kapasit...
Terdakwa Tony Park Dituntut 6 Tahun dalam Kasus Judi Online di Medan
Terdakwa Tony Park dituntut 6 tahun penjara dan pemblokiran beberapa situs judi online atas perannya sebagai...
Kapolres Simalungun Kunjungi PT KINRA, Usulkan UKL di KEK Sei Mangkei
Kapolres Simalungun kunjungi PT KINRA di KEK Sei Mangkei untuk dukung Poliran dan usulkan pembentukan UKL Po...
Pelaku Bacok di Lokasi Hiburan Rakyat Gebang Ditangkap
Polsek Gebang menangkap YD (21) atas penganiayaan di lokasi hiburan rakyat Dusun VII Paluh Manis; dua korban...