Nasional

Prabowo Waspadai Demokrasi Bisa Dibajak dan Dibeli

Bagikan:
Presiden Prabowo berbicara pada puncak HUT PAN di Jakarta tentang ancaman terhadap demokrasi

Presiden Prabowo Subianto mengingatkan publik bahwa demokrasi Indonesia rentan dibajak dan dibeli oleh pihak berkekuatan ekonomi besar. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri puncak HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Jumat, 18 September 2026. Menurutnya, ancaman datang dari penggunaan uang dan teknologi untuk memengaruhi proses politik dan institusi negara.

Ancaman dari kekuatan ekonomi

Presiden menegaskan sumber ancaman utama berasal dari mereka yang memiliki modal besar. Ia menyoroti juga kekayaan yang diperoleh dengan cara tidak halal sebagai faktor yang memperparah risiko tersebut.

"Mereka-mereka yang punya kekuatan ekonomi besar, mereka-mereka yang punya uang banyak. Terutama mereka-mereka yang uangnya didapat dengan cara tidak halal,"

Prabowo menilai kekuatan finansial dapat dipakai untuk memengaruhi berbagai aktor dalam kehidupan bernegara.

Siapa yang menjadi sasaran?

Presiden merinci kelompok yang mungkin menjadi sasaran pengaruh finansial. Modusnya bukan hanya pembelian suara, tapi juga menyogok pejabat dari berbagai level.

  • Tokoh politik
  • Hakim dan jaksa
  • Jenderal dan aparat keamanan
  • Menteri hingga kepala negara

"Mereka mau membajak demokrasi kita, mereka mau menyogok tokoh-tokoh politik kita. Mereka mau membelinya, nyogok hakim, nyogok jaksa, nyogok jenderal, nyogok menteri, mereka mau nyogok presiden,"

Peran teknologi dan media sosial

Selain uang, Prabowo mengingatkan perkembangan teknologi dan platform digital sebagai alat untuk memengaruhi opini publik. Ia menyebut penggunaan algoritma, buzzer, dan akun robot yang dapat menyebarkan informasi merusak.

"Rakyat kita dirusak, coba mereka pengaruhi dengan fitnah. Alhamdulillah rakyat kita tidak bodoh,"

Menurut Presiden, perang modern sering dimulai dengan manipulasi informasi, bukan konfrontasi militer langsung.

"Perang sekarang tidak perlu dengan kirim pasukan banyak. Pertama, mereka rusak dulu dengan media sosial yang tidak benar,"

Dukungan pada demokrasi dan reformasi

Meski mengungkap kekhawatiran, Prabowo menegaskan komitmennya pada demokrasi dan reformasi. Ia juga mengaitkan posisi PAN dengan sejarah gerakan reformasi di Indonesia.

"Kita, cita-cita kita sama, kita ingin demokrasi. Jangan salah, saya di tentara, saya mendukung demokrasi, saya mendukung reformasi,"

Implikasi dan langkah ke depan

Pernyataan ini menyorot dua tantangan utama: pengaruh uang dalam politik dan manipulasi informasi lewat teknologi. Kewaspadaan publik, penguatan institusi penegak hukum, serta regulasi platform digital perlu diperkuat untuk meredam risiko tersebut. Pemantauan lebih ketat terhadap aliran uang politik dan literasi media menjadi langkah penting ke depan.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait