Prabowo Waspadai Demokrasi Bisa Dibajak dan Dibeli
Presiden Prabowo Subianto mengingatkan publik bahwa demokrasi Indonesia rentan dibajak dan dibeli oleh pihak berkekuatan ekonomi besar. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri puncak HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Jumat, 18 September 2026. Menurutnya, ancaman datang dari penggunaan uang dan teknologi untuk memengaruhi proses politik dan institusi negara.
Ancaman dari kekuatan ekonomi
Presiden menegaskan sumber ancaman utama berasal dari mereka yang memiliki modal besar. Ia menyoroti juga kekayaan yang diperoleh dengan cara tidak halal sebagai faktor yang memperparah risiko tersebut.
"Mereka-mereka yang punya kekuatan ekonomi besar, mereka-mereka yang punya uang banyak. Terutama mereka-mereka yang uangnya didapat dengan cara tidak halal,"
Prabowo menilai kekuatan finansial dapat dipakai untuk memengaruhi berbagai aktor dalam kehidupan bernegara.
Siapa yang menjadi sasaran?
Presiden merinci kelompok yang mungkin menjadi sasaran pengaruh finansial. Modusnya bukan hanya pembelian suara, tapi juga menyogok pejabat dari berbagai level.
- Tokoh politik
- Hakim dan jaksa
- Jenderal dan aparat keamanan
- Menteri hingga kepala negara
"Mereka mau membajak demokrasi kita, mereka mau menyogok tokoh-tokoh politik kita. Mereka mau membelinya, nyogok hakim, nyogok jaksa, nyogok jenderal, nyogok menteri, mereka mau nyogok presiden,"
Peran teknologi dan media sosial
Selain uang, Prabowo mengingatkan perkembangan teknologi dan platform digital sebagai alat untuk memengaruhi opini publik. Ia menyebut penggunaan algoritma, buzzer, dan akun robot yang dapat menyebarkan informasi merusak.
"Rakyat kita dirusak, coba mereka pengaruhi dengan fitnah. Alhamdulillah rakyat kita tidak bodoh,"
Menurut Presiden, perang modern sering dimulai dengan manipulasi informasi, bukan konfrontasi militer langsung.
"Perang sekarang tidak perlu dengan kirim pasukan banyak. Pertama, mereka rusak dulu dengan media sosial yang tidak benar,"
Dukungan pada demokrasi dan reformasi
Meski mengungkap kekhawatiran, Prabowo menegaskan komitmennya pada demokrasi dan reformasi. Ia juga mengaitkan posisi PAN dengan sejarah gerakan reformasi di Indonesia.
"Kita, cita-cita kita sama, kita ingin demokrasi. Jangan salah, saya di tentara, saya mendukung demokrasi, saya mendukung reformasi,"
Implikasi dan langkah ke depan
Pernyataan ini menyorot dua tantangan utama: pengaruh uang dalam politik dan manipulasi informasi lewat teknologi. Kewaspadaan publik, penguatan institusi penegak hukum, serta regulasi platform digital perlu diperkuat untuk meredam risiko tersebut. Pemantauan lebih ketat terhadap aliran uang politik dan literasi media menjadi langkah penting ke depan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Presiden Prabowo Janji Gelar Ratas Bahas Pendidikan Gratis
Presiden Prabowo akan menggelar ratas untuk membahas pendidikan negeri gratis dari SD hingga universitas, se...
Menko PMK: Penguatan Ekosistem Halal Perkuat Kepercayaan Konsumen
Menko PMK Pratikno: penguatan ekosistem halal penting untuk kepercayaan konsumen dan daya saing produk Indon...
Presiden Prabowo Hadiri Peringatan 1 Abad Pondok Modern Gontor
Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri Peringatan 1 Abad Pondok Modern Gontor di Ponorogo; dihadiri ribuan...
Kemenkop Gandeng Muhammadiyah Perkuat Koperasi Berbasis Masjid
Kemenkop bekerja sama dengan Muhammadiyah untuk kembangkan koperasi berbasis masjid, memperluas akses pembia...
5 Peristiwa Penting yang Terjadi pada 19 September
19 September menyimpan peristiwa penting: Tunjungan, Rapat Ikada, Aortic Dissection Awareness Day, kemerdeka...
MenPPPA Kecam Kekerasan di Ruang Publik, Minta Perlindungan Terpadu
MenPPPA Arifah Fauzi mengecam kekerasan di food court Jakarta, mendorong perlindungan korban, SOP keamanan,...