Prabowo Waspadai Demokrasi Bisa Dibajak dan Dibeli
Presiden Prabowo Subianto mengingatkan publik bahwa demokrasi Indonesia rentan dibajak dan dibeli oleh pihak berkekuatan ekonomi besar. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri puncak HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Jumat, 18 September 2026. Menurutnya, ancaman datang dari penggunaan uang dan teknologi untuk memengaruhi proses politik dan institusi negara.
Ancaman dari kekuatan ekonomi
Presiden menegaskan sumber ancaman utama berasal dari mereka yang memiliki modal besar. Ia menyoroti juga kekayaan yang diperoleh dengan cara tidak halal sebagai faktor yang memperparah risiko tersebut.
"Mereka-mereka yang punya kekuatan ekonomi besar, mereka-mereka yang punya uang banyak. Terutama mereka-mereka yang uangnya didapat dengan cara tidak halal,"
Prabowo menilai kekuatan finansial dapat dipakai untuk memengaruhi berbagai aktor dalam kehidupan bernegara.
Siapa yang menjadi sasaran?
Presiden merinci kelompok yang mungkin menjadi sasaran pengaruh finansial. Modusnya bukan hanya pembelian suara, tapi juga menyogok pejabat dari berbagai level.
- Tokoh politik
- Hakim dan jaksa
- Jenderal dan aparat keamanan
- Menteri hingga kepala negara
"Mereka mau membajak demokrasi kita, mereka mau menyogok tokoh-tokoh politik kita. Mereka mau membelinya, nyogok hakim, nyogok jaksa, nyogok jenderal, nyogok menteri, mereka mau nyogok presiden,"
Peran teknologi dan media sosial
Selain uang, Prabowo mengingatkan perkembangan teknologi dan platform digital sebagai alat untuk memengaruhi opini publik. Ia menyebut penggunaan algoritma, buzzer, dan akun robot yang dapat menyebarkan informasi merusak.
"Rakyat kita dirusak, coba mereka pengaruhi dengan fitnah. Alhamdulillah rakyat kita tidak bodoh,"
Menurut Presiden, perang modern sering dimulai dengan manipulasi informasi, bukan konfrontasi militer langsung.
"Perang sekarang tidak perlu dengan kirim pasukan banyak. Pertama, mereka rusak dulu dengan media sosial yang tidak benar,"
Dukungan pada demokrasi dan reformasi
Meski mengungkap kekhawatiran, Prabowo menegaskan komitmennya pada demokrasi dan reformasi. Ia juga mengaitkan posisi PAN dengan sejarah gerakan reformasi di Indonesia.
"Kita, cita-cita kita sama, kita ingin demokrasi. Jangan salah, saya di tentara, saya mendukung demokrasi, saya mendukung reformasi,"
Implikasi dan langkah ke depan
Pernyataan ini menyorot dua tantangan utama: pengaruh uang dalam politik dan manipulasi informasi lewat teknologi. Kewaspadaan publik, penguatan institusi penegak hukum, serta regulasi platform digital perlu diperkuat untuk meredam risiko tersebut. Pemantauan lebih ketat terhadap aliran uang politik dan literasi media menjadi langkah penting ke depan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...