Nasional

Presiden Prabowo Janji Gelar Ratas Bahas Pendidikan Gratis

Bagikan:
Presiden Prabowo berbicara pada HUT PAN, menyatakan akan gelar ratas bahas pendidikan gratis

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan segera menggelar rapat terbatas (ratas) untuk membahas kebijakan biaya pendidikan negeri harus gratis, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pernyataan itu disampaikan saat acara puncak HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Jumat, 18 September 2026.

Rencana ratas dan ruang lingkup pendidikan gratis

Menurut Presiden, ratas akan mengatur cakupan layanan pendidikan negeri yang dibebaskan dari biaya. Ia menyebutkan secara tegas bahwa kebijakan mencakup SD, SMP, SMA, dan universitas negeri. Rencana ini dia ajukan sebagai bagian dari upaya mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat setelah hampir dua tahun pemerintah bekerja.

Dalam sambutannya, Presiden menegaskan urgensi tindakan cepat agar anak-anak tidak tertunda mendapat layanan pendidikan yang layak.

Perbaikan fasilitas dan kesejahteraan tenaga pendidik

Selain penghapusan biaya, Presiden juga menyoroti kondisi fisik sekolah dan kesejahteraan guru. Ia meminta perbaikan gedung, atap yang runtuh, serta fasilitas sanitasi yang belum memadai di banyak sekolah desa.

"Anak-anak tidak bisa menunggu. Jembatan di desa-desa harus dibangun, sekolah-sekolah harus segera diperbaiki, atap runtuh, sekolah-sekolah enggak ada WC yang bagus harus kita perbaiki."

Prabowo menilai perbaikan infrastruktur harus berjalan beriringan dengan peningkatan gaji dan kesejahteraan tenaga pendidik untuk memperkuat pelayanan pendidikan.

Pendanaan: dari mana anggarannya?

Soal pembiayaan, Presiden mengaitkan rencana pendidikan gratis dengan upaya pemberantasan korupsi. Ia menegaskan bahwa dana negara yang dikorupsi atau diselewengkan harus dikembalikan untuk kepentingan publik, termasuk pendidikan.

"Nanti akan ada yang bertanya, dari mana uangnya? Uangnya yang dikorupsi, yang dinyolong, yang dicuri."

Pernyataan ini melanjutkan komitmen yang pernah disampaikan Presiden saat pidato terkait RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan pada 14 Agustus 2026, bahwa pemerintah akan memperluas akses pendidikan gratis di sekolah negeri.

Konteks dan langkah selanjutnya

Rencana ratas menunjukkan arah kebijakan prioritas pemerintah pada sektor pendidikan. Pelaksanaan kebijakan ini membutuhkan perumusan teknis, alokasi anggaran, dan koordinasi lintas kementerian.

Langkah berikutnya adalah penetapan waktu ratas, penyusunan skema pendanaan, serta audit dan optimasi belanja untuk memastikan dana dialokasikan efektif ke perbaikan fasilitas dan tunjangan pendidik.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait