Aktivis Antikorupsi: Utamakan Fakta soal Polemik Perjalanan Menteri PU

Aktivis antikorupsi meminta publik mengedepankan fakta dalam menanggapi polemik rencana perjalanan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo ke Amerika Serikat. Permintaan itu disampaikan Sekjen Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Anshor Mukmin, yang menilai isu yang beredar masih bersifat administratif dan perlu bukti sebelum disimpulkan sebagai penyalahgunaan anggaran.

Reaksi KAKI: fokus pada fakta dan bukti

Anshor meminta masyarakat menyikapi persoalan secara jernih dan proporsional. Ia menilai polemik berkembang karena dokumen administrasi dipersepsikan berlebihan tanpa bukti kuat.

"Persoalan perjalanan dinas yang menjadi polemik sesungguhnya. Hanya persoalan isu administratif yang kemudian digiring seolah-olah menjadi tuduhan penyalahgunaan keuangan negara yang tidak berdasar,"

Menurut Anshor, pencantuman nama anggota keluarga dalam dokumen perjalanan, termasuk untuk keperluan visa, tidak otomatis menunjukkan pelanggaran hukum. Ia menekankan bahwa dugaan penyalahgunaan wewenang harus dibuktikan lewat dokumen dan mekanisme audit yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Penilaian mengenai ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang harus didasarkan pada fakta, dokumen, dan mekanisme audit yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukan sekadar asumsi yang terus digaungkan hingga membentuk persepsi di ruang publik,"

Klarifikasi Kementerian PU

Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan dokumen yang beredar adalah persyaratan administrasi untuk pengurusan visa melalui Kementerian Luar Negeri. Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Apri Artoto, menegaskan pencantuman nama keluarga merupakan bagian koordinasi administrasi, bukan bukti penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

"Yang perlu kami tegaskan adalah tidak ada penggunaan APBN untuk pembiayaan anggota keluarga ataupun kepentingan pribadi. Apabila nantinya terdapat anggota keluarga yang mendampingi, seluruh pembiayaannya menggunakan dana pribadi,"

Apri juga mengatakan kementerian sedang menelusuri sumber kebocoran dokumen internal untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran pengelolaan dokumen kedinasan. Kementerian meminta publik tidak mudah percaya pada informasi yang belum utuh dan menegaskan komitmen pada akuntabilitas anggaran.

Keputusan Menteri dan langkah lapangan

Menanggapi polemik, Menteri Dody membatalkan rencana keberangkatan ke Amerika Serikat dan memilih tetap meninjau proyek di dalam negeri. Ia menjadwalkan kunjungan ke Jembatan Enang-Enang di Kabupaten Bener Meriah, Aceh.

"Kalau ke Amerika batal. Saya lebih memilih ke Enang-Enang,"

Implikasi dan harapan ke depan

Para pengamat menilai perdebatan publik yang sehat penting untuk pengawasan penyelenggara negara. Namun, Anshor mengingatkan kritik harus diarahkan pada penguatan tata kelola, bukan pada penghakiman karakter tanpa bukti.

"Kita patut menghormati kritik oleh masyarakat, namun akan lebih bernilai apabila berorientasi pada penguatan tata kelola pemerintahan. Bukan pada pembentukan opini yang menyerang karakter seseorang, yang mengedepankan penghakiman di ruang publik tanpa dasar,"

Pemeriksaan sumber kebocoran dokumen dan audit administratif kemungkinan akan menjadi langkah berikutnya. Publik diimbau menunggu hasil penelusuran dan bukti sebelum menarik kesimpulan final.