Pilkades Subulussalam Agustus 2026: Forkopimda Dijadwalkan Rapat Pekan Depan
Pemerintah Kota Subulussalam menjadwalkan rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pekan depan menjelang pelaksanaan Pilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Agustus 2026 di 34 desa yang tersebar di lima kecamatan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong (DPMK), Hamdansyah, menyatakan kesiapan administrasi dan teknis untuk memastikan pilkades berjalan sesuai rencana.
Jadwal Forkopimda dan pernyataan DPMK
Rapat Forkopimda diputuskan digelar tak lama setelah pertemuan pekan ini. Pernyataan itu disampaikan Hamdansyah melalui pesan singkat pada Kamis (4/6).
"Insya Allah, habis minggu ini rapat Forkopimda,"
Menurut Hamdansyah, DPMK terus melakukan persiapan teknis untuk merealisasikan tahapan pilkades yang sempat tertunda.
Persiapan teknis dan penguatan pengelolaan dana
Dalam persiapan, DPMK berkoordinasi lintas sektor untuk menjaga keamanan dan kelancaran setiap tahapan. Fokusnya meliputi penguatan pengelolaan keuangan desa, pengawasan administrasi, dan percepatan penyaluran Anggaran Dana Desa (ADD) serta Alokasi Dana Kampong (ADK).
Upaya ini dimaksudkan agar proses pemilihan berjalan transparan dan anggaran desa dapat dimanfaatkan tepat waktu untuk layanan publik.
Status penjabat kepala desa per kecamatan
Saat ini sejumlah desa di Subulussalam dipimpin oleh Pejabat (Pj) Kepala Desa menunggu pemilihan definitif. Rinciannya adalah sebagai berikut:
- Kecamatan Sultan Daulat: 8 desa
- Kecamatan Simpang Kiri: 8 desa
- Kecamatan Penanggalan: 4 desa
- Kecamatan Longkib: 4 desa
- Kecamatan Rundeng: 12 desa
Sejarah singkat dan harapan warga
Pilkades serentak terakhir di wilayah itu berlangsung pada awal Oktober 2022, melibatkan 49 desa. Pada 5 Mei 2025, di era Wali Kota Haji Rasyid Bancin dan Wakil Wali Kota M. Nasir, sebanyak 25 Pj Kades dilantik oleh Wakil Wali Kota.
Jhoni Bancin, warga sekaligus mantan Kepala Desa Lae Ikan, mengatakan desa yang dia wakili telah dipimpin Pj sebanyak tiga kali berturut-turut. Dia berharap pilkades segera digelar agar warga mendapat kepala desa definitif.
Dengan rapat Forkopimda yang akan digelar pekan depan, pemerintahan daerah diharapkan dapat menetapkan jadwal final dan memastikan seluruh persyaratan teknis serta anggaran terpenuhi. Keputusan tersebut menentukan kelanjutan proses demokrasi desa menjelang Agustus 2026.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Aceh Besar Ajak Anak Kenali Permainan Tradisional
Aceh Besar menggelar Festival Permainan Tradisional (25/7) untuk kenalkan permainan rakyat pada anak, bangun...
Bobby Nasution Berangkatkan 10 Warga Umroh dan Salurkan Zakat ASN
Gubernur Sumut Bobby Nasution memberangkatkan 10 warga umroh dan mengalokasikan zakat ASN untuk bedah 10 rum...
Medan Zoo Bantah Terima Harimau Putih 'Anggun' dari Semarang
PUD Pembangunan Kota Medan menegaskan Medan Zoo tak menerima harimau putih Anggun dari Semarang atau melakuk...
Bobby Nasution: LGBTQ dan Narkoba Dinilai Ancaman Nonmiliter
Gubernur Sumut Bobby Nasution menyandingkan LGBTQ dan narkoba sebagai ancaman nonmiliter, mengutip Perpres 1...
Pemkab Simalungun Lantik Lima JPT Pratama untuk Perkuat Manajemen Talenta
Pemkab Simalungun melantik lima JPT Pratama pada 24 Juli 2026 untuk memperkuat tata kelola dan menerapkan Ma...
Tabligh Akbar Pantai Cermin: Puluhan Ribu Hadiri, Bobby Nasution Turun
Puluhan ribu jamaah memadati Tabligh Akbar di Pantai Cermin (25/7); pemerintah dorong pembangunan jalan dan...