Pilkades Subulussalam Agustus 2026: Forkopimda Dijadwalkan Rapat Pekan Depan
Pemerintah Kota Subulussalam menjadwalkan rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pekan depan menjelang pelaksanaan Pilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Agustus 2026 di 34 desa yang tersebar di lima kecamatan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong (DPMK), Hamdansyah, menyatakan kesiapan administrasi dan teknis untuk memastikan pilkades berjalan sesuai rencana.
Jadwal Forkopimda dan pernyataan DPMK
Rapat Forkopimda diputuskan digelar tak lama setelah pertemuan pekan ini. Pernyataan itu disampaikan Hamdansyah melalui pesan singkat pada Kamis (4/6).
"Insya Allah, habis minggu ini rapat Forkopimda,"
Menurut Hamdansyah, DPMK terus melakukan persiapan teknis untuk merealisasikan tahapan pilkades yang sempat tertunda.
Persiapan teknis dan penguatan pengelolaan dana
Dalam persiapan, DPMK berkoordinasi lintas sektor untuk menjaga keamanan dan kelancaran setiap tahapan. Fokusnya meliputi penguatan pengelolaan keuangan desa, pengawasan administrasi, dan percepatan penyaluran Anggaran Dana Desa (ADD) serta Alokasi Dana Kampong (ADK).
Upaya ini dimaksudkan agar proses pemilihan berjalan transparan dan anggaran desa dapat dimanfaatkan tepat waktu untuk layanan publik.
Status penjabat kepala desa per kecamatan
Saat ini sejumlah desa di Subulussalam dipimpin oleh Pejabat (Pj) Kepala Desa menunggu pemilihan definitif. Rinciannya adalah sebagai berikut:
- Kecamatan Sultan Daulat: 8 desa
- Kecamatan Simpang Kiri: 8 desa
- Kecamatan Penanggalan: 4 desa
- Kecamatan Longkib: 4 desa
- Kecamatan Rundeng: 12 desa
Sejarah singkat dan harapan warga
Pilkades serentak terakhir di wilayah itu berlangsung pada awal Oktober 2022, melibatkan 49 desa. Pada 5 Mei 2025, di era Wali Kota Haji Rasyid Bancin dan Wakil Wali Kota M. Nasir, sebanyak 25 Pj Kades dilantik oleh Wakil Wali Kota.
Jhoni Bancin, warga sekaligus mantan Kepala Desa Lae Ikan, mengatakan desa yang dia wakili telah dipimpin Pj sebanyak tiga kali berturut-turut. Dia berharap pilkades segera digelar agar warga mendapat kepala desa definitif.
Dengan rapat Forkopimda yang akan digelar pekan depan, pemerintahan daerah diharapkan dapat menetapkan jadwal final dan memastikan seluruh persyaratan teknis serta anggaran terpenuhi. Keputusan tersebut menentukan kelanjutan proses demokrasi desa menjelang Agustus 2026.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
450 Guru Ikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput 2026
Sebanyak 450 guru dari 15 kecamatan mengikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput pada 21 November 2026 di Gedu...
Polres Labuhanbatu Raih Dua Penghargaan di Gelar Operasional Polda Sumut
Polres Labuhanbatu meraih Juara I Keaktifan Pelaporan Harkamtibmas dan Terbaik III Kumulatif pada Gelar Oper...
HDI Medan 2026: Peringatan Inklusif Siap Digelar 3 Desember
Peringatan HDI ke-34 Kota Medan digelar 3 Desember 2026 di Grand Kanaya Hotel untuk mendorong inklusi dan pe...
Aceh Ajukan Isbat Wakaf Blang Padang setelah Persetujuan Presiden
Pemerintah Aceh akan mengajukan isbat wakaf Blang Padang ke Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah Presiden menyetu...
Titik Balik 40: Prof Armiadi Singgung 3 Jebakan Gaya Hidup Modern
Prof Armiadi menyerukan usia 40 sebagai titik balik: hindari hustle culture, candu digital, dan salah tafsir...
Sembilan Puteri Sumut Raih Gelar di Kompetisi Puteri Nasional 2026
Sembilan wakil Sumatera Utara meraih berbagai gelar di pemilihan puteri nasional 2026, dari budaya hingga bu...