Registrasi Perlinsos Digital Sumut Baru 22,8%, Pemprov Kejar Target

MEDAN — Registrasi Perlinsos Digital di Sumatera Utara masih jauh dari target. Hingga Jumat (6/11), baru 1.111.422 kepala keluarga (KK) terdaftar dari target 4.864.605 KK, atau sekitar 22,8 persen. Data itu akan menjadi dasar penyaluran bantuan sosial pada 2027, sehingga Pemprov Sumut berencana mempercepat pendaftaran dan verifikasi dalam sisa waktu sekitar dua bulan.

Angka pendaftaran dan capaian nasional

Secara nasional, jumlah KK di 38 provinsi mencapai 96.044.487. Kementerian Sosial menargetkan 48 juta KK terdaftar dalam Perlinsos Digital, namun realisasinya baru 18.829.945 KK.

Beberapa provinsi mencatat persentase pendaftaran lebih tinggi, seperti Aceh (51,25%), Bali (50,73%), dan Nusa Tenggara Barat (27%).

Langkah percepatan di Sumut

Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Timur Tumanggor, menyatakan akan menindaklanjuti arahan pusat dengan memperkuat koordinasi antar OPD dan mempercepat verifikasi data. Salah satu langkah yang diambil adalah menyelaraskan data biometrik untuk memastikan validitas calon penerima.

"Program Perlinsos diperuntukkan bagi masyarakat yang berada pada desil 1 hingga desil 4. Mereka adalah kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah,"

Timur meminta Dinas Sosial Sumut segera berkoordinasi dengan Dinas PMD, Dukcapil, dan OPD terkait karena peran lembaga-lembaga ini krusial sebagai fondasi data untuk percepatan registrasi.

Arahan pusat dan peran agen Perlinsos

Rapat koordinasi percepatan registrasi diikuti Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Ketua Komite Percepatan Digitalisasi Bantuan Luhut Binsar Pandjaitan, serta kepala daerah se-Indonesia. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memimpin rapat dan mengarahkan agar tiap daerah mencapai minimal 50 persen pendaftaran dari populasi KK setempat.

Saifullah mengingatkan peran aktif agen Perlinsos di kabupaten/kota. Saat ini ada 1.091.586 agen terdaftar, yang terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), ASN pemda, PSK, camat, perangkat desa/kelurahan, serta kepala lingkungan dan RT/RW. Pendamping PKH menyumbang pendaftaran terbesar, mencapai 40,6 persen.

"Saya meminta untuk membangunkan agen yang belum aktif. Setiap OPD, camat, dan desa memastikan agen yang sudah terdaftar mulai mendaftarkan warganya,"

Tito juga menyarankan pembentukan tim di tiap daerah yang diketuai Kepala Dinas Sosial dan didampingi Dukcapil, dengan Sekda sebagai pengawas dan penanggung jawab di tingkat kepala daerah.

Implikasi dan langkah selanjutnya

Dengan tenggat waktu yang pendek, pemerintah provinsi diminta melakukan pemantauan berkala dan mengerahkan sumber daya untuk meningkatkan pendaftaran. Keberhasilan percepatan akan menentukan ketepatan sasaran penyaluran bansos, bantuan pendidikan, layanan kesehatan, dan subsidi energi di masa depan.