DPRD Jatim: Hari Anak Nasional Momentum Perkuat Perlindungan Anak

SURABAYA — Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana, mendorong penguatan kebijakan perlindungan anak melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Tekanan itu datang menyusul tingginya angka kekerasan terhadap anak di Jawa Timur yang tercatat dalam data SIMFONI PPA.

Hari Anak Nasional harus lebih dari seremonial

Renny mengatakan momentum Hari Anak Nasional (HAN) 2026 yang bertema "Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan" tidak boleh berhenti pada upacara dan kegiatan simbolis. Menurutnya, HAN harus menjadi ajang evaluasi efektivitas sistem perlindungan anak di daerah.

"Data itu menunjukkan bahwa perlindungan anak masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Negara harus hadir memastikan setiap anak memperoleh hak hidup, tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan,"

Data dan fokus kebijakan

Berdasarkan catatan SIMFONI PPA, angka kekerasan terhadap anak di Jawa Timur masih tinggi. Kondisi ini, kata Renny, menuntut intervensi lintas sektor yang melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah daerah.

Ia menekankan bahwa penegakan hukum saja tidak cukup. Pencegahan harus diperkuat melalui pola pengasuhan sehat, pendidikan karakter, dan penguatan literasi digital agar anak lebih aman saat beraktivitas di dunia maya.

Tantangan baru: teknologi dan kesejahteraan anak

Renny mengingatkan perkembangan teknologi membawa risiko seperti perundungan siber, eksploitasi seksual daring, dan paparan konten tidak sesuai usia. Karena itu, kebijakan perlindungan anak harus adaptif terhadap perubahan medium tersebut.

Selain kekerasan, persoalan lain yang perlu perhatian adalah putus sekolah, pemenuhan gizi, kesehatan mental, dan perlindungan sosial bagi anak dari keluarga rentan. Semua isu ini, menurut Renny, harus masuk dalam prioritas pembangunan daerah.

Langkah DPRD dan rekomendasi

Dalam fungsi kedewanan, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur berkomitmen mendorong penguatan layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), peningkatan edukasi pengasuhan keluarga, serta kolaborasi antarsektor agar sistem perlindungan anak lebih efektif.

• Memperkuat regulasi dan anggaran perlindungan anak;
• Meningkatkan kapasitas UPTD PPA di tingkat daerah;
• Memasukkan kepentingan anak sebagai prioritas pembangunan daerah;
• Penguatan literasi digital dan pendidikan karakter di sekolah.

Renny menegaskan bahwa upaya ini penting untuk mewujudkan masa depan yang sehat bagi generasi mendatang. "Kalau kita ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045, fondasinya harus dimulai dari anak-anak hari ini," ujarnya, menyerukan agar setiap kebijakan daerah menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas.

Dengan demikian, Hari Anak Nasional diharapkan menjadi pengingat berkelanjutan bahwa setiap anak berhak tumbuh di lingkungan aman, bebas dari kekerasan, dan memperoleh kesempatan berkembang secara optimal.