Menhan Sjafrie Minta Penguatan Peran BPKP sebagai Instrumen Negara

Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperkuat perannya sebagai instrumen negara. Pernyataan itu disampaikan pada Senin, 14 September 2026, dengan alasan tantangan negara semakin kompleks sehingga butuh aparatur yang kuat, profesional, dan siap menghadapi berbagai situasi.

Pentingnya penguatan fungsi pengawasan

Sjafrie menilai posisi strategis BPKP bukan sekadar melakukan pemeriksaan administrasi. Pengawasan harus memastikan program pemerintah berjalan efektif dan memberi manfaat nyata kepada masyarakat.

"BPKP adalah instrumen negara yang harus kita perkuat. Pengawakan dan manajemennya harus kuat,"

Menurutnya, penguatan itu mencakup manajemen internal, kapasitas SDM, dan keberanian pengambilan keputusan yang tetap berlandaskan hukum dan etika.

Perlu pola pikir eksploratif

Menhan mengingatkan agar aparatur tidak bekerja hanya dengan pendekatan normatif. Situasi global yang dinamis menuntut kemampuan berpikir lebih terbuka dan proaktif untuk membaca berbagai kemungkinan ke depan.

"Kalau normatif, kita bisa membaca. Tetapi kalau eksploratif, kita harus mampu melihat apa yang mungkin terjadi di depan,"

Ia mendorong BPKP meningkatkan kemampuan analisis dan antisipasi sehingga bisa merespons risiko dan peluang lebih cepat.

Nilai organisasi dan keberanian mengambil keputusan

Sjafrie menekankan pentingnya kepatuhan terhadap koridor hukum sekaligus keberanian aparatur dalam mengambil keputusan. Keraguan, katanya, dapat menghambat respons ketika situasi menuntut tindakan cepat.

"Bapak dan ibu tidak perlu khawatir menghadapi tekanan. Yang penting tugas dijalankan sesuai koridor,"

Ia juga meminta jajaran BPKP mempertahankan disiplin organisasi dan garis komando. Setiap pegawai harus memahami tugas dan standar operasional yang berlaku.

• Nasionalisme
• Patriotisme
• Profesionalisme

Sjafrie menyebut ketiga nilai tersebut sebagai modal utama yang harus terus dijaga dan diisi dengan peningkatan kompetensi.

Implikasi dan langkah ke depan

Dengan tantangan yang kian berat, Sjafrie menilai soliditas organisasi menjadi faktor penentu keberhasilan BPKP. Penguatan manajemen, pelatihan SDM, serta kepastian hukum dalam pengambilan keputusan menjadi prioritas.

Penegasan ini menempatkan BPKP pada posisi yang lebih krusial dalam upaya peningkatan tata kelola pemerintahan. Ke depan, langkah konkret diharapkan meliputi reformasi internal dan penguatan sumber daya untuk meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas publik.