NasDem Dorong Perubahan Perda Penanggulangan Kemiskinan di Medan
Medan — Fraksi NasDem DPRD Kota Medan mendesak perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan agar program pemerintah lebih terarah, terintegrasi, dan tepat sasaran. Desakan itu disampaikan dr. Faisal Arbie M.Biomed saat menyampaikan pandangan fraksi pada rapat paripurna internal di gedung DPRD, Senin (7/9).
Alasan perubahan Perda
Faisal menilai regulasi saat ini perlu diperkuat untuk meningkatkan integrasi, sinkronisasi, dan koordinasi antar program penanggulangan kemiskinan. Tujuannya agar pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin dan kelompok rentan berjalan lebih efektif.
Strategi dan fokus program
Menurut Faisal, penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan pemberian bantuan. Diperlukan strategi yang sekaligus mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan kemampuan serta pendapatan masyarakat miskin.
"Untuk itu, penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan dengan strategi khusus, yakni pengurangan beban pengeluaran orang atau keluarga fakir miskin dan kelompok rentan. Peningkatan kemampuan dan pendapatan orang atau keluarga fakir miskin dan kelompok rentan."
Pelatihan, pemberdayaan, dan lapangan kerja
Fraksi NasDem menekankan pentingnya pengembangan usaha mikro dan kecil agar masyarakat memperoleh sumber pendapatan berkelanjutan. Selain itu, pelatihan keterampilan dan pelatihan kerja perlu diperluas, termasuk bagi usia produktif yang mencari pekerjaan.
"Kami berpandangan setiap orang bisa dan mampu bekerja jika diberi kesempatan. Dan kesempatan itu beriringan dengan pelatihan agar nantinya tercipta kemandirian dan bisa keluar dari jeratan kemiskinan dan tidak kembali lagi."
Prinsip pelaksanaan dan tata kelola
Faisal meminta program dirancang berdasarkan prinsip-prinsip yang jelas agar berdampak lama. Ia menyebutkan prinsip penting yang harus dipegang dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan:
- Pemberdayaan
- Partisipatif
- Sinergi
- Terukur
- Transparan dan akuntabel
- Berkelanjutan
Ia juga menegaskan bahwa penurunan angka kemiskinan bersifat multidimensi dan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat miskin sendiri.
Penutup: harapan terhadap pembahasan Ranperda
Fraksi NasDem mendorong pembahasan Ranperda Penanggulangan Kemiskinan dilakukan secara serius dan menyeluruh. Harapannya, regulasi baru nanti mampu menjawab persoalan kemiskinan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Medan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Berkas Ledakan Rumah Grand Polonia Masih P-19, Kejari Minta Lengkapi
Kejari Medan mengembalikan berkas ledakan rumah Grand Polonia ke penyidik karena masih berstatus P-19 dan bu...
Polda Sumut Bongkar Penyelewengan BBM Bersubsidi, SPBU Disegel
Polda Sumut mengungkap lima kasus penyelewengan BBM subsidi 20-25 Okt 2026, enam tersangka ditangkap dan SPB...
BMKG: Gelombang 1,25–2,5 m di Perairan Sumut 27–29 Okt
BMKG peringatkan gelombang 1,25–2,5 m di perairan Sumatera Utara pada 27–29 Okt 2026; nelayan dan kapal dimi...
Dies Natalis ke-8 STKIP Padanglawas Perkuat Sinergi Pendidikan
STKIP Padanglawas merayakan Dies Natalis ke-8 (25/10) untuk perkuat sinergi pendidikan, dengan senam sehat,...
Polda Sumut Tangkap Dua Pelaku Pembunuhan Sopir Taksi Online
Polda Sumut menangkap dua tersangka pembunuhan dan perampokan sopir taksi online; pelaku dilumpuhkan setelah...
Gerindra: Penanggulangan Kemiskinan Medan harus Lebih dari Bansos
Fraksi Gerindra DPRD Medan minta penanggulangan kemiskinan tak hanya lewat bansos, tapi melalui pemberdayaan...