Pemko Medan Ajukan Perubahan APBD 2026: Pendapatan Naik ke Rp7,13 T
Medan — Pemerintah Kota Medan mengajukan perubahan struktur APBD Tahun Anggaran 2026 dengan peningkatan signifikan pada pendapatan dan belanja daerah. Rancangan perubahan disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Medan, Senin (7/9), di Gedung DPRD Kota Medan. Perubahan ini dilakukan sebagai respons atas perubahan asumsi makroekonomi dan perluasan target kinerja pembangunan.
Ringkasan perubahan anggaran
Sebelum perubahan, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp6,79 triliun lebih. Setelah revisi, pendapatan direncanakan naik menjadi Rp7,13 triliun lebih, atau meningkat sekitar 5,05 persen.
Di sisi belanja, peningkatan lebih besar terjadi. Belanja daerah yang semula Rp6,90 triliun lebih direncanakan meningkat menjadi Rp7,73 triliun lebih, atau naik sekitar 12,03 persen. Perubahan struktur APBD juga memuat pembiayaan netto sebesar Rp592,21 miliar.
Penyebab dan dasar perubahan
Rico Waas menjelaskan perubahan angka anggaran bukan sekadar penyesuaian kuantitatif. Perubahan tersebut mengikuti pergeseran kebijakan makro dan penyesuaian KUA-PPAS yang telah disepakati sebelumnya.
"Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan, struktur dan proyeksinya telah disusun sesuai dengan perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 yang disepakati,"
Selain itu, rancangan anggaran diselaraskan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan yang dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Medan.
Dampak fiskal dan tujuan pengelolaan
Pemko berharap perubahan ini meningkatkan kapasitas fiskal pada 2026. Penguatan kapasitas fiskal diperlukan agar pembiayaan berbagai urusan pemerintahan dapat dipenuhi lebih optimal.
"Kita berharap kapasitas fiskal Pemerintah Kota Medan tahun 2026 dapat semakin meningkat,"
Rico menegaskan anggaran harus menjadi mesin penggerak pemerintahan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Pengelolaan anggaran diarahkan untuk mewujudkan visi RPJMD 2025–2029 menuju Medan Bertuah yang inklusif, maju, dan berkelanjutan.
Proses pembahasan dan harapan
Setelah penyampaian penjelasan Ranperda Perubahan APBD, Wali Kota meminta Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera melakukan pembahasan. Ia berharap persetujuan bersama rampung tepat waktu agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki waktu cukup untuk pelaksanaan program dan kegiatan.
"Sehingga semua OPD nantinya memiliki waktu yang cukup untuk pelaksanaan Perubahan APBD secara lebih optimal dan menghasilkan sasaran kinerja yang dapat dirasakan dan dinikmati secara langsung oleh masyarakat Kota Medan,"
Rico juga menekankan perlunya kolaborasi eksekutif dan legislatif serta partisipasi pemangku kepentingan agar kebijakan anggaran benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Langkah selanjutnya adalah pembahasan teknis bersama DPRD dan TAPD untuk memastikan implementasi perubahan anggaran berjalan efektif dan tepat sasaran.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Baznas Padanglawas Salurkan Zakat ke 196 Guru MDTA dan TPQ
Baznas Padanglawas menyalurkan zakat ke 196 guru MDTA/TPQ di Barumun; target 2026 naik jadi 904 guru dengan...
Sekretaris Dinas Labuhanbatu Didakwa Tipu 20 Laptop, Rugikan Rp183,5 Juta
Sekretaris Dinas Peternakan Labuhanbatu, Mudasir, didakwa menipu pengadaan 20 laptop yang merugikan Rp183,5...
PSMS Menang 2-1 atas PSIS, Bobby Minta Persiapan Stadion dan Optimisme Promosi
PSMS Medan menang 2-1 atas PSIS (25/10) dan naik ke posisi dua Grup A; Gubernur Bobby minta perbaikan stadio...
Petani Sipirok Keluhkan Pupuk Subsidi Dijual di Atas HET
Petani Sipirok mengeluhkan NPK Phonska dijual Rp150.000 per sak, jauh di atas HET Rp92.000; mereka minta Din...
Polres Tapteng Tangkap Pelaku Penyalahgunaan BBM Subsidi dan 14 Tabung LPG
Polres Tapteng menangkap SS (45) usai ditemukan enam jerigen Pertalite dan 14 tabung LPG 3 kg yang diduga ak...
PIKI Samosir Dilantik, Diharap Jadi Mitra Strategis Pembangunan
DPC PIKI Samosir periode 2026–2031 dilantik 25 Oktober di Pangururan; diharapkan jadi mitra strategis dalam...