DPR Minta Percepatan Penanganan Sekolah Rusak Akibat Gempa NTT

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, meminta percepatan penanganan sekolah yang rusak akibat gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pernyataan itu disampaikan pada Senin, 17 Agustus 2026, menekankan keselamatan siswa dan hak pendidikan sebagai prioritas. Ia mendorong pendataan cepat, pencairan anggaran, serta penyediaan ruang belajar sementara agar proses belajar tetap berjalan.

Permintaan pendataan dan pencairan anggaran

Lalu Hadrian meminta pemerintah pusat dan daerah segera melakukan pendataan menyeluruh pada sekolah terdampak. Bangunan yang dinilai tidak aman harus ditutup hingga dinyatakan layak. Ia juga menekankan percepatan pencairan anggaran untuk perbaikan fasilitas pendidikan.

“Pemerintah pusat dan daerah harus mempercepat pencairan anggaran dan memperbaiki fasilitas sekolah. Jangan sampai anak-anak menjadi korban kedua karena proses pemulihan pendidikan berjalan lambat,”

Ruang belajar sementara untuk kelangsungan pendidikan

Pemerintah diminta menyiapkan ruang belajar sementara bagi sekolah yang mengalami kerusakan berat. Langkah ini penting agar kegiatan belajar mengajar tidak terhenti selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Dukungan terhadap guru dan siswa juga perlu dipastikan agar layanan pendidikan tetap berkelanjutan.

Bangunan baru harus tahan gempa

Untuk jangka panjang, Lalu Hadrian menegaskan bahwa rehabilitasi tidak cukup hanya memperbaiki bangunan lama. Sekolah yang dibangun kembali harus memenuhi standar konstruksi tahan gempa sehingga lebih aman dan tangguh terhadap bencana di masa depan.

“Pemerintah tidak boleh hanya memperbaiki bangunan lama. Sekolah yang dibangun kembali harus menggunakan standar konstruksi tahan gempa agar lebih aman dan tangguh,”

Perkuat mitigasi dan kesiapsiagaan di sekolah

Selain aspek fisik, ia meminta penguatan mitigasi bencana dalam pengelolaan satuan pendidikan. Kesiapsiagaan harus menjadi bagian penting, terutama di daerah berisiko tinggi seperti NTT.

• Penyediaan jalur evakuasi
• Simulasi gempa berkala
• Pelatihan guru untuk tanggap darurat
• Edukasi kesiapsiagaan bagi siswa

Transparansi dan pengawasan anggaran

Lalu Hadrian mengingatkan pentingnya transparansi dan pengawasan selama rehabilitasi. Anggaran yang dialokasikan harus tepat sasaran dan digunakan untuk pemulihan pendidikan. Ia memperingatkan agar situasi bencana tidak memicu persoalan baru akibat lemahnya pengawasan.

“Seluruh proses pembangunan harus transparan dan diawasi agar anggaran tepat sasaran. Jangan sampai dalam situasi bencana justru muncul persoalan baru karena lemahnya pengawasan,”

Penutup

Pemulihan sekolah pascagempa di NTT menjadi momentum memperkuat ketahanan infrastruktur pendidikan. Percepatan pendataan, pencairan anggaran, pembangunan tahan gempa, dan peningkatan kesiapsiagaan harus dijalankan bersamaan agar hak belajar dan keselamatan anak terjamin.