DPR Minta Percepatan Penanganan Sekolah Rusak Akibat Gempa NTT
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, meminta percepatan penanganan sekolah yang rusak akibat gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pernyataan itu disampaikan pada Senin, 17 Agustus 2026, menekankan keselamatan siswa dan hak pendidikan sebagai prioritas. Ia mendorong pendataan cepat, pencairan anggaran, serta penyediaan ruang belajar sementara agar proses belajar tetap berjalan.
Permintaan pendataan dan pencairan anggaran
Lalu Hadrian meminta pemerintah pusat dan daerah segera melakukan pendataan menyeluruh pada sekolah terdampak. Bangunan yang dinilai tidak aman harus ditutup hingga dinyatakan layak. Ia juga menekankan percepatan pencairan anggaran untuk perbaikan fasilitas pendidikan.
“Pemerintah pusat dan daerah harus mempercepat pencairan anggaran dan memperbaiki fasilitas sekolah. Jangan sampai anak-anak menjadi korban kedua karena proses pemulihan pendidikan berjalan lambat,”
Ruang belajar sementara untuk kelangsungan pendidikan
Pemerintah diminta menyiapkan ruang belajar sementara bagi sekolah yang mengalami kerusakan berat. Langkah ini penting agar kegiatan belajar mengajar tidak terhenti selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Dukungan terhadap guru dan siswa juga perlu dipastikan agar layanan pendidikan tetap berkelanjutan.
Bangunan baru harus tahan gempa
Untuk jangka panjang, Lalu Hadrian menegaskan bahwa rehabilitasi tidak cukup hanya memperbaiki bangunan lama. Sekolah yang dibangun kembali harus memenuhi standar konstruksi tahan gempa sehingga lebih aman dan tangguh terhadap bencana di masa depan.
“Pemerintah tidak boleh hanya memperbaiki bangunan lama. Sekolah yang dibangun kembali harus menggunakan standar konstruksi tahan gempa agar lebih aman dan tangguh,”
Perkuat mitigasi dan kesiapsiagaan di sekolah
Selain aspek fisik, ia meminta penguatan mitigasi bencana dalam pengelolaan satuan pendidikan. Kesiapsiagaan harus menjadi bagian penting, terutama di daerah berisiko tinggi seperti NTT.
- Penyediaan jalur evakuasi
- Simulasi gempa berkala
- Pelatihan guru untuk tanggap darurat
- Edukasi kesiapsiagaan bagi siswa
Transparansi dan pengawasan anggaran
Lalu Hadrian mengingatkan pentingnya transparansi dan pengawasan selama rehabilitasi. Anggaran yang dialokasikan harus tepat sasaran dan digunakan untuk pemulihan pendidikan. Ia memperingatkan agar situasi bencana tidak memicu persoalan baru akibat lemahnya pengawasan.
“Seluruh proses pembangunan harus transparan dan diawasi agar anggaran tepat sasaran. Jangan sampai dalam situasi bencana justru muncul persoalan baru karena lemahnya pengawasan,”
Penutup
Pemulihan sekolah pascagempa di NTT menjadi momentum memperkuat ketahanan infrastruktur pendidikan. Percepatan pendataan, pencairan anggaran, pembangunan tahan gempa, dan peningkatan kesiapsiagaan harus dijalankan bersamaan agar hak belajar dan keselamatan anak terjamin.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...