DPR Minta Percepat Pemulihan 4.000 Pengungsi Gempa NTT
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa meminta percepatan pemulihan permukiman bagi 4.000 warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pernyataan itu disampaikan pada rapat koordinasi penanganan pascabencana di Kabupaten Manggarai Barat, Minggu, 16 Agustus 2026, dengan tujuan agar warga tidak lama tinggal di posko pengungsian. Saan menekankan perlunya target jelas dan langkah terukur untuk memulihkan hunian warga.
Arahan DPR: target pemulihan yang jelas
Saan Mustopa mengingatkan bahwa tanpa target waktu yang konkret, pemulihan permukiman cenderung berlarut. Ia meminta semua pihak menyusun jadwal pemulihan sehingga pengungsi dapat meninggalkan posko secara bertahap.
Jangan sampai 4.000 pengungsi ini berlarut-larut di posko. Harus ada target yang jelas kapan pemulihan itu bisa selesai.
Pemetaan kondisi rumah sebagai langkah awal
Menurut Saan, langkah pertama adalah memetakan kondisi rumah terdampak menurut tingkat kerusakan: ringan, sedang, dan berat. Data pemetaan tersebut akan menjadi dasar penentuan skema penanganan, termasuk perbaikan atau pembangunan hunian tetap.
Legislator itu menegaskan bahwa pemetaan harus cepat dan akurat agar bantuan dapat tepat sasaran dan jumlah pengungsi berkurang secara bertahap.
Kehadiran pemerintah dan unsur terkait
Rapat koordinasi dihadiri oleh unsur DPR dan pemerintah pusat untuk memastikan sinkronisasi langkah penanganan. Hadir antara lain dua wakil ketua DPR lain, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati, serta Wakil Ketua Komisi XII Bambang Haryadi.
- Menko PMK Pratikno mewakili pemerintah pusat
- Mendagri Tito Karnavian hadir sebagai unsur pemerintahan daerah
- Menteri PUPR Dody Hanggodo dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto juga hadir
Pemenuhan kebutuhan dasar selama masa pengungsian
Saan menegaskan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi wajib dipastikan selama proses pemulihan berjalan. Pasokan pangan, layanan kesehatan, dan sanitasi harus tetap tersedia sampai hunian tetap disediakan.
Komitmen pengawasan hingga pemulihan
DPR menyatakan akan terus mengawal proses penanganan bencana hingga tahap pemulihan selesai. Pengawalan ini dimaksudkan agar proses rekonstruksi dan pemulihan permukiman berjalan cepat dan transparan.
Ini dilakukan agar masyarakat terdampak dapat segera kembali menjalani kehidupan secara normal
Dengan pemetaan kerusakan, penetapan target waktu, dan koordinasi pemerintah serta DPR, diharapkan pengungsi dapat segera bermigrasi dari posko ke hunian permanen.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...