MPR: Perbaikan SPMB dan Penguatan Integritas Dibutuhkan

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta perbaikan sistem pelaksanaan SPMB dan penguatan budaya integritas untuk mencegah praktik kecurangan. Pernyataan itu disampaikan Selasa, 7 Juli 2026, menyusul ratusan aduan masyarakat selama proses penerimaan murid baru 2026.

Data aduan selama pelaksanaan SPMB 2026

Lestari mengutip temuan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia yang mencatat 301 pengaduan selama pelaksanaan SPMB 2026. Aduan ini tersebar pada beberapa jalur seleksi.

Rekomendasi perbaikan sistem

Lestari menilai pengawasan dan regulasi saja belum cukup untuk mengatasi masalah ini. Ia menekankan perlunya perbaikan sistem, termasuk penyederhanaan regulasi dan penguatan verifikasi data.

Menurutnya, pengawasan juga harus melibatkan lembaga eksternal agar lebih efektif. Lestari mengusulkan kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman, dan pemerintah daerah untuk memperkuat mekanisme pengawasan.

• Penyederhanaan regulasi seleksi penerimaan
• Penguatan verifikasi data peserta
• Pengawasan terpadu oleh KPK, Ombudsman, dan pemda
• Peningkatan transparansi proses seleksi

Pentingnya pendidikan antikorupsi dan budaya integritas

Lestari menegaskan bahwa upaya paling mendasar adalah menanamkan nilai integritas sejak usia dini. Ia menyatakan bahwa tanpa fondasi integritas, pendidikan hanya menghasilkan lulusan yang kuat secara akademik namun rapuh secara moral.

“Langkah pengawasan dan penerapan regulasi saja ternyata tidak cukup. Perbaikan sistem dan konsisten membangun budaya integritas sangat diperlukan untuk mengatasi berulangnya dugaan kasus kecurangan pada penerimaan murid baru,” kata Lestari, 7 Juli 2026.

Ia juga mendorong agar pendidikan antikorupsi diterapkan secara substantif, bukan sekadar seremonial. Tujuannya adalah membentuk generasi yang unggul secara akademik dan berkarakter kuat, sehingga menolak segala bentuk kecurangan.

Langkah perbaikan sistem dan penguatan budaya integritas dianggap krusial untuk memastikan proses penerimaan murid baru berlangsung adil dan transparan ke depan.